Lantas apa yang membedakan perlindungan warisan budaya yang didaftarkan pada Dirjen Warisan Budaya Kemendikbud RI dengan IG yang didaftarkan pada DJKI? Adakah tumpang tindih dalam hal ini?
Menurut Freddy, perbedaannya terletak pada aspek komersialisasinya. Budaya pendaftaran internasionalnya ditujukan kepada UNESCO melalui Ditjen Warisan Budaya Kemendikbud, tetapi kalau budaya tersebut ingin dikomersilkan maka pendaftarannya ditujukan kepada DJKI.
“Budaya itu juga perlu dilindungi secara komersial, contoh seperti tari-tarian kan orang bayar, mau mengundang tari-tarian ini kan tidak gratis. Jadi ketika ada transaksi ekonomi di situ, maka dia harus didaftarkan di kita (DJKI),” tukas Freddy.
Jadi, tegas Freddy, yang didaftarkan di Ditjen Warisan Budaya adalah persoalan budayanya, sedangkan DJKI persoalan komersialisasinya. Untuk itu, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) dibutuhkan sebagai frontliner dalam penguatan promosi IG terdaftar ini.
Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Bekraf, Ari Julianto Gema, mengamini bahwa pihaknya telah diminta oleh DJKI untuk membantu dalam hal promosi agar produk IG Indonesia mendapatkan tempat dan berkembang baik di pasar dalam maupun luar negeri.
“Tidak menutup kemungkinan, kata Ari, jika memang banyak produk-produk potensi IG yang bisa didaftarkan kita bisa bantu di situ, karena banyak juga produk-produk Bekraf yang bahan baku salah satunya dari produk IG,” kata Ari.
Bentuk bantuan yang akan diberikan Bekraf seperti pengemasan. Menurut Ari, produk yang sudah terdaftar belum tentu laku di pasar. Untuk itu, dia menegaskan bahwa Bekraf akan bantuk agar pengemasan produk IG yang sudah terdaftar itu lebih bernilai jual, bernilai tambah, lebih menarik dan sebagainya. Tapi yang harus diingat, kata Ari, pengemasan itu hanyalah satu bagian dari kegiatan promosi, karena yang tak kalah penting dari promosi adalah menjadikan suatu produk berkualitas terlebih dahulu.