Sebagai lembaga negara independen, berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) ditandai terbitnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Tujuan dibentuknya BWI tak lain dan tak bukan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, serta memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif (lagi),” ujar Wakil Ketua BWI, Dr. Imam Teguh Saptono saat berbincang dengan Hukumonline, Selasa (11/4/2023).
Baca Juga:
- Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, Bedanya Apa ya?
- Wakaf, Instrumen Kesejahteraan Sosial yang Tidak Memandang Agama
- Perkembangan Wakaf di Indonesia, dari Era Priesterraad Hingga Era Jokowi
Ia menerangkan kedudukan BWI berada di ibu kota negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai kebutuhan. “Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan,” kata dia.
Anggota BWI bila ditotal terdapat 20 sampai dengan 30 orang dengan latar belakang unsur masyarakat. Dalam periode pertama, anggota BWI diusulkan oleh Menteri Agama (Menag) kepada Presiden terlebih dahulu. Barulah pada periode berikutnya, anggota diusulkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) bentukan BWI.
Kantor BWI. Foto: RES
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Wakaf, BWI mempunyai sejumlah tugas dan wewenang. Pertama, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
Ketiga, kata Imam, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazhir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.