Kamis, 01 Juli 2004
KPU Terpaksa Mengubah Jadwal Pelantikan Presiden
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa meralat jadwal pemilihan presiden yang sudah ditetapkan sebelumnya lewat SK No. 636/2003 tentang jadwal pemilihan umum. Sebab, lembaga-lembaga terkait dengan pemilu sudah menyepakati jadwal baru.
Mys
Dibaca: 40773 Tanggapan: 2
Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (01/7) pagi, dicapai kesepakatan bahwa pelantikan Presiden akan berlangsung pada 20 Oktober 2004, mundur dari jadwal yang ditetapkan KPU pada September 2004. Sementara pelantikan anggota MPR, DPR dan DPD dijadwalkan berlangsung 1 Oktober.

Perubahan jadwal itu disepakati dalam pertemuan yang dihadiri antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua MPR M Husnie Thamrin dan H. Nazri Adlani, Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Hamid Awaluddin, serta Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Pertemuan itu mengagendakan keserasian jadwal dan teknis penyelenggaraan ketatanegaraan. Penentuan jadwal proses ketatanegaraan memang harus sama, kata Jimly.

Menurut Jimly, perubahan jadwal tersebut dimaksudkan demi kepastian hukum. Sebab, masa jabatan Presiden Megawati berakhir pada 20 Oktober 2004. Sementara pelantikan tanggal 1 Oktober disesuaikan dengan habisnya masa keanggotaan DPR dan MPR sekarang. Hal itu juga sudah mempertimbangkan kemungkinan adanya sengketa pemilihan presiden.

Sengketa Pemilu

Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menambahkan, para peserta rapat sepakat bahwa seluruh proses pemilihan presiden, termasuk sengketa Pemilu Presiden (jika ada), sudah harus selesai paling lambat empat hari menjelang pelantikan presiden terpilih.

Ramlan Surbakti menegaskan bahwa KPU belum menetapkan waktu yang spesifik Pemilu Presiden tahap kedua. Jika KPU mengumumkan hasil Pemilu itu pada awal Oktober, maka paling sedikit ada waktu 17 hari untuk menyelesaikan sengketa. Terdiri dari 3 x 24 jam waktu pengajuan permohonan, ditambah 14 hari bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Tetapi Ketua MK Jimly Asshiddiqie bertekad untuk menyelesaikan sengketa Pemilu Presiden sebelum masa 14 hari habis.

Untuk membicarakan hal-hal lain menyangkut pemilihan serta pelantikan Presiden, anggota DPR, MPR dan DPD, dicapai kesepakatan untuk membentuk tim teknis yang beranggotakan wakil-wakil dari instansi terkait. Tim ini diharapkan sudah menyelesaikan tugas-tugasnya paling lambat pekan depan.

Pimpinan sidang pertama

Sementara itu, menurut Jimly, sebelum Ketua MPR definitif terpilih maka yang bertindak sebagai pimpinan dalam sidang-sidang MPR adalah ketua DPR dan DPD yang baru dilantik. Ini akan mengubah pola yang selama ini berlangsung bahwa sidang sementara MPR dipimpin oleh anggota termuda dan tertua.

Kini yang belum jelas adalah apakah penetapan status tersangka terhadap seorang capres atau cawapres akan berpengaruh pada proses pelantikan yang bersangkutan. Hal itu bukan tidak mungkin terjadi mengingat belakangan ada sejumlah kasus pidana yang dikait-kaitkan dengan capres atau cawapres tertentu. Sebut misalnya kasus 27 Juli untuk SBY, kasus pelanggaran HAM untuk Wiranto dan kasus dugaan korupsi Yusuf Kalla yang dilansir Gus Dur.

pelantikan
 - ardiansyah
09.10.14 15:02
Mudah mudahan habis pelantikan pres dan wapres,negara semakin maju dan rakyat sejahtera.
pelantikan presiden ri 2014
 - tariyo
23.07.14 22:28
mudah 2an mundurnya pelantikan presiden tidak menimbulkan masalah baru, semoga yg terkait , serta masyarakat indonesia semakin dewasa menyikapi hal tersebut , serta seluruh rakyat indonesia kedepan mengedepankan bangsa indonesia yg lebih maju ketimbang ego yg dapat merusak persatuan, indonesia harus lebih maju, mari bersatu demi indonesia terus maju, cermin dibelakang , melihat kedepan untuk indonesia raya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.