Majelis hakim yang diketuai Hamdan Zoelva menggelar sidang sidang uji materi UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Pemohonnya antara lain Farhat Abbas yang berprofesi sebagai advokat (pemohon I) dan Windu Wijaya (pemohon II), seorang karyawan swasta. Mereka hendak menguji Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) (2) UU PIH.
Mereka merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal itu. Diantaranya, mahalnya biaya penyelenggaran haji dan terbatasnya jumlah kuota yang semuanya dimonopoli pemerintah. Karenanya, pemohon meminta Mahkamah membatalkan pasal-pasal itu karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28I, 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
Misalnya, Pasal 1 angka 8 UU PIH menyebutkan biaya haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Sementara, Pasal 22 ayat (1) menyebutkan BPIH disetorkan ke rekening menteri melalui Bank Syariah, dan atau bank umum nasional yang ditunjuk menteri.
Kuasa hukum pemohon dari Kantor Hukum Farhat Abbas dan Rekan, Dirga Rachman menuturkan pokok permohonan yang diajukan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang dimonopoli pemerintah. Seperti mahalnya biaya haji, pembatasan kuota haji, dan adanya dana abadi umat yang penggunaannya tak jelas.
Hal itu berakibat penyelenggaraan ibadah haji lebih berorientasi pada komoditas keuntungan dan ini kerap menjadi hambatan bagi warga negara untuk menunaikan ibadah haji. “Uang yang disediakan oleh calon jemaah haji yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima sangatlah besar dan juga kuotanya dibatasi. Hal ini tak sesuai dengan kaedah Pasal 29 ayat (2) UUD 1945,” tegasnya.
Pemohon menyatakan keberatan atas tugas dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UU PIH. Menurut Dirga mestinya tugas itu diselaraskan sebagai tujuan nasional sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.