"Karena itu, penting bagi Pansel mengutamakan calon Komisioner KPK yang mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi," kata Kurnia.
Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek yang dominan diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian KPK adalah bidang penindakan (pemberantasan korupsi). "Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna dalam rangka keberlanjutan penanganan perkara korupsi. Ini untuk mempercepat penyelesaian berbagai tunggakan perkara di lembaga antirasuah itu," tuturnya.
Selain itu, penanganan kasus diharapkan konsisten karena beberapa penelitian menemukan masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang seringkali hanya dilihat pada proses awal penanganan kasus.
"Karena itu, KPK tidak hanya harus kuat dalam strategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor agar lepas dari jerat hukuman yang setimpal," lanjutnya.
Ketiga, memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). "Seperti yang telah diketahui publik bahwa lembaga KPK kerap kali bersifat dinamis. Tak jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu pimpinan KPK mendatang mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal lembaga antikorupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun," tuturnya.
Keempat, tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. "Tentu masyarakat tidak berharap pimpinan KPK ke depan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang," harapnya.
Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. "Poin ini harus dijadikan catatan penting karena bagaimanapun jika komisioner KPK mendatang berasal dari warna partai tertentu dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga antirasuah ini. Lagi pula isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan dengan baik jika dicampuradukkan dengan isu politik."