Dalam kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 4,67 persen. Posisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam enam tahun terakhir. Artinya, ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan berat. Belum lagi jumlah permintaan barang di dalam negeri juga menurun, nilai tukar rupiah merosot hingga 10 persen dan menjadi mata uang terburuk di Asia Tenggara.
Menghadapi situasi ini, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani menilai bahwa sebenarnya saat ini merupakan saat yang tepat untuk percepatan kemajuan ekonomi. Reindustrilasilasi harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan industri berbasis sumber daya.
“Bahwa masa depan perekonomian Indonesia tergantung pada reindustrialisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya. MEA sudah depan mata, dan investor banyak yang ingin masuk ke sini asalkan infrastruktur bagus dan ada kepastian regulasi. Jadi ini saat yang tepat untuk percepatan kemajuan ekonomi negeri. Pemerintah yang dulu sudah perkuat landasannya, sekarang saatnya take-off,” katanya dalam diskusi Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang & 2016 di Jakarta, Rabu (19/8).
Reindustrialisasi, lanjutnya, sejalan dengan kebijakan ekonomi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo bahwa APBN akan menopang ekonomi Indonesia yang bergerak ke arah industrialisasi. Karena itu, perlu ada reindustrialisasi yang dipicu oleh belanja modal pemerintah secara cepat dan di sektor-sektor yang tepat.
Rosan menuturkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengutarakan akan menggunakan anggaran belanja negara yang mencapai Rp1.984 triliun pada 2015 dan hampir Rp2.200 triliun pada 2016, untuk proyek-proyek produktif seperti infrastruktur dan program jaminan sosial yang dapat menopang daya beli masyarakat, seperti program keluarga harapan (PKH) dan kartu keluarga sejahtera. Presiden juga mempertimbangkan pembuatan peraturan untuk percepatan penyerapan anggaran.
“Indonesia bisa mencapai itu bila reindustrialisasi dipercepat dengan sinergi belanja modal Pemerintah dan investasi swasta yang ditopang oleh sektor perbankan,” ungkap Rosan.
Pada acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo menyatakan komoditas mentah tidak dapat diandalkan lagi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Indonesia harus merambah ke hilirisasi dan industrialisasi. “Dunia telah berubah. Menggali komoditas mentah, baik nikel, tembaga, dan bauksit sudah tidak bisa lagi menghasilkan kemakmuran sebagaimana sebelumnya, karena harga komoditas sedang anjlok turun. Kita tahu semua itu,” katanya.
Data BPS menunjukkan dalam PDB 2014 yang telah mencapai Rp10.542,7 triliun, konsumsi rumah tangga masih menyumbang distribusi terbesar yaitu 56,07 persen. Menggiatkan reindustrialisasi bisa meningkatkan porsi sumbangsih distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi terhadap PDB, yang di tahun 2014 berada di posisi 32,57 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, dalam paparannya menambahkan bahwa pemerintah harus kembali menarik para investor asing untuk kembali masuk atau bangun investor domestik yang lebih kuat "Kalau itu bisa dilakukan, maka selanjutnya bagaimana sosialisasikan para pemodal-pemodal kecil dan ritel," jelas dia.
Dia mencontohkan, salah satu perusahaan di Solo, memberikan bonus pada karyawannya dalam bentuk saham. "Bonusnya diberikan bentuk saham. Ini salah satu cara membangun basis investor lokal untuk bagaimana muncul basis yang kuat," terangnya.
Meski demikian, dia berharap pada semester II akan lebih membaik situasinya. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, serapan anggarannya tinggi baru terjadi di semester kedua. "Expenditure-nya bagaimana agar menggeliat dan bagus, sehingga bank-bank akan membaik posisinya," pungkasnya.
Menghadapi situasi ini, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani menilai bahwa sebenarnya saat ini merupakan saat yang tepat untuk percepatan kemajuan ekonomi. Reindustrilasilasi harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan industri berbasis sumber daya.
“Bahwa masa depan perekonomian Indonesia tergantung pada reindustrialisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya. MEA sudah depan mata, dan investor banyak yang ingin masuk ke sini asalkan infrastruktur bagus dan ada kepastian regulasi. Jadi ini saat yang tepat untuk percepatan kemajuan ekonomi negeri. Pemerintah yang dulu sudah perkuat landasannya, sekarang saatnya take-off,” katanya dalam diskusi Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang & 2016 di Jakarta, Rabu (19/8).
Reindustrialisasi, lanjutnya, sejalan dengan kebijakan ekonomi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo bahwa APBN akan menopang ekonomi Indonesia yang bergerak ke arah industrialisasi. Karena itu, perlu ada reindustrialisasi yang dipicu oleh belanja modal pemerintah secara cepat dan di sektor-sektor yang tepat.
Rosan menuturkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengutarakan akan menggunakan anggaran belanja negara yang mencapai Rp1.984 triliun pada 2015 dan hampir Rp2.200 triliun pada 2016, untuk proyek-proyek produktif seperti infrastruktur dan program jaminan sosial yang dapat menopang daya beli masyarakat, seperti program keluarga harapan (PKH) dan kartu keluarga sejahtera. Presiden juga mempertimbangkan pembuatan peraturan untuk percepatan penyerapan anggaran.
“Indonesia bisa mencapai itu bila reindustrialisasi dipercepat dengan sinergi belanja modal Pemerintah dan investasi swasta yang ditopang oleh sektor perbankan,” ungkap Rosan.
Pada acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo menyatakan komoditas mentah tidak dapat diandalkan lagi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Indonesia harus merambah ke hilirisasi dan industrialisasi. “Dunia telah berubah. Menggali komoditas mentah, baik nikel, tembaga, dan bauksit sudah tidak bisa lagi menghasilkan kemakmuran sebagaimana sebelumnya, karena harga komoditas sedang anjlok turun. Kita tahu semua itu,” katanya.
Data BPS menunjukkan dalam PDB 2014 yang telah mencapai Rp10.542,7 triliun, konsumsi rumah tangga masih menyumbang distribusi terbesar yaitu 56,07 persen. Menggiatkan reindustrialisasi bisa meningkatkan porsi sumbangsih distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi terhadap PDB, yang di tahun 2014 berada di posisi 32,57 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, dalam paparannya menambahkan bahwa pemerintah harus kembali menarik para investor asing untuk kembali masuk atau bangun investor domestik yang lebih kuat "Kalau itu bisa dilakukan, maka selanjutnya bagaimana sosialisasikan para pemodal-pemodal kecil dan ritel," jelas dia.
Dia mencontohkan, salah satu perusahaan di Solo, memberikan bonus pada karyawannya dalam bentuk saham. "Bonusnya diberikan bentuk saham. Ini salah satu cara membangun basis investor lokal untuk bagaimana muncul basis yang kuat," terangnya.
Meski demikian, dia berharap pada semester II akan lebih membaik situasinya. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, serapan anggarannya tinggi baru terjadi di semester kedua. "Expenditure-nya bagaimana agar menggeliat dan bagus, sehingga bank-bank akan membaik posisinya," pungkasnya.