Demographic Dividend, dalam Bahasa Indonesia bisa berarti keberuntungan demografis, belakangan kerap menjadi pembicaraan. Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang punya keberuntungan demografis. Ekonom asal Inggris Jim O’Neill yang juga mantan eksekutif Goldman Sach. memprediksi keberuntungan demografis akan membawa Indonesia menjadi raksasa baru ekonomi dunia 30-40 tahun ke depan.
Beberapa negara lain yang juga diprediksi sama oleh O’Neill adalah Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki (MINT). Seperti dilansir situs resmi Kementerian Keuangan pada Jumat, (10/1) lalu, O’Neill menjelaskan ada beberapa faktor mendasar yang menjadi andalan MINT, misalnya populasi muda yang banyak untuk menjadi angkatan kerja yang produktif. Selain itu, MINT juga memliki posisi yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal.
O’Neill menyatakan, Indonesia pantas masuk dalam kelompok MINT karena memiliki keunggulan demografi dan geografi. Indonesia juga disebut berpotensi menikmati pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Indonesia masih harus bekerja keras untuk menjadi negara maju. Pasalnya, dalam beberapa sektor Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. “Infrastruktur kita masih ketinggalan, kualitas sumber daya manusia masih diperbaiki, anggaran harus dirapikan dan perlu transformasi struktural," jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menjelaskan O’Neil mengakui Indonesia tengah dalam kondisi yang bagus. “Berarti MINT itu kan bisa menjadi sangat potensial. Dia bahkan tidak khawatir dengan dampak tapering off , dia bilang ini jangka pendek," kata Chatib.
Pengamat Ekonomi David Sumual menuturkan Indonesia memang memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara raksasa baru dunia. Selama 20 tahun ke depan, katanya, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk produktif yang besar dibanding negara lainnya. Namun, kesempatan yang hanya datang satu kali ini harus diikuti oleh kebijakan yang benar oleh pemerintah.
“Potensi memang ada, banyak yang meramalkan. Mungkin ini adalah kans bagi Indonesia tetapi harus ada perbaikan secara struktural,” kata David ketika dihubungi Senin, (13/1).
Perbaikan secara struktural, lanjutnya, harus diikuti oleh arah kebijakan dan perencanaan yang strategis. Misalnya saja, Indonesia harus membangun industri dalam negeri. Rencana tersebut harus disiapkan sematang mungkin oleh pemerintah agar kesempatan keberuntungan demografis tidak terlewatkan begitu saja.
Selain itu, hal terpenting juga diikuti oleh kebijakan yang bisa membangun industri sekaligus tenaga kerja Indonesia. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri yang besar juga harus diperbaiki dengan cara meningkatkan pendidikan SDM, yang tentunya harus didukung kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan keberuntungan demografis tersebut.
David juga menilai sejauh ini Indonesia bak kehilangan arah strategi perencanaan pembangunan sejak Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapuskan. Saat ini pemerintah mengacu kepada MP3EI. Ia menilai program-program yang terdapat dalam MP3EI baik, namun cakupan dalam MP3EI tidak menyentuh seluruh pemangku kepentingan layaknya GBHN. “Kinerja, keahlian dan pendidikan harus ditingkatkan,” pungkasnya.
Beberapa negara lain yang juga diprediksi sama oleh O’Neill adalah Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki (MINT). Seperti dilansir situs resmi Kementerian Keuangan pada Jumat, (10/1) lalu, O’Neill menjelaskan ada beberapa faktor mendasar yang menjadi andalan MINT, misalnya populasi muda yang banyak untuk menjadi angkatan kerja yang produktif. Selain itu, MINT juga memliki posisi yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal.
O’Neill menyatakan, Indonesia pantas masuk dalam kelompok MINT karena memiliki keunggulan demografi dan geografi. Indonesia juga disebut berpotensi menikmati pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Indonesia masih harus bekerja keras untuk menjadi negara maju. Pasalnya, dalam beberapa sektor Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. “Infrastruktur kita masih ketinggalan, kualitas sumber daya manusia masih diperbaiki, anggaran harus dirapikan dan perlu transformasi struktural," jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menjelaskan O’Neil mengakui Indonesia tengah dalam kondisi yang bagus. “Berarti MINT itu kan bisa menjadi sangat potensial. Dia bahkan tidak khawatir dengan dampak tapering off , dia bilang ini jangka pendek," kata Chatib.
Pengamat Ekonomi David Sumual menuturkan Indonesia memang memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara raksasa baru dunia. Selama 20 tahun ke depan, katanya, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk produktif yang besar dibanding negara lainnya. Namun, kesempatan yang hanya datang satu kali ini harus diikuti oleh kebijakan yang benar oleh pemerintah.
“Potensi memang ada, banyak yang meramalkan. Mungkin ini adalah kans bagi Indonesia tetapi harus ada perbaikan secara struktural,” kata David ketika dihubungi Senin, (13/1).
Perbaikan secara struktural, lanjutnya, harus diikuti oleh arah kebijakan dan perencanaan yang strategis. Misalnya saja, Indonesia harus membangun industri dalam negeri. Rencana tersebut harus disiapkan sematang mungkin oleh pemerintah agar kesempatan keberuntungan demografis tidak terlewatkan begitu saja.
Selain itu, hal terpenting juga diikuti oleh kebijakan yang bisa membangun industri sekaligus tenaga kerja Indonesia. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri yang besar juga harus diperbaiki dengan cara meningkatkan pendidikan SDM, yang tentunya harus didukung kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan keberuntungan demografis tersebut.
David juga menilai sejauh ini Indonesia bak kehilangan arah strategi perencanaan pembangunan sejak Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapuskan. Saat ini pemerintah mengacu kepada MP3EI. Ia menilai program-program yang terdapat dalam MP3EI baik, namun cakupan dalam MP3EI tidak menyentuh seluruh pemangku kepentingan layaknya GBHN. “Kinerja, keahlian dan pendidikan harus ditingkatkan,” pungkasnya.