Pemerintah batal mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, pihaknya masih belum bisa memastikan penurunan harga BBM jenis premium itu. Pasalnya, ia harus terlebih dahulu melakukan revisi aturan.
"Pertama-tama dalam 1-2 hari saya harus menyelesaikan perbaikan Permen ESDM. Nanti setelah itu baru kita lakukan," kata dia, Kamis (15/1).
Aturan yang dimaksud oleh Sudirman adalah Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014. Permen itu merupakan dasar hukum kenaikan harga BBM bersubsidi Januari lalu. Di dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah membuat penetapan harga BBM sebulan sekali.
“Kalau harganya, pasti turun. Pengumumannya belum, karena Permen ESDM mengatakan ditinjau setiap bulan. Memang kita menyadari ada dinamika yang lebih cepat. Bukan tidak mungkin dalam revisi Permen nanti penetapan harga BBM jadi tiap dua minggu,” katanya.
Sudirman menjelaskan bahwa kemungkinan perubahan jangka waktu penetapan itu lantaran pemerintah harus merespon tiap perubahan harga minyak. Menurutnya hal itu penting dilakukan kendati perubahan harga itu di luar perkiraan. Oleh karena itu, ia menegaskan pihaknya harus menghitung secara cermat dan hati-hati.
"Makanya sekarang soal harga masih didiskusikan. Masih dihitung semua," katanya.
Namun ia menambahkan, dirinya tak bis menunggu hingga akhir bulan untuk menyampaikan review tersebut. Hal ini dikarenakan situasi harga minyak dunia yang terus cenderung turun. Bahkan, di awal pekan ini saja harga minyak dunia berada di kisaran ASD 45 per barel.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sonny Keraf, mengingatkan pemerintah agar momentum turunnya harga minyak tak hanya disikapi terkait harga BBM bersubsidi. Ia meminta pemerintah bisa segera membangun cadangan energi yang bisa diandalkan. Hal ini menurutnya, sangat dibutuhkan terutama sebagai cadangan penyangga.
Selama ini, Indonesia tidak memiliki cadangan energi sama sekali. Padahal, krisis energi sudah di depan mata. Saat ini, Indonesia baru memiliki cadangan nasional di Pertamina untuk memastikan stok BBM aman dalam waktu sekitar dua mingguan.
Sementara itu, negara-negara lain di dunia sudah lebih dahulu melakukan penghitungan cadangan energi. Contohnya, Jepang yang mempunyai cadangan energi untuk 30 hari. Artinya, jika terjadi krisis, Jepang masih bisa bertahan untuk sebulan ke depan.
Menurutnya, momentum anjloknya harga minyak dunia harus dimanfaatkan. Ia mengingatkan, rugi jika pemerintah tak mengambil keuntungan dari situasi ini. Apalagi, berdasarkan perhitungannya, kondisi harga minyak dunia yang jeblok bisa terus berlanjut hingga delapan tahun mendatang.
Pemerintah bisa membangun cadangan energi dengan melakukan impor minyak secara besar-besaran. Akan tetapi hasilnya bukan untuk langsung dinikmati melainkan disimpan baik-baik di berbagai kilang. Cadangan ini hanya boleh dipakai saat Indonesia mengalami masa darurat.
“Harga minyak sudah murah sekarang. Kita bisa beli untuk distok. Bisa dengan berbagai cara. Ini supaya nanti suatu saat bisa langsung dimanfaatkan,” tuturnya.
Sonny menambahkan, pencabutan subsidi BBM memang disambut baik oleh DEN. Namun, ia juga berharap pengalihan uang subsidi tetap dialokasikan untuk sektor energi. Hanya saja, alokasi itu menurutnya lebih baik untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.
"Pertama-tama dalam 1-2 hari saya harus menyelesaikan perbaikan Permen ESDM. Nanti setelah itu baru kita lakukan," kata dia, Kamis (15/1).
Aturan yang dimaksud oleh Sudirman adalah Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014. Permen itu merupakan dasar hukum kenaikan harga BBM bersubsidi Januari lalu. Di dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah membuat penetapan harga BBM sebulan sekali.
“Kalau harganya, pasti turun. Pengumumannya belum, karena Permen ESDM mengatakan ditinjau setiap bulan. Memang kita menyadari ada dinamika yang lebih cepat. Bukan tidak mungkin dalam revisi Permen nanti penetapan harga BBM jadi tiap dua minggu,” katanya.
Sudirman menjelaskan bahwa kemungkinan perubahan jangka waktu penetapan itu lantaran pemerintah harus merespon tiap perubahan harga minyak. Menurutnya hal itu penting dilakukan kendati perubahan harga itu di luar perkiraan. Oleh karena itu, ia menegaskan pihaknya harus menghitung secara cermat dan hati-hati.
"Makanya sekarang soal harga masih didiskusikan. Masih dihitung semua," katanya.
Namun ia menambahkan, dirinya tak bis menunggu hingga akhir bulan untuk menyampaikan review tersebut. Hal ini dikarenakan situasi harga minyak dunia yang terus cenderung turun. Bahkan, di awal pekan ini saja harga minyak dunia berada di kisaran ASD 45 per barel.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sonny Keraf, mengingatkan pemerintah agar momentum turunnya harga minyak tak hanya disikapi terkait harga BBM bersubsidi. Ia meminta pemerintah bisa segera membangun cadangan energi yang bisa diandalkan. Hal ini menurutnya, sangat dibutuhkan terutama sebagai cadangan penyangga.
Selama ini, Indonesia tidak memiliki cadangan energi sama sekali. Padahal, krisis energi sudah di depan mata. Saat ini, Indonesia baru memiliki cadangan nasional di Pertamina untuk memastikan stok BBM aman dalam waktu sekitar dua mingguan.
Sementara itu, negara-negara lain di dunia sudah lebih dahulu melakukan penghitungan cadangan energi. Contohnya, Jepang yang mempunyai cadangan energi untuk 30 hari. Artinya, jika terjadi krisis, Jepang masih bisa bertahan untuk sebulan ke depan.
Menurutnya, momentum anjloknya harga minyak dunia harus dimanfaatkan. Ia mengingatkan, rugi jika pemerintah tak mengambil keuntungan dari situasi ini. Apalagi, berdasarkan perhitungannya, kondisi harga minyak dunia yang jeblok bisa terus berlanjut hingga delapan tahun mendatang.
Pemerintah bisa membangun cadangan energi dengan melakukan impor minyak secara besar-besaran. Akan tetapi hasilnya bukan untuk langsung dinikmati melainkan disimpan baik-baik di berbagai kilang. Cadangan ini hanya boleh dipakai saat Indonesia mengalami masa darurat.
“Harga minyak sudah murah sekarang. Kita bisa beli untuk distok. Bisa dengan berbagai cara. Ini supaya nanti suatu saat bisa langsung dimanfaatkan,” tuturnya.
Sonny menambahkan, pencabutan subsidi BBM memang disambut baik oleh DEN. Namun, ia juga berharap pengalihan uang subsidi tetap dialokasikan untuk sektor energi. Hanya saja, alokasi itu menurutnya lebih baik untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.