Menambal “Lubang” dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah
Berita

Menambal “Lubang” dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah

​​​​​​​Mulai dari menetapkan harga acuan hingga jadwal kepastian pemberangkatan Jemaah.

CR-26
Bacaan 2 Menit
Foto: Ilustrasi (istimewa).
Foto: Ilustrasi (istimewa).

Pemerintah, melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Terbitnya peraturan ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

 

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan regulasi baru tersebut memperketat travel umrah sehingga tidak merugikan masyarakat, misalnya mengakibatkan jamaah gagal berangkat ke Tanah Suci. "Sebetulnya PMA ini menyempurnakan atau menambal hal-hal yang belum diatur atau masih abu-abu pada PMA sebelumnya," kata Mustolih dikutip dari Antara, Selasa (27/3).



Dari PMA 2018 itu, dia menyebut terdapat sejumlah kemajuan dalam industri umrah. Pertama, adanya biaya referensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU). BPIU tersebut menjadi acuan harga bagi travel umrah atau PPIU untuk menjual paket sehingga tidak dijual secara tidak masuk akal sehingga merugikan jamaah.



Penetapan harga acuan itu sendiri rencananya akan dilakukan secara berkala menyesuaikan fluktuasi harga. Pada saat ini acuan masuk akal untuk paket umrah ada pada kisaran Rp20 juta. "Ini menjawab biaya promosi yang di bawah standar sehingga kerap mengakibatkan jamaah susah berangkat," kata dia.



Kemudian, kata dia, PMA baru menjamin hak-hak konsumen. Pada PMA itu mengambil semangat dari UU UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, terdapat kebijaksanaan PMA yang mewajibkan travel umrah untuk menyertakan asuransi dalam perjalanan ibadah. Asuransi itu terdiri atas asuransi jiwa, kesehatan dan perjalanan.



Kemajuan lain, adanya kewajiban travel umrah untuk memberangkatkan jamaah maksimal enam bulan sejak mendaftar atau tiga bulan sejak pelunasan biaya umrah. Berikutnya, lanjut Mustolih, ada kewajiban PPIU ketika berangkat harus menyediakan tiket pulang-pergi. Sebab, tidak sedikit PPIU hanya menyiapkan tiket berangkat.

 

"Ini membuat banyak jamaah yang sulit pulang karena tiket pulangnya memang terlambat diberikan. Kemudian, apabila ada pembekuan PPIU, dalam PMA tahun ini PPIU yang dicabut wajib mengembalikan uangnya kepada jamaah," kata dia.

Tags:

Berita Terkait