Senin, 16 February 2015

Penetapan Tersangka BG Tidak Sah, KPK Siapkan Sejumlah Langkah

Peninjauan kembali bisa menjadi salah satu opsi yang ditempuh KPK.
Hasyry Agustin
Hakim Sarpin Rizaldi saat mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan di PN Jaksel, Senin (16/2). Foto: RES.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka calon Kapolri itu tidak sah, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan sejumlah langkah atas putusan itu.

“Berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya,” ujar Sarpin saat membacakan putusan tersebut di PN Jaksel, Senin (16/2).

Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan BG mengenai penetapannya sebagai tersangka dan penyidikan yang terkait dengannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan, untuk permohonan lain mengenai ganti kerugian imateril sebesar Rp 1 juta dan meminta Termohon (KPK) memberikan bukti kepada pihak BG tidak dikabulkan oleh Sarpin.

“Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf atau b, Pasl 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 555 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah,” jelas Sarpin.

Sarpin mengutip ahli Bernard Arif Sidharta yang dihadirkan oleh pihak KPK yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil penyidikan dan memiliki konsekuensi yang besar, sehingga penetapan tersangka BG layak dijadikan sebagai objek praperadilan.

Dalam pertimbangannya, Sarpin menyebutkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa BG. Hal tersebut dijelaskan Sarpin dengan menjabarkan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan itu berbunyi, ” Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Sarpin menjelaskan Pasal 11 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu mengacu kepada Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 2 berbunyi, “Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri;4. Gubernur; 5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Sarpin, penyelidikan KPK yang ditujukan kepada BG yang didasarkan pada LHA (Laporan Hasil Analisis) Keuangan Tahun 2003-2006 adalah pada saat BG menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan dan Karier di Deputi SDM Kaporli. Jabatan tersebut bukan merupakan penyelenggara negara dan bukan jabatan penegakan hukum.

“Karo binkar merupakan salah satu unsur pelaksana SDM, Organisasi deputi Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan. Jabatan Karo Binkar merupakan jabatan administatif dan merupakan eselon dua. Jabatan karo bingkar merupakan jabatan di bawah Kapolri, bukan aparat hukum karena tidak pnya kewenangan untuk penegak hukum, sehingga KPK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap Pemohon,”  jelas Sarpin.

Selanjutnya, Sarpin menilai unsur meresahkan masyarakat pada Pasal 11 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi. Pasalnya, BG baru dikenal masyarakat setelah menjelang mengikuti fit and proper test untuk calon Kapolri. Sehingga, unsur meresahkan masyarakat tidak terpenuhi untuk menjadikan BG sebagai subjek penyelidikan karena jabatannya belum terlalu siginfikan.

Mengenai merugikan negara senilai Rp. 1 Miliar, Sarpin menjelaskan pemohon diduga  melakukan tindak pidana korupsi secara bersama menerima hadiah atau janji. Menerima hadiah atau janji tidak dapat dikaitkan dengan kerugian negara.

Sehingga, Sarpin memutuskan menyatakan bahwa penetapan BG sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum dan menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan kepada BG kemudian juga tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Kuasa Hukum KPK Chatarina M Girsang  mengatakan akan melaporkan dahulu kepada pimpinan tentang putusan itu. “Kita kan ada beberapa langkah yang kita lakukan. Satu akan kita koordinasikan. Kedua bahwa langkah ini akan kami sampaikan setelah kami laporkan ke pimpinan, kami akan laporkan langsung ke pimpinan. PK (Peninjauan Kembali,-red) juga sebagai salah satu pertimbangan,” ujar Chatarina yang ditemui setelah persidangan.

Chatarina juga menganggap terdapat ketidakkonsistenan hakim dalam putusan. “Jadi ada ketidakkonsistenan hakim, ada suatu prosedur hukum yang keluar dari jalurnya, pakai asas legalitas dalam KUHP, bukan KUHAP. Ini yang kami agak bingung,” ujarnya.

Sebaliknya, kuasa hukum BG, Frederich Yunadi memebrikan apresiasi atas putusan hakim. “Saya salut, hakim beliau menemukan hukum, menciptakan hukum, apa yang dilakukan KPK saat ini bukan hukum. Sudah dinyatakan penyelidikan tidak sah. Kalau masih lakukan penyidikan, bisa ditangkap Polri. Sejak semula ini pasti menang. Saya yakin setelah putusan ini, BG dilantik karena praperadilannya diterima,” ujar Frederich.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua