Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRSiswono Yudohusodomengatakan ada dua pendapat akan tindakan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. “Memang ada dua pandangan yang masih berbedadi BK,” ujarnya, Senin (29/7).
Sebelumnya, Priyo dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ke Badan Kehormatan (BK) DPR pada 18 Juli 2013. Menurut koalisi, politisi Partai Golkar itu diduga telah melanggar kode etik anggota DPR.
Dikatakan Siswono, pandangan pertama menilai bahwa Priyo sebagai wakil ketua DPR hanya meneruskan surat dari para terpidana koruptor. Menurutnya tindakan Priyo yang meneruskan surat permintaan sejumlah terpidana korupsi dalam rangka peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No.12 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ia berpendapat apa yang dilakukan Priyo sebagai wakil rakyat hal wajar meneruskan aspirasi masyarakat.
Pandangan kedua, lanjut Siswono, menilai bahwa seorang wakil rakyat apalagi pimpinan DPR mesti menyaring aspirasi, sebelum meneruskan atau bertindak. Sebaliknya, jikalau meneruskan dinilai sebagai langkah politik pribadi politisi bersangkutan. “Ada tidaknya pelanggaran etik atau tidak nanti dibahas setelah reses,” ujarnya.
Siswono menegaskan perlu mempelajari surat yang dikirimkan Priyo ke Presiden. Menurutnya keterangan Priyo dibutuhkan untuk mengetahui benar tidaknya tudingan koalisi. Menurutnya surat tersebut boleh jadi atas nama pribadiatau atas nama pimpinan DPR. Tapi, kalau diatasnamakan DPR, perlu diketahui mekanisme kerja pimpinan DPR.
Ia menegaskan semua pengaduan masyarakat akan diproses BK. Hanya saja, saat BK memroses, informasi apapun tak boleh bocor ke publik. Ia tak menampik keputusan BK terhadap pengaduan masyarakat tak melulu menyenangkan pelapor.
“Kami hanya boleh menyampaikan hasilnya ke masyarakat. Jadi saya terimakasih apa yang disampaikan ICW bahwa adanya kepekaan terhadap apa yang ada di masyarakat. Tetapi kita tidak serta merta, karena ada dua pandangan besar,” ujar politisi Partai Golkar itu.