Ketua MA M. Hatta Ali mengatakan MA Indonesia mendapat kehormatan karena kegiatan ini diselenggarakan di Indonesia. “Kegiatan ini harus diapresiasi karena dengan jaringan ini, kita dapat belajar bersama diantara para hakim dalam acara kegiatan integritas yudisial untuk transparansi peradilan dan menjamin akuntabilitas peradilan,” kata Hatta di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (26/3/2019).
Bagi Hatta, masalah integritas hakim hal yang krusial dalam lembaga peradilan, bukan hanya sesuatu yang dianggap baik, tetapi integritas merupakan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi perilaku hakim. “Point penting, integritas memiliki standar tinggi baik dalam kehidupan pribadi hakim maupun kehidupan hakim dalam bermasyarakat. Integritas hakim harus lebih baik dan tidak berdampak buruk, guna memberi pelayanan publik,” ajaknya.
Team Leader Governance and Peacebuilding UNDP Regional Bangkok Nicholas Booth, mengatakan peradilan yang independen, rule of law adalah fondasinya. Kalau tidak ada, tidak bisa berkeadilan dan menjunjung hak asasi manusia (HAM). Kerja para hakim Indonesia untuk memastikan kerangka transparansi dan menjunjung tinggi integritas menyongsong Tahun 2030.
“Saya senang hubungan ini terjalin dan mengadakan kegitaan yang sangat penting hari ini. Hasil kegiatan yang dilaksanakan tahun ini dapat memposisikan dan menguatkan jaringan integritas pengadilan di agenda tahun berikutnya,” harapnya.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend menilai yang menghambat peradilan dan persoalan integritas ialah korupsi. Masyarakat seluruh dunia mengatakan lembaga peradilan adalah lembaga kedua yang banyak melakukan korupsi setelah polisi. Pada akhirnya perilaku korupsi berdampak pada masyarakat miskin dan pelanggaran HAM.
“Jadi, penting bagi MA untuk memastikan keadilan dalam lembaga peradilan. Uni Eropa sangat menghargai kerja sama dengan Indonesia dan UNDP. Kami senang mendukung MA Indonesia untuk meningkatkan integritas peradilan dalam sistem peradilan di negaranya,” kata Vincent.
Vincent melihat MA Indonesia telah meningkatkan sistem pengawasan internalnya dengan berbagai pelayanan berbasis teknologi kepada publik demi mendukung rule of law. Seperti, Sikep, SIPP, Siwas dan e-Court. “Kami sangat menyambut baik agenda hari ini untuk meningkatkan integritas pengadilan,” tegasnya.