Dari pantauannya, Anton menilai pemerintah kurang aktif dalam menciptakan iklim investasi yang baik dan penegakan hukum. “Peranan pemerintah saat ini sangat lemah, padahal tugas pemerintah untuk menyejahterakan bangsa, termasuk buruh,” kata Anton dalam diskusi di gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Jakarta, Rabu (26/9).
Berkaca dari China yang mampu berlari jauh dari ketertinggalannya di bidang ekonomi, Anton melihat pemerintah China mengupayakan agar iklim investasi terwujud dengan baik. Salah satunya membangun infrastruktur yang baik dan fasilitas penunjang bagi kegiatan industri seperti jalan raya, pelabuhan dan lainnya.
Atas dasar itu, Anton berharap kepada aktivis serikat pekerja untuk memperkuat organisasinya, sehingga muncul anggota serikat pekerja yang cakap dalam melakukan dialog. Dia juga berharap agar serikat pekerja tidak terlalu banyak jumlahnya sehingga memudahkan proses dialog yang dijalin. Sebagai pengusaha, Anton juga mengalami hambatan ketika mencari staf Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap untuk menjalin dialog yang baik dengan serikat pekerja.
Pada kesempatan yang sama salah satu Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Baso Lukman, mengatakan serikat pekerja sering menjumpai staf SDM di perusahaan yang tidak memiliki pengetahuan cukup di bidang ketenagakerjaan. Termasuk menjalin dialog dengan serikat pekerja. Menurut Baso, pengusaha harus mencari staf SDM yang berkualitas, sehingga permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
Sayangnya, selama ini sebagian besar staf SDM di perusahaan tidak mau berdialog dengan pekerja karena takut oleh pimpinan perusahaan. Oleh karenanya, ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, Baso mengatakan staf SDM lebih memilih agar serikat pekerja mencari penyelesaian di luar. Misalnya lewat Disnakertrans, Kemenakertrans atau lembaga lainnya dan hasilnya baru diajukan kepada staf SDM. Kemudian staf SDM melanjutkannya kepada atasan. Menurut Baso hal tersebut menghambat terwujudnya hubungan industrial yang baik.
Anton menegaskan, sampai saat ini serikat pekerja selalu mengedepankan proses dialogis dalam menyelesaikan masalah hubungan industrial. Menurutnya, dialog merupakan jalan terbaik. “Manajerial di perusahaan harus dibenahi khususnya SDM, supaya punya kemampuan baik untuk berdialog dengan serikat pekerja,” tuturnya.
Senada dengan Anton, Baso melihat peran pemerintah dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan masih lemah. Begitu pula dengan sistem desentralisasi di bidang ketenagakerjaan, menurut Baso turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja. Karena tiap daerah memliki persepsi sendiri untuk menentukan upah minimal di daerahnya. Untuk itu Anton berharap agar di bidang ketenagakerjaan di kelola oleh pemerintah pusat dan pegawai pengawas ketenagakerjaan diperkuat.