Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan, putusan praperadilan Budi Gunawan memiliki implikasi lain dari segi politik. Putusan praperadilan ini akan mempersulit Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil keputusan. Apabila Jokowi tidak melantik Budi Gunawan, tentu Jokowi akan "diserang" DPR.
"Jadi, hakim ini tidak memikirkan bagaimana dampak putusan tersebut. Seharusnya dia menegakan hukum sesuai apa yang tersurat dalam undang-undang. Walaupun KPK misalnya mengabaikan dan tetap memproses, tetapi ini akan memperuncing konflik antara KPK dan Polri," tuturnya.
Sementara, Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Abdul Hamim Jauzie menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim karena penetapan tersangka bukan objek praperadilan bila mengacu KUHAP. “Namun demikian, LBH Keadilan bukan berarti sepakat dengan putusan tersebut,” tegasnya melalui siaran pers.
LBH Keadilan mendesak MA untuk menerbitkan Peraturan MA untuk mengisi kekosongan hukum pasca putusan ini terkait praperadilan atas penetapan tersangka. Selain itu, DPR juga didesak untuk segera membahas RUU KUHAP dan menjadikan putusan ini sebagai momentum untuk mengatur tentang praperadilan secara lebih tegas.
Sebagaimana diketahui, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Budi Gunawan. Dalam pertimbangannya, Sarpin menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa yang masuk dalam lingkup praperadilan.
Sarpin beralasan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud upaya paksa, maka hakim berhak menafsirkan apa saja yang dikategorikan sebagai upaya paksa. Ia menilai penetapan tersangka merupakan salah satu upaya paksa karena tindakan itu dilakukan dalam ranah pro justisia.
Selain itu, ia juga bependapat perkara Budi Gunawan bukan kewenangan KPK karena jabatan yang disandang Budi Gunawan ketika menjadi menjabat Karobinkar bukan termasuk penyelenggara negara dan penegak hukum. Ia mempersempit kategori penegak hukum di Kepolisian hanya sebatas penyelidik dan penyidik.
Atas putusan tersebut, Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke MA. Namun, Chatarina mengaku akan melaporkan terlebih dahulu hasil putusan praperadilan kepada pimpinan KPK
"Beberapa langkah sudah kami siapkan. Setelah sidang ini, kami akan menyampaikan dulu kepada pimpinan. KPK tentu sudah mempersiapkan putusan apapun dengan hal-hal apapun. Jadi, kami akan koordinasikan dulu dan langkah ini akan kami laporkan juga ke pimpinan," tandasnya.