Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Hikmahanto Juwana meminta pemerintah untuk menghentikan Bilateral Investment Treaty (BIT). Pasalnya, BIT seringkali memuat klausul-klausul yang merugikan Indonesia.
Salah satu klausul perjanjian dalam BIT merugikan Indonesia, menurut Hikmahanto, adalah mengenai pajak berganda. Menurutnya, hingga saat ini, pelaku usaha Indonesia masih belum mendapatkan manfaat dari perjanjian pajak berganda. Para pelaku usaha Indonesia masih berkonsentrasi penuh untuk mengeksploitasi pasar dalam negeri.
“Pemerintah harus segera mengakhiri perjanjian pajak berganda,” tegas Hikmahanto dalam seminar nasional Penyelesaian Sengketa Investasi: Indonesia, ASEAN, dan Internasional, di Kampus FHUI, Depok, Kamis (5/6).
Tidak hanya meminta menghentikan BIT, Hikmahanto juga menegaskan agar Pemerintah Indonesia segera keluar dari forum arbitrase International Center for Settlement Dispute (ICSID). Sebab, Indonesia berpotensi diperkarakan ke ICSID dan membayar ganti rugi puluhan miliar dolar ke investor asing.
Bagaimana tidak, ketika pemerintah Indonesia tidak kooperatif terhadap investor asing dari negara mitra ini, mereka langsung memperkarakan ke ICSID atau menggunakan Convention on the Settlement of Investment Dispute between State and National of Other State dan meminta ganti rugi dengan angka yang fantastik. Sebaliknya, pelaku usaha Indonesia hampir tidak pernah terdengar kabarnya menyeret pemerintah setempat ke forum yang sama lantaran dirugikan atau tidak menjalankan BIT.
Salah satu kasus yang dikhawatirkan Hikmahanto berpotensi diseret ke ICSID adalah terkait kasus mega skandal Bank Century. Pasalnya, apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memutuskan ada kesalahan dalam bailout Century, Indonesia berpeluang dibawa ke ICSID dan Indonesia bisa dituntut ganti rugi yang besar.
“Saya khawatir jika ini terbukti karena Indonesia bisa berpeluang besar dibawa ke ICSID. Untuk itu, hal yang harus dibuktikan dalam kasus ini adalah ada atau tidaknya perilaku koruptif, bukan mengenai kebijakan yang diambil,” lanjutnya.