Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis empat catatan penting tentang RUU Advokat. Catatan ini dikeluarkan untuk merespon keputusan Rapat Paripurna DPR 12 Juli lalu yang menjadikan RUU Advokat sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Salah satu catatan PSHK adalah tentang perlindungan klien atau penerima jasa hukum.
PSHK menilai perlindungan klien dalam RUU Advokat masih minim. Misalnya, belum ada pengaturan tentang transparansi komponen biaya jasa hukum. Yang ada hanya hak advokat untuk mendapatkan honorarium berdasarkan kesepakatan dengan klien. Juga tidak ada mekanisme pengaduan oleh klien terhadap advokat yang bertindak tidak profesional (unprofessional conduct).
Jika hubungan advokat dan klien tidak dibingkai dalam suatu perlindungan yang memadai, PSHK khawatir profesionalitas, independensi dan akuntabilitas advokat tak terjamin.
Namun kritik PSHK itu ditepis advokat Munir Fuady. Ia menganggap perlindungan klien dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah cukup kuat. Pasal 18 UU ini menegaskan advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan latar belakang sosial dan budaya. UU Advokat juga melindungi rahasia hubungan advokat dengan klien.
Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara khusus juga memuat sebelas poin aturan hubungan advokat dengan klien. Mengenai biaya yang disinggung PSHK, misalnya, KEAI mengatur ‘advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu’.
Karena itu pula, Munir menilai sejak awal hubungan advokat dengan klien sudah transparan. Ada proses penawaran honorarium dan pembicaraan komponen biaya antara advokat dan klien. “Persoalan jasa hukum itu deal advokat dengan klien, tak bisa diatur-atur,” tandas Munir Fuady.
Advokat yang menulis banyak buku itu membandingkan dengan dokter. Tidak ada tarif pasti bayaran ke dokter. Ada dokter yang mahal, ada yang murah. Tinggal bagaimana pasien memandang dan merespon besarnya biaya. Kadang, orang rela membayar dokter karena pelayanannya memuaskan. Kalau jasa advokat bagus, tidak masalah jika tarifnya mahal. Munir balik mengkritik keinginan mengatur besaran honorarium advokat. “Kalau itu mau diatur, salah besar,” tegasnya.