Upaya Pelestarian
Dalam konteks ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memegang peranan penting. Lembaga negara yang sudah berdiri sejak 28 Januari 1892 inilah yang bertugas menyimpan arsip-arsip dan catatan historis kehidupan berbangsa dan bernegara.
M. Asichin, Kepala ANRI, mengakui peran penting lembaga yang dia pimpin untuk menjaga memori kolektif bangsa. Untuk itulah ANRI terus mengumpulkan dokumen-dokumen historis. Termasuk melakukan penelusuran ke Belanda dan Cina. Upaya ini sedikit banyak membuahkan hasil. Menurut Asichin, dokumen-dokumen era VOC sudah ada dalam genggaman ANRI.
Namun, berkaitan dengan gedung bekas lembaga hukum yang punya nilai historis, ANRI tak bisa berbuat banyak. Sebab kewenangannya ada di tangan lembaga lain. Tetapi Asichin berpendapat penguatan payung hukum menjadi salah satu kunci agar gedung-gedung bersejarah dan arsip-arsip hukum bisa dilestarikan dan dilindungi.
Sebagaimana disebut UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, suatu bangunan gedung dan lingkungannya bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Tujuannya agar ada upaya pelestarian dan perlindungan secara resmi dari pemerintah. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya menjaga ‘nilai atau karakter budaya’ yang terkandung dalam gedung tersebut. Semangat itu pula yang terkandung dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Bagaimanapun, melestarikan dan melindungi gedung lembaga hukum yang punya nilai historis bukan semata memelihara gedung dan lingkungannya, tetapi nilai dan karakter yang terkandung di dalamnya. Masalahnya, kepedulian kalangan profesi, akademisi, dan pimpinan lembaga penegak hukum pun masih patut dipertanyakan. Buktinya, masih sangat minim gedung lembaga hukum yang masuk kategori cagar budaya.