Pemilu di Indonesia dinilai sebagai yang paling rumit dibanding negara lain. Ada berbagai persoalan yang kerap ditemui dalam setiap penyelenggaraan pemilu seperti akurasi daftar pemilih tetap (DPT). Sayangnya, masalah itu terus berulang setiap pemilu. Sebagai ikhtiar untuk membenahi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti, Radian Syam, menerbitkan buku bertema Politik Hukum Pemilu Indonesia:Kajian Substansi, dan Budaya Hukum Pemilu, Kamis (27/7/2023).
Radian mengatakan, salah satu alasan menulis buku tersebut karena Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu sejak beberapa kali sejak tahun 1955. Bahkan setelah reformasi 1998 pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali sudah memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tapi dari setiap pemilu yang telah digelar itu menghadapi persoalan yang sama. Salah satu sebab karena UU yang mengatur pemilu acapkali dibentuk ketika menghadapi masalah.
“Politik hukum pemilu di Indonesia ini kalau ada persoalan pemilu baru kita bikin UU secara gegabah dan tak terkonsep,” katanya.
Menurut Alumnus magister Ilmu Hukum FH Universitas Indonesia (UI) itu, selain membahas soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup penting juga melakukan penguatan kelembagaan pemilu. Serta struktur dan budaya hukum apa yang penting dan perlu ditekankan. Budaya Indonesia yang beraneka ragam, dan kondisi geografis yang ada perlu dicermati untuk menyusun konsep pemilu Indonesia ke depan.
“Jangan sampai masalah hukum kepemiluan kita berulang terus,” ujarnya.
Baca juga:
- Peluncuran Buku SLEEI Diharapkan Jadi Panduan Inovasi Pendidikan Hukum Indonesia
- Pakar Hukum Siber FH Unpad Luncurkan Buku Baru di Hukumonline
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017, Prof Muhammad, mengatakan buku setebal 180 halaman itu memuat berbagai usul kebijakan untuk membenahi proses dan hasil pemilu di Indonesia. Penulis menjelaskan tak hanya pengertian, indikator pemilu demokratis dan lainnya tapi juga makna pemilu. Pemilu tak sekedar proses prosedural tapi pemilu berintegritas sebagai kebutuhan.
“Radian meyakinkan kita pemilu tak melulu hanya prosedural,” urainya.
Muhammad mengusulkan substansi bab 3 buku yang diterbitkan RajaGrafindo Persada itu perlu diperkuat dengan filsafat pemilu. Selain itu buku tersebut cukup baik untuk melakukan perbandingan pemilu yang digelar masa orde lama, orde baru, sampai reformasi.