KPK mengagendakan pada Januari 2013, menyelenggarakan acara besar terkait pengelolaan hutan Indonesia. Agenda utama pada acara tersebut adalah penandatanganan konsensus bersama pengelolaan hutan antar kementerian/lembaga di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Agenda tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas kala membuka Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan di Jakarta, Kamis (13/12). “Konsensus ini menandakan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya kewajiban Kementerian Kehutanan semata, tapi semua kementerian dan lembaga serta stake holder,” tegasnya.
Busyro menambahkan, KPK menilai sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, dari data yang ada, sisa wilayah darat nonkawasan kehutanan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Karena itu peluang tumpag tindiih kawasan kehutanan dengan sektor nonkehutanan begitu besar.
“Alhasil, sengketa lahan menjadi fenomena yang terus berulang sepanjang tahun,” ujar Busyro.