hukumonline
Selasa, 13 September 2005
Putusan MK: Wadah Tunggal Notaris tidak Bertentangan dengan Konstitusi
Jika berhimpun dalam wadah tunggal, Pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan terhadap notaris.
Mys
Dibaca: 1356 Tanggapan: 3

Mahkamah Konstitusi, dalam sidang pleno di Jakarta, hari ini (12/9), menolak sekaligus dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan demikian Undang-Undang tentang Jabatan Notaris itu tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana yang selama ini diklaim pemohon. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon ditolak, tandas Prof. Jimly Asshiddiqie, ketua sidang pleno.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap argumen-argumen yang dikemukakan pemohon tidak cukup beralasan. Soal wadah tunggal organisasi notaris. Setiap orang, termasuk notaris, memang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam melaksanakan hak berserikat, notaris harus berhimpun dalam satu wadah.

 

Dipaparkan majelis, notaris adalah pejabat umum yang diangkat Negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yakni membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan dengan baik dan tepat. Kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan akibat terganggungnya kepastian hukum, papar majelis dalam pertimbangannya.

 

Lagipula, di berbagai belahan dunia, notaris selalu berhimpun dalam satu wadah. Jadi, aturan yang mewajibkan wadah tunggal organisasi notaris tidak bertentangan dengan Konstitusi. Kalaupun kemudian hanya Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diakui Pemerintah, persoalannya bukan lagi pada konstitusionalitas. Masalah ini sudah menyangkut implementasi undang-undang. Para pemohon bisa saja mempersoalkan penunjukan INI sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi notaris, tetapi tempatnya bukan ke Mahkamah Konstitusi.

 

Judicial review UU Jabatan Notaris dimohonkan oleh sejumlah notaris. Pertama, register 009/PUU-III/2005, dimohonkan oleh Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi (Pernori) HM Ridwan Indra dan Sekretaris Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI) Teddy Anwar. Pemohon mempersoalkan aturan tentang badan hukum notaries (pasal 1 ayat 5), wadah tunggal notaries (pasal 82 ayat 1), dan pengawasan notaris (pasal 67 ayat 3 huruf b). Mereka juga meminta agar Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (1860) untuk sementara diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum.

 

Permohonan kedua, register 014/PUU-III/2005, diajukan oleh beberapa orang notaris: Hady Evianto, HM Ilham Pohan, Ukon Krisnajaya, dan Yance Budi SL Tobing. Selain mempersoalkan pasal 82 ayat (1), Hady Evianto dan kawan-kawan juga menginginkan agar pasal 16 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Cuma, itu tadi, seluruh argumen pemohon ditepis majelis hakim MK dan permohonan mereka ditolak. Sophian Martabaya, kuasa hukum pemohon, tak kuasa menahan kekecewaannya. Kami kecewa karena majelis sama sekali tak mempertimbangkan dalil-dalil yang kami ajukan, ujarnya.

 

Sebaliknya, Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Tien Norman Lubis, mengungkapkan kegembiraan. Tien mengajak notaris yang berhimpun di luar INI untuk kembali', sesuai dengan putusan MK.  

Share:
tanggapan
Putusan MK tentang UUJNSulistyawati 16.09.05 16:07
Putusan MK harus kita hormati dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita harus konsekwen jika kita berkehendak "jujur". Kami sangat-sangat mengikuti jalannya persidangan hari Selasa tangal 13-9-2005 dimana MK membacakan putusan atas permohonan pengujian UUJN oleh Pemohon I dan II dan setelah putusan dibacakan kami hanya berkata: "...bahwa Anda Ber-Lima sahabat sangat kesatria..... selamat...!". Hanya setelah sidang usai, ada suatu pemandangan yang sangat tercela, yaitu sebuah mobil sedan warna hitam merk Mercedez New Eyes bernomor polisi D berhenti siang itu tepat dipintu gedung MK, dan seorang perempuan berkulit putih (rambut panjang diikat)turun dari mobil tadi dengan membawa kantong plastik "warna kuning" lalu diserahkan ke seorang wanita berbaju biru tua (Rok Span dengan memakai jas) yang duduk percis didekat pintu kaca masuk gedung MK, kebetulan rekan saya merekam kejadian itu dengan Handy Cam sedang selanjutnya kami cermati kejadian tersebut dengan menyelidiki wanita yang berseragam biru tua tadi dan ternyata sama dengan seragam pakaian pegawai wanita di MK, kami akan mengcopy rekaman tersebut untuk diserahkan ke pihak-pihak terkait dan kami beri "judul : Ada apa dengan Kantong Plastik Kuning".
Organisasi Jabatan Notarishabib adjie 17.10.05 21:58
Jika kita membaca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, pada bagian formal bahwa legal standing Organisasi Jabatan Notaris selaku Pemohon dalam putusan MK tetap diakui, tapi secara materil tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJN, yaitu bahwa Organisasi Jabatan Notaris harus berbentuk (hukum) Perkumpulan dan Berbadan Hukum. Dan Organisasi Jabatan Notaris yang memenuhi ketentuan tersebut sampai sekarang ini hanya INI (Ikatan Notaris Indonesia), sehingga jika Organisasi Jabatan Notaris ingin memenuhi syarat sebagai Organisasi Jabatan Notaris harus menyesuaikan diri dengan Pasal 1 angka 5 UUJN, yaitu harus berbentuk Perkumpulan dan Berbadan Hukum.
tidak tuntasdipati 06.10.05 15:53
Pasca putusan MK : 1. bagaimana apabila penetapan pemerintah (yg pro INI) suatu hari kelak berubah ? (ingat ganti pemerintahan / kekuasaan berarti bisa ganti kebijakan) 2. Abuse of power telah mulai terjadi di INI, yaitu Penjualan buku-buku Reportorium telah mulai menyandera Notaris. (artinya : anda tidak patuh pada INI, maka buku Reportorium tidak akan pernah di Paraf) artinya anda tidak akan bisa berkerja selaku Notaris !! 3. Menjalankan Roda Organisasi besar butuh biaya besar, mengharapkan dana pemerintah pasti tidak mungkin. Jadi..yang paling mungkin adalah menjadikan Notaris sebagai target lahan bisnis sebisa-bisanya, yaitu dengan cara mengaitkan dengan ini-itu dsb (ingat kasus Notaris sebagai pembuat akta Koperasi. maupun penkotak- kotakan Notaris terdaftar di Bapepam) Apa-apa yang dikuatirkan sudah akan terjadi. Welcome INI....

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.