Sebagaimana Nining, secara umum Musri menyebut pemerintah belum memenuhi tuntutan pekerja, padahal hal tersebut sudah berulang kali disuarakan. Misalnya, tentang pelaksanaan outsourcing, Musri menyebut sebelum Permenakertrans Outsourcing terbit, serikat pekerja sudah berupaya sendiri untuk membenahi persoalan outsourcing yang ada di setiap perusahaan di kawasan industri. Tentang rencana kenaikan harga BBM, Musri mendengar kalau pemerintah berdalih penarikan subsidi dilakukan untuk kendaraan pribadi atau plat hitam.
Musri menolak pandangan yang menyebut penarikan subsidi BBM itu tak akan berdampak pada rakyat miskin, terutama pekerja. Pasalnya, setiap kendaraan angkut di perusahaan adalah kendaraan berplat hitam. Dengan kenaikan BBM, maka berimbas pada kenaikan ongkos transportasi perusahaan yang bersangkutan. Ujungnya, produk yang dijual perusahaan akan naik dan menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok ikut naik. “Truk-truk angkut di perusahaan itu berplat hitam,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Andi Gani Nena Wea, juga menyebut pemerintah hanya memberikan janji manis kepada pekerja. Misalnya, pasca demonstrasi yang digelar MPBI pada 10 April lalu, pemerintah berjanji untuk membentuk tim yang akan mengkaji usulan revisi peraturan pelaksana BPJS seperti Perpres Jamkes dan PP PBI. Namun, sampai saat ini Andi tak melihat pemerintah sudah membentuk tim yang dimaksud. Begitu juga dengan janji pemerintah pada Mayday tahun lalu yang menyebut mau mendirikan RS dan Rusunawa untuk pekerja. “Sampai sekarang nggak ada realisasinya,” tegasnya.
Sementara Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Said Ikbal, menghitung jika pemerintah menaikan harga BBM maka daya beli pekerja akan turun. Oleh karenanya, hal tersebut akan membuat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun ini dianggap tak berarti karena harga barang kebutuhan pokok menjadi mahal jika BBM naik. Menurutnya, secara prinsip serikat pekerja bakal melawan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menarik subsidi.
Terkait pelaksanaan BPJS Ikbal menyebut salah satu tuntutan yang akan diusung adalah menolak jumlah PBI yang ditetapkan pemerintah hanya untuk 86,4 juta orang. Ikbal mengingatkan, UU SJSN mengamantkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas Jamsos. Soal upah murah dan penangguhan UMP, Ikbal mengatakan serikat pekerja menolak dengan keras hal tersebut. Ia berpendapat UMP adalah jaring pengaman untuk pekerja agar terhindar dari jurang kemiskinan.
Mengenai masalah pelaksanaan outsourcing di BUMN, Ikbal mengatakan pemerintah harus segera membenahinya. Mengingat BUMN adalah perusahaan milik pemerintah, maka harus menjadi contoh bagi perusahaan lainnya untuk patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Mengingat bermacam tuntutan yang akan diusung dalam Mayday 2013 itu bersinggungan dengan banyak Kementerian, Ikbal mengatakan ratusan ribu anggota MPBI akan menyebar ke berbagai Kementerian di Jakarta untuk melakukan demonstrasi.
Namun, titik pusat demonstrasi untuk Jakarta berada di depan Istana Negara. Jika pasca Mayday pemerintah tak kunjung memenuhi tuntutan pekerja, Ikbal berjanji akan menggelar aksi besar secara beruntun hingga pertengahan Agustus nanti. Puncaknya, serikat pekerja yang berada di bawah payung MPBI akan menggelar mogok nasional pada 16 Agustus 2013. “Perjuangan buruh tidak hanya untuk buruh saja, tapi menyangkut nasib rakyat Indonesia seperti pekerja informal dan kaum miskin,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor MPBI di Jakarta awal pekan lalu.
Menanggapi perayaan Mayday yang akan digelar serikat pekerja ke Istana Negara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, mengatakan dalam rangka pengamanan Mayday 2013 di Jakarta akan disiapkan pasukan gabungan yang terdiri dari 20 ribu personel. Tapi, tidak semua personel terpusat di Istana Negara karena akan disebar ke berbagai titik yang dirasa penting untuk diamankan. Dari tahun ke tahun Rikwanto mencatat jumlah demonstrasi di Jakarta cenderung meningkat misalnya tahun 2011 ada 991 demonstrasi dan 2012 terdapat 1,051.
Rikwanto mengaku heran kenapa demonstrasi di Jakarta secara kuantitas meningkat, padahal lembaga pemerintahan yang disasar biasanya menerima peserta demonstrasi untuk menyampaikan aspirasnya. Jika proses tersebut berjalan lancar, Rikwanto mengatakan harusnya jumlah demonstrasi itu berkurang. Namun, Rikwanto berharap agar perayaan Mayday 2013 berjalan tertib, jika tidak maka aparat keamanan akan kerepotan. “Tutup jalan tol (sebagaimana yang pernah dilakukan serikat pekerja pada waktu sebelumnya,-red), kami jadi repot itu,” ucapnya akhir pekan lalu dalam diskusi di Jakarta.