“Pemerintah harus serius dalam menuntaskan renegosiasi,” tandasnya.
Di sektor minyak dan gas bumi, Bisman menyoroti persoalan inefisienasi. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi BBM yang pada APBN tahun 2014 mencapai Rp246,5 Triliun. Pemerintah juga telah merencanakan pada tahun 2015 akan memberikan subsidi tetap untuk per liter BBM.
Harga jual BBM ke masyarakat akan naik dan turun mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Dengan demikian, fluktuasi harga minyak dunia akan langsung ditanggung oleh masyarakat. Bisman mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa penetapan harga BBM yang mengikuti harga pasar adalah inkonstitusional.
"Dengan demikian, pemerintah agar benar-benar mengkaji tentang peran subsidi dan konstitusionalitas penetapan subsidi tetap pada harga BBM, mengingat MK sudah memutus bahwa penetapan harga BBM yang mengikuti harga pasar adalah inkonstitusional," ujarnya.
Peneliti PUSHEP, Ilham Putuhena menambahkan, masalah inefisiensi juga menyelimuti sektor kelistrikan. Akibatnya, tarif listrik harus naik berkali-kali. Sejak bulan Juli 2014 lalu, pemerintah telah menaikkan tarif tenaga listrik secara berkala setiap dua bulan sekali. Nantinya, pada tanggal 1 Januari 2015 nanti masyarakat juga akan mendapatkan hadiah tahun baru berupa kenaikan lagi tarif listrik.
“Kenaikan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat seharusnya bisa dihindari jika inefisiensi di sektor hulu listrik dapat di atasi. Maka itu, Pemerintah harus fokus memperbaiki tata kelola di sektor pembangkit listrik," kata Ilham.
Ilham menegaskan, perlu ada kebijakan revolusioner untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Ia mencontohkan, kebijakan itu misalnya dengan mewajibkan gedung-gedung pemerintah menggunakan listrik yang bersumber dari matahari. Jika ini bisa diwujudkan, Ilham optimis bisa mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.
"Perlu kebijakan yang revolusioner untuk memperbaiki tata kelola energi dan pertambangan," katanya.