Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman, menegaskan, seharusnya pemerintah tidak perlu lagi melakukan negosiasi kepada Total Indonesie dan Inpex Corporation terkait kontrak Blok Mahakam. Menurut Irman, lebih baik di blok migas terbesar di Indonesia itu PT Pertamina (Persero) bisa mengelola secara penuh. Ia menekankan, kini saatnya Pertamina sebagai national oil company (NOC) diberikan ruang sebesar-besarnya agar mampu berkembang.
"Ambil Mahakam 100 persen, tidak usah nego lagi dengan Total dan Inpex," ujarnya dalam sebuah seminar di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat, Senin (13/4).
Menurut Irman, Pertamina selayaknya diperlakukan seperti Petronas di Malaysia yang memiliki kapasitas lebih dalam mengelola sumber daya energi. Menurut Irman, kalaupun risiko dari pengambilalihan secara penuh itu berupa penurunan produksi, tak masalah. Ia menegaskan, penurunan produksi selama setahun dua tahun tidak apa-apa asalkan dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia.
Irman menambahkan, permasalahan energi yang selama ini terjadi di Indonesia lantaran adanya salah kelola. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat kembali memperbaikinya. Ia yakin, pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina sebagai salah satu upaya konkret bersama membangun bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, mengungkapkan kesiapan perusahaannya untuk mengelola Blok Mahakam pada 2018 mendatang. Ia mengatakan, kesanggupan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam sudah disampaikan ke pemerintah sejak 2008 lalu. Dirinya juga sependapat dengan Irman agar pemerintah mempertimbangkan Pertamina bisa mengelola Blok Mahakam secara mandiri.
"Sudah selayaknya bangsa Indonesia mengelola Blok Mahakam secara mandiri, meski ada resiko dengan teknologi tinggi," kata Syamsu.
Saat ini, ia mengatakan kontribusi Pertamina untuk produksi nasional hanya 23 persen. Ia yakin, dengan mengelola Blok Mahakam maka produksi nasional dari NOC bisa meningkat signifikan. Terkait dengan hal itu, syamsu menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga laju produksi.
“Terkait pendeknya masa transisi yang hanya sekitar 2 atau 2,5 tahun, Pertamina akan memaksimalkan waktu tersebut. Kami juga berupaya menjaga laju produksi. Selain itu, Pertamina juga akan mengajukan program future development untuk pertahankan produksi migas,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, Widyawan Prawiraatmadja menjelaskan, negosiasi pengelolaan Blok Mahakam dengan Total dan Inpex berkaitan dengan agenda besar pemerintah. Ia menyebut, pemerintah tidak hanya ingin pengelolaan 100 persen Blok Mahakam oleh Pertamina. Lebih dari itu, pihaknya juga ingin memberdayakan Pertamina dengan menambah ladang di luar negeri.
Widyawan mengatakan, dibandingkan dengan NOC negara-negara lain, porsi kepemilikan ladang Pertamina sangat kecil. Beberapa negara seperti China, Brazil, India, dan Norwegia memiliki banyak ladang minyak di luar negeri, baik dioperasikan sendiri, ataupun melalui akuisisi. Menurut dia, kepemilikan ladang migas di luar negeri menjadi relevan dan penting mengingat keterbatasan cadangan migas di dalam negeri. Saat ini penemuan cadangan baru tidak menggembirakan, hanya 50 persen dari yang bisa diproduksikan.
"Alih kelola Blok Mahakam tidak hanya persoalan wilayah kerja yang habis lalu diperpanjang. Tapi apa yang bisa kita lakukan, untuk pemberdayaan Pertamina. Negosiasi ini kami harap bisa berujung pada bertambahnya ladang Pertamina di luar negeri," pungkasnya.
"Ambil Mahakam 100 persen, tidak usah nego lagi dengan Total dan Inpex," ujarnya dalam sebuah seminar di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat, Senin (13/4).
Menurut Irman, Pertamina selayaknya diperlakukan seperti Petronas di Malaysia yang memiliki kapasitas lebih dalam mengelola sumber daya energi. Menurut Irman, kalaupun risiko dari pengambilalihan secara penuh itu berupa penurunan produksi, tak masalah. Ia menegaskan, penurunan produksi selama setahun dua tahun tidak apa-apa asalkan dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia.
Irman menambahkan, permasalahan energi yang selama ini terjadi di Indonesia lantaran adanya salah kelola. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat kembali memperbaikinya. Ia yakin, pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina sebagai salah satu upaya konkret bersama membangun bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, mengungkapkan kesiapan perusahaannya untuk mengelola Blok Mahakam pada 2018 mendatang. Ia mengatakan, kesanggupan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam sudah disampaikan ke pemerintah sejak 2008 lalu. Dirinya juga sependapat dengan Irman agar pemerintah mempertimbangkan Pertamina bisa mengelola Blok Mahakam secara mandiri.
"Sudah selayaknya bangsa Indonesia mengelola Blok Mahakam secara mandiri, meski ada resiko dengan teknologi tinggi," kata Syamsu.
Saat ini, ia mengatakan kontribusi Pertamina untuk produksi nasional hanya 23 persen. Ia yakin, dengan mengelola Blok Mahakam maka produksi nasional dari NOC bisa meningkat signifikan. Terkait dengan hal itu, syamsu menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga laju produksi.
“Terkait pendeknya masa transisi yang hanya sekitar 2 atau 2,5 tahun, Pertamina akan memaksimalkan waktu tersebut. Kami juga berupaya menjaga laju produksi. Selain itu, Pertamina juga akan mengajukan program future development untuk pertahankan produksi migas,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, Widyawan Prawiraatmadja menjelaskan, negosiasi pengelolaan Blok Mahakam dengan Total dan Inpex berkaitan dengan agenda besar pemerintah. Ia menyebut, pemerintah tidak hanya ingin pengelolaan 100 persen Blok Mahakam oleh Pertamina. Lebih dari itu, pihaknya juga ingin memberdayakan Pertamina dengan menambah ladang di luar negeri.
Widyawan mengatakan, dibandingkan dengan NOC negara-negara lain, porsi kepemilikan ladang Pertamina sangat kecil. Beberapa negara seperti China, Brazil, India, dan Norwegia memiliki banyak ladang minyak di luar negeri, baik dioperasikan sendiri, ataupun melalui akuisisi. Menurut dia, kepemilikan ladang migas di luar negeri menjadi relevan dan penting mengingat keterbatasan cadangan migas di dalam negeri. Saat ini penemuan cadangan baru tidak menggembirakan, hanya 50 persen dari yang bisa diproduksikan.
"Alih kelola Blok Mahakam tidak hanya persoalan wilayah kerja yang habis lalu diperpanjang. Tapi apa yang bisa kita lakukan, untuk pemberdayaan Pertamina. Negosiasi ini kami harap bisa berujung pada bertambahnya ladang Pertamina di luar negeri," pungkasnya.