Over kapasitas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi permasalahan tiap tahunnya. Peristiwa rusuhnya beberapa Lapas belakangan terakhir tak lepas dari persoalan over kapasitas. Namun, Kemenkumham perlu melakukan evaluasi terhadap aparaturnya di Lapas, antara lain melakukan pembersihan terhadap oknum sipir yang melakukan pemerasan.
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaedi Mahesa berpadangan, persoalan rusuhnya Lapas di Bengkulu tak lepas dari persoalan internal kelembagaan di bawah Kemenkumham. Di satu sisi, Desmond merasa miris dengan Kemenkumham. Di lain sisi, Desmond menilai adanya nilai keuntungan bagi para sipir-sipir nakal. Pasalnya, dengan terbatasnya Lapas, mengakibatkan oknum sipir berlaku nakal. Bukan menjadi rahasia, di Lapas para napi mesti membayar untuk mendapatka ruang ‘menginap’ di Lapas.
“Persoalan terbesar adalah pembersihan terhadap sipir-sipir tukang palak. Saya meyakini sipir-spirnya tidak beres. Kecuali kasus Grobogan. Atau jangan-jangan Menkumham, Dirjen Pas atau Kalapasnya yang tidak beres,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Kemekumham di Gedung DPR, Senin (11/4).
Anggota Komisi III Herman Herry berpandangan, isu Lapas menjadi isu tahunan. Berdasarkan catatan Herman selama menjadi anggota komisi yang membidangi hukum, setidaknya sudah empat Menkumham bergantian melakukan raker dengan isu yang sama. Menurutnya, banyaknya anggaran yang digelontorkan ke institusi Kemenkumham sudah tak berbilang.
Namun, acapkali berganti pejabat Menkumham tak mampu menyentuh ke jantung persoalan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai Lapas telah menjadi pasar bagi para bandar narkoba. Begitu pula dengan sipir nakal memanfaatkan momentum tersebut meraup keuntungan pribadi. Ia menilai kerusuhan di Lapas selain dari faktor over kapasitas juga persoalan di dalam jajaran internal aparatur Kemenkumham di bawahnya.
“Jangan-jangan kerusuhan itu otaknya para sipir itu. Lapas itu dijadikan alibi, bisnisnya jalan terus. Menteri harus buat terobosan.Persoalan dari dalam sendiri yakni petugas lapas,” ujarnya.
Menkumham Yasonna H Laoly berpandangan, setelah terjadi peristiwa kerusuhan di Bengkulu, pihaknya melakukan rapat kerja dengan seluruh jajaran di tangka provinsi. Evaluasi kerja menjadi salah satu agenda yang dibahas. Termasuk, refleksi terhadap berbagai peristiwa kerusuhan di berbagai Lapas.
Yasonna berpandangan di tengah kondisi Lapas yang mengenaskan akibat over kapasitas itulah ia mengancam agar para sipir dan Kalapas tak main mata mengambil keuntungan pribadi. Ia mengancam bila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan mengambil keuntungan rupiah dari napi bakal diberikan sanksi tegas. Tak saja pencopotan jabatan, bakal pula di bawa ke ranah pidana.
“Saya bilang kalau ada Kalapas bermain-main, saya panggil dan saya bilang, saya gantung kamu, saya tidak main main,” ujarnya geram.
Mulai Februari lalu, Kemenkumham melakukan kerjasama dengan BNN untuk melakukan sidak ters urin terhadap napi dan para sipir. Hasilnya tak sedikit para napi dan sipir yang positif menggunakan narkoba. “Ini upaya kami meski berat beban kapasitas napi dan tidak cukupnya petugas di Lapas, tapi kami terus berupaya,” ujarnya.
Terkait dengan pengawasan di Lapas, Dirjen Pas telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalnya terhadap napi yang masuk dalam kategori beresiko tinggi ditempatkan di Lapas Gunung Sindur. Mekanismenya, BNN memberikan sejumlah nama napi tersebut untuk kemudian Dirjen Pas yang melakukan pemindahan napi tersebut.
“Kami tempatkan di Lapas gunung sindur kategori napi high risk,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaedi Mahesa berpadangan, persoalan rusuhnya Lapas di Bengkulu tak lepas dari persoalan internal kelembagaan di bawah Kemenkumham. Di satu sisi, Desmond merasa miris dengan Kemenkumham. Di lain sisi, Desmond menilai adanya nilai keuntungan bagi para sipir-sipir nakal. Pasalnya, dengan terbatasnya Lapas, mengakibatkan oknum sipir berlaku nakal. Bukan menjadi rahasia, di Lapas para napi mesti membayar untuk mendapatka ruang ‘menginap’ di Lapas.
“Persoalan terbesar adalah pembersihan terhadap sipir-sipir tukang palak. Saya meyakini sipir-spirnya tidak beres. Kecuali kasus Grobogan. Atau jangan-jangan Menkumham, Dirjen Pas atau Kalapasnya yang tidak beres,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Kemekumham di Gedung DPR, Senin (11/4).
Anggota Komisi III Herman Herry berpandangan, isu Lapas menjadi isu tahunan. Berdasarkan catatan Herman selama menjadi anggota komisi yang membidangi hukum, setidaknya sudah empat Menkumham bergantian melakukan raker dengan isu yang sama. Menurutnya, banyaknya anggaran yang digelontorkan ke institusi Kemenkumham sudah tak berbilang.
Namun, acapkali berganti pejabat Menkumham tak mampu menyentuh ke jantung persoalan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai Lapas telah menjadi pasar bagi para bandar narkoba. Begitu pula dengan sipir nakal memanfaatkan momentum tersebut meraup keuntungan pribadi. Ia menilai kerusuhan di Lapas selain dari faktor over kapasitas juga persoalan di dalam jajaran internal aparatur Kemenkumham di bawahnya.
“Jangan-jangan kerusuhan itu otaknya para sipir itu. Lapas itu dijadikan alibi, bisnisnya jalan terus. Menteri harus buat terobosan.Persoalan dari dalam sendiri yakni petugas lapas,” ujarnya.
Menkumham Yasonna H Laoly berpandangan, setelah terjadi peristiwa kerusuhan di Bengkulu, pihaknya melakukan rapat kerja dengan seluruh jajaran di tangka provinsi. Evaluasi kerja menjadi salah satu agenda yang dibahas. Termasuk, refleksi terhadap berbagai peristiwa kerusuhan di berbagai Lapas.
Yasonna berpandangan di tengah kondisi Lapas yang mengenaskan akibat over kapasitas itulah ia mengancam agar para sipir dan Kalapas tak main mata mengambil keuntungan pribadi. Ia mengancam bila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan mengambil keuntungan rupiah dari napi bakal diberikan sanksi tegas. Tak saja pencopotan jabatan, bakal pula di bawa ke ranah pidana.
“Saya bilang kalau ada Kalapas bermain-main, saya panggil dan saya bilang, saya gantung kamu, saya tidak main main,” ujarnya geram.
Mulai Februari lalu, Kemenkumham melakukan kerjasama dengan BNN untuk melakukan sidak ters urin terhadap napi dan para sipir. Hasilnya tak sedikit para napi dan sipir yang positif menggunakan narkoba. “Ini upaya kami meski berat beban kapasitas napi dan tidak cukupnya petugas di Lapas, tapi kami terus berupaya,” ujarnya.
Terkait dengan pengawasan di Lapas, Dirjen Pas telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalnya terhadap napi yang masuk dalam kategori beresiko tinggi ditempatkan di Lapas Gunung Sindur. Mekanismenya, BNN memberikan sejumlah nama napi tersebut untuk kemudian Dirjen Pas yang melakukan pemindahan napi tersebut.
“Kami tempatkan di Lapas gunung sindur kategori napi high risk,” pungkasnya.