Sri menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan adanya OTT di Kemenkeu. "Kita hormati langkah KPK dan kita juga mendukung kasus lain yang ditengarai. Kita tidak biarkan lagi ada OTT, kalau ada modus, kami lakukan tindakan," tegasnya.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo yang ikut mendampingi Sri dalam konferensi pers ini tidak membantah adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Namun, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan beberapa koneksi alokasi anggaran.
Dalam konferensi pers dua hari lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah memantau Yaya sejak lama sebelum adanya OTT. Sebab, ada informasi banyak pihak daerah memberi sesuatu kepada Yaya yang berkaitan dengan usulan anggaran. Bahkan Agus menyebut adanya hubungan OTT sebelumnya yang dilakukan KPK dengan Yaya. Sayangnya, ia belum mau menjelaskan lebih lanjut penangkapan mana yang dimaksud.
"YP itu kita amati sudah lama, jadi banyak orang daerah yang memberi, nanti ada satu kasus OTT, sebelum ini mudah-mudahan juga sangat terkait erat, karena udah amati itu, uang tadi ditemukan di apartemen saudara YP, diterima duit US$100 dari daerah diganti menjadi logam mulia,” ujar Agus.
Modus jasa pengurusan
Sri melanjutkan evaluasi akan dilakukan pada prosedur pelaksanaan APBN ini. Pihaknya akan memperkuat kinerja dan transparansi anggaran baik sejak penyusunan awal maupun penetapan transfer anggaran ke daerah melalui sistem formula atau sesuai proposal yang diajukan daerah.
Ia juga mengharuskan bawahannya untuk tidak lagi bertemu dengan pihak pengaju anggaran atau proposal secara langsung. Pengajuan anggaran yang diminta daerah hanya akan dilakukan secara online tanpa bertatap muka untuk menghindari adanya makelar anggaran.
"Biasanya dengan Pemda yang baru terpilih, sowan, kalau tidak cukup pengalaman bisa jadi korban mafia anggaran. Kami tekankan tidak perlu bertemu. Saya minta dirjen perimbangan untuk aktif, melakukan sosialisasi," perintahnya.