Program Doktoral Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila baru saja meluncurkan jurnal ’Pancasila Law Review’ pada Jumat (23/3/2024) kemarin. Penerbitan jurnal ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peneliti untuk mempublikasikan artikel jurnalnya serta mendorong perkembangan ilmu hukum di masyarakat.
Ketua Prodi PDIH UP, Hatta Ali mengatakan dengan terbitnya Jurnal Pancasila Law Review ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa yang sedang menjalani program doktoral ilmu hukum di FH Universitas Pancasila. Begitupula dengan para peneliti dan para dosen.
”Sekaligus para penulis di luar Universitas Pancasila yang tentunya akan berdampak kepada akreditasi fakultas,” ujarnya saat memberikan sambutan pembukaan peluncuran Jurnal Pancasila Law Review di Gedung FH Universitas Pancasila pekan kemarin.
Pancasila Law Review merupakan jurnal ilmiah bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Pancasila yang bertujuan untuk menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu hukum. Khususnya di bidang Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara.
Baca juga:
- Yuk Simak Tips Penulisan Jurnal Hukum
- 5 Tips Mudah Menulis Artikel di Jurnal Hukum
- Perhatikan Hal-hal Ini Sebelum Menulis Artikel di Jurnal Hukum
Jurnal Pancasila Law Review bakal terbit sebanyak dua kali dalam setahun. Yaitu pada bulan Juli dan Desember. Dalam setiap edisi terbitannya, Pancasila Law Review bakal memuat 8 artikel hasil penelitian atau pengkajian dan/atau pemikiran hukum dari para penulisnya.
Sementara itu, Dekan FH Universitas Pancasila, Prof Eddy Pratomo berharap agar Jurnal Pancasila Law Review menjadi jurnal yang bergengsi. Dia menjelaskan kehadiran Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum ’Pancasila Law Review’, diharapkan dapat memunculkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah, sehingga turut mendukung kemajuan keilmuan. Serta meningkatkan kebaharuan wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat karena kebutuhan publikasi semakin meningkat.
Eddy menjelaskan, salah satu topik hukum yang berkembang saat ini dan dapat menjadi bahan kajian yaitu tentang optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Saat ini, belum ada UU yang memadai untuk mengakomodir tentang perampasan aset hasil tipikor. Padahal, sejak 2008 pemerintah dan DPR membahas RUU Perampasan Aset, meskipun hingga kini belum ada kemajuan berarti nasib rancangan aturan tersebut.
”Bagaimana mengelola aset dari hasil tindak pidana korupsi. RUU sudah lama sejak 2008 harusnya ini jadi umbrella rule tapi sampai sekarang belum dapat perhatian publik dan legislatif. RUU ini menganut rezim baru di mana (aset) unexplain well sehingga agak berisiko dan sensitif bagi penjabat yang tidak dapat membuktikan hartanya dari mana,” jelas Eddy.
Berkaitan dengan topik tersebut, Eddy menjelaskan salah satu tantangan terberat implementasi RUU Perampasan Aset dari sisi aspek multiyurisdiksi saat aset berada di luar negeri seperti Singapura, Hongkong, Swiss dan Inggris. Untuk itu, Eddy mendorong agar pemerintah dan DPR segera melanjutkan pembahasan agar memperjelas nasib RUU Perampasan Aset hingga dapat disahkan menjadi UU.
Melihat pentingnya keberadaan jurnal tersebut, Eddy menekankan publikasi artikel jurnal tidak dapat dilepaskan dalam komponen kehidupan para akademisi dan pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional. ”Diharapkan juga peluncuran jurnal ini dapat menjadi wadah menghasilkan karya yang dapat bermanfaaat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan peluncuran ini juga dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof Reda Manthovani yang juga notabene Guru Besar FH Universitas Pancasila, dan Hakim Agung Dr. Yanto, serta Wakil Dekan II Prof. Dr. Adnan Hamid dan Wakil Ketua Pelaksana kegiatan acara tersebut Prof Agus Surono.