Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut bakal diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah PSSI yang akan memboyong keputusan ke PTUN itu, tak menjadi kekhawatiran bagi Kemenpora.
“Silakan saja,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai menghadiri pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung DPR, Kamis (23/4).
Sebagai negara hukum, upaya hukum warga negara melalui lembaga peradilan adalah sah dan mesti dihormati. Terhadap pihak yang tidak sependapat dan berkeberatan dengan keputusan kementerian dapat mengujinya ke PTUN. “Upaya hukum itu sah-sah saja, kita tidak menghambat itu,” ujarnya.
Imam menyatakan siap menghadapi upaya hukum PSSI. Malahan, ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk argumentasi yuridis. Lebih jauh, mantan anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi PKB itu mengatakan, telah memiliki tim di biro hukum yang menangani permasalahan hukum.
Menurutnya, dalam menerbitkan surat keputusan pembekuan PSSI, pihaknya telah melakukan kajian. Dalam rangka menangkis dalil gugatan PSSI, pihaknya melalui biro hukum sudah menyiapkan berbagai ‘amunisi’. Setidaknya, Menpora yakin bahwa keputusannya melalui surat keputusan pembekuan PSSI berada di jalur yang benar.
“Kemudian (kita, red) menyiapkan upaya-upaya bilamana ada pihak yang tidak setuju kita sudah menyiapkan itu,” katanya.
Anggota Komisi X Reni Marlinawati menilai upaya Kemenpora dengan menerbitkan keputusan pemberian sanksi administrasi terhadap PSSI merupakan langkah ekstrim. Begitu pula dengan sikap PSSI yang tidak mengindahkan peringatan Menpora merupakan tindakan yang tidak tepat.
“Ibarat ingin menangkap tikus di lumbung padi, Menpora justru membakar lumbungnya,” katanya.
Dikatakan Reni, keputusan Menpora memang memberikan dampak secara langsung terhadap persepakbolaan Indonesia. Ancaman sanksi oleh FIFA menjadi resiko terburuk yang akan diterima oleh Indonesia. Misalnya, Timnas kelompok usia muda sampai jenjangs enior tidak dapat berlaga di kalender FIFA.
Tak hanya itu, klub sepak bola Indonesia bakal terancam tak dapat bermain di ligamaupun naungan FIFA. Bahkan, dana bantuan untuk bimbinyan dengan nilai miliaran rupiah potensial bakal dicabut FIFA. Lebih miris, pemain Indonesia yang meniti karir di uar negeri terancam ‘dipulangkan’.
Sedangkan dari segi sponsor, pun potensial bakal membatalkan sejumlah kontrak meskipun liga berlangsung hanya akan menjadi liga antar kampung. Dengan kata lain, dampak dari pembekuan PSSI amat luas. “Klub rugi, pemain rugi, semua aspek dalam sepak bola juga akan mengalami kerugian,” katanya.
Terhadap kondisi tersebut, ia menyarankan agar pemerintah melalui Kemenpora dan PSSI dapat duduk bersama dalam mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. “Diharapkan kedua belah pihak dapat berembug dengan prinsip keseteraan dan diharapkan dapat mengambil kesepakatan yang intinya untuk kemajuan sepakbola nasional,” ujar politisi PPP itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan mengatakan akan menggugat surat keputusan(SK) Menpora terkait pembekuan PSSI. Malahan, kata Hinca, surat gugatan sudah disiapkan untuk didaftarkan ke PTUN. Tujuan gugatan ke PTUN agar SK tersebut dianulir oleh pihak pengadilan. Kendati demikian, Hinda berharap agar permasalahan pembekuan organisasi dapat diselesaikan melalui cara yang baik tanpa melalui jalur pengadilan.
“Silakan saja,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai menghadiri pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung DPR, Kamis (23/4).
Sebagai negara hukum, upaya hukum warga negara melalui lembaga peradilan adalah sah dan mesti dihormati. Terhadap pihak yang tidak sependapat dan berkeberatan dengan keputusan kementerian dapat mengujinya ke PTUN. “Upaya hukum itu sah-sah saja, kita tidak menghambat itu,” ujarnya.
Imam menyatakan siap menghadapi upaya hukum PSSI. Malahan, ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk argumentasi yuridis. Lebih jauh, mantan anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi PKB itu mengatakan, telah memiliki tim di biro hukum yang menangani permasalahan hukum.
Menurutnya, dalam menerbitkan surat keputusan pembekuan PSSI, pihaknya telah melakukan kajian. Dalam rangka menangkis dalil gugatan PSSI, pihaknya melalui biro hukum sudah menyiapkan berbagai ‘amunisi’. Setidaknya, Menpora yakin bahwa keputusannya melalui surat keputusan pembekuan PSSI berada di jalur yang benar.
“Kemudian (kita, red) menyiapkan upaya-upaya bilamana ada pihak yang tidak setuju kita sudah menyiapkan itu,” katanya.
Anggota Komisi X Reni Marlinawati menilai upaya Kemenpora dengan menerbitkan keputusan pemberian sanksi administrasi terhadap PSSI merupakan langkah ekstrim. Begitu pula dengan sikap PSSI yang tidak mengindahkan peringatan Menpora merupakan tindakan yang tidak tepat.
“Ibarat ingin menangkap tikus di lumbung padi, Menpora justru membakar lumbungnya,” katanya.
Dikatakan Reni, keputusan Menpora memang memberikan dampak secara langsung terhadap persepakbolaan Indonesia. Ancaman sanksi oleh FIFA menjadi resiko terburuk yang akan diterima oleh Indonesia. Misalnya, Timnas kelompok usia muda sampai jenjangs enior tidak dapat berlaga di kalender FIFA.
Tak hanya itu, klub sepak bola Indonesia bakal terancam tak dapat bermain di ligamaupun naungan FIFA. Bahkan, dana bantuan untuk bimbinyan dengan nilai miliaran rupiah potensial bakal dicabut FIFA. Lebih miris, pemain Indonesia yang meniti karir di uar negeri terancam ‘dipulangkan’.
Sedangkan dari segi sponsor, pun potensial bakal membatalkan sejumlah kontrak meskipun liga berlangsung hanya akan menjadi liga antar kampung. Dengan kata lain, dampak dari pembekuan PSSI amat luas. “Klub rugi, pemain rugi, semua aspek dalam sepak bola juga akan mengalami kerugian,” katanya.
Terhadap kondisi tersebut, ia menyarankan agar pemerintah melalui Kemenpora dan PSSI dapat duduk bersama dalam mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. “Diharapkan kedua belah pihak dapat berembug dengan prinsip keseteraan dan diharapkan dapat mengambil kesepakatan yang intinya untuk kemajuan sepakbola nasional,” ujar politisi PPP itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan mengatakan akan menggugat surat keputusan(SK) Menpora terkait pembekuan PSSI. Malahan, kata Hinca, surat gugatan sudah disiapkan untuk didaftarkan ke PTUN. Tujuan gugatan ke PTUN agar SK tersebut dianulir oleh pihak pengadilan. Kendati demikian, Hinda berharap agar permasalahan pembekuan organisasi dapat diselesaikan melalui cara yang baik tanpa melalui jalur pengadilan.