Chandra Hamzah Diharap Mampu ‘Bersihkan’ PLN
Utama

Chandra Hamzah Diharap Mampu ‘Bersihkan’ PLN

Keberadaan mantan pimpinan KPK itu diharapkan bisa mencegah kebijakan yang merugikan.

Oleh:
KAR
Bacaan 2 Menit
Chandra Hamzah. Foto: SGP
Chandra Hamzah. Foto: SGP
Masuknya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah dalam jajaran komisaris PT PLN diapresiasi sejumlah pihak. Keberadaan Chandra dinilai sebagai langkah maju pemerintah dalam upaya pengawasan BUMN kelistrikan itu. Bahkan, Chandra diharapkan mampu melakukan upaya bersih- bersih di tubuh PLN.

Sebagaimana diketahui, PLN beberapa kali diterpa kasus korupsi. Kasus terakhir yang melibatkan petinggi PLN adalah korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Sektor Belawan. Mantan Kepala Sektor PT PLN Pembangkit Belawan, ‎Ermawan Arif Budiman, telah menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Namun, uang penjamin sebesar Rp 23,9 miliar dari Direktur Utama PLN terdahulu, Nur Pamudji, menyelamatkannya dari jeruji besi dengan status sebagai tahanan kota.

“Kita mengapresiasi pemerintah karena melibatkan unsur KPK dalam tubuh PLN. Ini terbukti dengan masuknya Chandra Hamzah yang merupakan mantan pimpinan KPK sebagai Komisaris Utama,” kata pengamat kelistrikan, Okky Setiawan, Rabu (24/12).

Keberadaan Chandra juga diharapkan mampu mencegah agar Direktur Utama (Dirut) PLN yang baru, Sofyan Basir, tak mengeluarkan kebijakan yang merugikan. Ia menambahkan bahwa jangan sampai ke depan Sofyan mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan aset PLN terjual.

Selain itu, kata Okky, apresiasi juga perlu diberikan terkait komposisi direksi PLN. Ia menilai, komposisi itu memberi prospek yang cerah untuk kemajuan anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power (IP). Pasalnya, satu dari tujuh direktur PLN merupakan mantan Dirut IP, Supangkat Iwan Santoso.

“Dengan masuknya pak Supangat dalam jajaran direksi PLN, akan bisa lebih membantu membesarkan IP,” katanya.

Hal ini  sangat terkait erat dengan salah satu pekerjaan rumah para pejabat baru PLN. Menurutnya, Dirut PLN harus bisa segera merealisasikan rencana IP untuk segera go public. Sebab, Okky melihat status tersebut penting agar IP bisa lebih mandiri dan lebih mudah mendapatkan sumber pendanaan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik.

Lebih lanjut Okky menuturkan, Sofyan harus mampu mengusahakan lebih banyak gas dalam negeri untuk pembangkit listrik milik PLN. Jika ini bisa dilakukan, maka PLN akan mendapatkan nilai efisiensi yang sangat tinggi dari penurunan biaya bahan bakar.

“Selama ini gas di dalam negeri, seperti Natuna justru diekspor untuk memenuhi kebutuhan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ini tantangan PLN untuk bisa melobi pemerintah agar mendapatkan lebih banyak gas untuk pembangkit listrik,” kata Okky.

Dirut PLN juga harus berani mengubah mekanisme pembelian batubara untuk pembangkit yang selama ini menggunakan mata uang dolar AS ke mata uang rupiah. Selama ini, beli batubara dengan dolar AS sementara harga jual listriknya dengan rupiah. Menurutnya, hal ini sangat memberatkan, terutama jika kurs rupiah melemah.

“Direksi PLN juga perlu mewaspadai pinjaman dari luar. Walaupun tenornya panjang dan bunga murah, itu bahaya karena pendapatan PLN dalam rupiah,” tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yakin Sofyan dapat membawa PLN menjadi lebih baik. Sebab Sudirman menilai, Sofyan memiliki kemampuan memimpin yang bagus. Bahkan ia mengatakan bahwa Sofyan punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang rumit.

"Bagus, dia hebat. Dia pemimpin yang baik," kata Sudirman.
Tags:

Berita Terkait