hukumonline
Senin, 26 Januari 2009
Kasasi atas Vonis Bebas, Yurisprudensi yang Menerobos KUHAP
Pihak yang pertama kali menerobos pasal 244 KUHAP justru eksekutif, dalam hal ini Menteri Kehakiman. Menteri mengeluarkan pedoman KUHAP yang dalam lampirannya menyebut kasasi atas vonis bebas dapat diajukan demi hukum, keadilan dan kebenaran.
Mys/Mon/CR1
Dibaca: 21558 Tanggapan: 30

Rombongan pengacara dipimpin Mahendradatta menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari lalu. Anggota tim penasihat hukum Muchdi Purwoprandjono itu rencananya hendak bertemu Zahrul Rabain, Ketua Pengadilan. Tuan rumah sedang tak di tempat, sehingga rombongan pengacara tadi hanya diterima Panitera Pengadilan, Lilies Djuaningsih.

 

Maksud kedatangan rombongan tersebut jelas. Menurut Mahendradatta, mereka ingin meminta Ketua Pengadilan tak meneruskan kasasi yang diajukan jaksa. Kalau upaya hukum tetap dilakukan, sama saja pengadilan menabrak undang-undang yang rumusannya sudah jelas. Kami minta ketua pengadilan tidak mengirimkan berkas kasasi JPU, tandasnya.

 

Wet yang ditabrak tak lain adalah pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini merumuskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Logikanya, pihak yang mengajukan kasasi jika terdakwa dibebaskan adalah penuntut umum. Rumusan pasal 244 sangat jelas. Sehingga, menurut Mahendratta, tidak ada alasan bagi PN Jakarta Selatan untuk meneruskan berkas permohonan kasasi dari JPU. Kalaupun diteruskan, terlebih dahulu ada pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA).

 

Singkatnya, berdasarkan pasal 244 KUHAP, putusan hakim tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tidak bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Amar itu pula yang belum lama diputus majelis hakim PN Jakarta Selatan terhadap terdakwa Muchdi Purwoprandjono, terdakwa penganjur pembunuhan aktivis HAM, Munir. Menyatakan terdakwa H. Muchdi Purwoprandjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, tegas ketua majelis hakim, Suharto.

 

Muchdi bukan hanya dibebaskan dari segala dakwaan, tetapi juga harus segera dilepas dari tahanan. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, begitu antara lain amar yang dibuat majelis hakim Suharto, Achmad Yusak, dan Haswandi.

 

Vonis bebas itu sontak menuai kontroversi. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), komite yang selama ini mengadvokasi kematian Munir, mengecam putusan majelis. Suciwati, isteri almarhum Munir, langsung tertundu lesu dan menitikkan air mata mendengar vonis bebas itu. Sebaliknya, terdakwa Muchdi tak bisa menutup kegembiraan. Seusai sidang, ia langsung mengucapkan syukur. Pendukungnya pun langsung berteriak hidup Muchdi, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya.

 

Lonceng perlawanan terhadap vonis itu datang dari Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan, M. Jasman Panjaitan menyatakan penuntut umum mengajukan kasasi. Pernyataan Jasman disusul aksi Cirus Sinaga, penuntut umum perkara Muchdi, menandatangani akta kasasi di Kepaniteraan PN Jakarta Selatan tiga hari sebelum rombongan Mahendradatta datang.

 

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga memastikan penuntut umum Cirus Sinaga sudah menyampaikan memori kasasi ke Kepaniteraan PN Jakarta Selatan, Jum'at (23/01) pagi. Jaksa memutuskan kasasi karena beberapa hal. Pertama, kata Ritonga, ada ketentuan hukum yang tidak dilaksanakan majelis sebagaimana mestinya. Kedua, ada proses peradilan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau hakim melampaui wewenang. Apakah alasan-alasan itu ditemukan dalam keputusan yang ada, menurut jaksanya dapat ditemukan, tegas Ritonga.

 

Ditambahkan Jasman Panjaitan, JPU akan mempersoalkan penerapan hukum. Kejaksaan menilai hakim salah menerapkan hukum. Meskipun tak menjelaskan detail kesalahan penerapan hukum dimaksud, tekad Kejaksaan untuk kasasi sudah bulat. Pasal 244 KUHAP bukan halangan yuridis karena --di mata Kejaksaan—vonis bebas Muchdi bukan bebas murni. Putusan PN Jakarta Selatan itu bukan bebas murni, ujarnya.

 

Bebas: Murni atau Tidak?

Kontroversi dan perdebatan hukum akhirnya bergeser pada isu ini: bebas murni atau bebas tidak murni. Dari enam poin amar majelis tak satu pun yang menyebut sifat vonis tersebut. Majelis hanya menyatakan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

 

Pengamat hukum acara pidana, T. Nasrullah, juga memastikan istilah bebas murni dan bebas tidak murni tidak dikenal dalam KUHAP. Pasal 244 KUHAP pun hanya menggunakan kata ‘bebas'. KUHAP tidak mengenal putusan bebas murni atau tidak murni, ujarnya kepada hukumonline.

 

Lalu darimana jaksa mengartikan vonis bebas Muchdi adalah bukan bebas murni? Subjektivitas jaksa sangat berperan. JPU sering mengartikan sendiri suatu vonis bebas adalah bukan bebas murni tanpa argumentasi yang jelas dan kuat. Hanya sebagai tangga untuk mengajukan kasasi, kata Nasrullah.

 

Menurut Nasrullah, rezim bebas murni dan tidak bebas murni itu berasal dari yurisprudensi dan doktrin. Pada 15 Desember 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 275 K/Pid/1983 (dikenal sebagai kasus Natalegawa). Inilah yurisprudensi pertama yang menerobos larangan kasasi atas vonis bebas. Dalam putusan perkara ini, MA menerima permohonan kasasi jaksa atas vonis bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan PN Jakarta Pusat. Pertimbangan MA: demi hukum, keadilan dan kebenaran maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Nanti, MA-lah yang memutuskan apakah suatu putusan bebas murni atau bebas tidak murni.

 

Namun, menurut mantan hakim agung M. Yahya Harahap, penerobosan pasal 244 KUHAP pertama kali datang bukan dari MA, melainkan dari Pemerintah (eksekutif). MA justeru menyambut positif kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kala itu. Dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua), Yahya Harahap menunjuk Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keputusan ini dibarengi dengan lampiran. Pada angka 19 Lampiran tersebut terdapat penegasan berikut: (i) terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; (ii) tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

 

Sebagaimana diketahui, lima hari setelah SK Menteri Kehakiman itu keluar, MA menyambutnya dengan menerima permohonan kasasi JPU dalam perkara Natalegawa. Berdasarkan yurisprudensi itulah muncul istilah bebas murni dan bebas tidak murni. Suatu putusan ditafsirkan bebas murni jika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah. Putusan bebas murni artinya sama sekali tidak terbukti tindak pidananya, jelas Nasrullah.

 

Sebaliknya, dijelaskan Yahya Harahap, suatu putusan dikatakan bebas tidak murni –lazim juga disebut pembebasan terselubung (verkapte vrispraak)—apabila suatu putusan bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan. Bisa juga kalau dalam menjatuhkan putusan pengadilan terbukti melampui wewenangnya.

 

Satu hal yang jelas, penuntut umum sudah mengajukan kasasi. Kini, semua pihak menunggu MA bekerja sesuai dengan wewenangnya. Apakah argumentasi JPU cukup kuat, tentu saja MA yang akan menilai.

 

Tidak Dapat Diterima

Agar permohonannya diterima, mau tidak mau, Kejaksaan harus menguraikan secara jelas alasan-alasan permohonan kasasi. Menurut T. Nasrullah, memori kasasi thd putusan bebas tidak murni harus memuat: (i) jangka waktu menyatakan kasasi dan jangka waktu penyerahan memori kasasi; (ii) argumentasi tentang bebas tidak murni; dan alasan-alasan kasasi sebagaimana ditentukan KUHAP

 

Kalau argumentasi jaksa tidak kuat dan salah satu syarat permohonan kasasi tidak lengkap, menurut Nasrullah, permohonan jaksa tidak akan diterima. Ini pula yang mengkhawatirkan anggota tim penyusun revisi KUHAP itu. Penuntut umum biasanya tidak mampu menguraikan alasan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni, ujarnya.

 

Bisa jadi kekhawatiran Nasrullah beralasan. Ada beberapa putusan MA yang menyatakan permohonan kasasi JPU atas vonis bebas tidak dapat diterima. Sebab, berdasarkan penilaian MA, selaku pemohon kasasi JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan PN merupakan pembebasan yang tidak murni. Dengan kata lain, pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan tentang dimana letak sifat tidak murni dari suatu putusan bebas.

 

Pertimbangan seperti itu pernah dipakai MA ketika menolak kasasi jaksa dalam perkara Herizal bin Arsyad Nashyur (putusan no. 1871 K/Pid/2005). Singkatnya, Herizal didakwa melanggar UU Psikotropika. Jaksa menuntutnya enam bulan penjara atas tindak pidana ‘secara tidak sah tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan psikotropika. Namun, dalam putusannya, PN Jambi menyatakan terdakwa Herizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan pertama, kedua, atau ketiga. Karena itu, majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

 

JPU perkara ini mengajukan kasasi dengan dalih antara lain majelis hakim PN Jambi telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum. Tetapi oleh MA, argumentasi JPU ditepis. Majelis hakim agung – Iskandar Kamil, Djoko Sarwoko, dan Moegihardjo-- menilai tidak ada argumentasi pemohon kasasi yang menguatkan bahwa putusan bebas dari PN Jambi adalah putusan bebas tidak murni.

 

Setahun setelah putusan perkara Herizal, MA kembali mengeluarkan sikap serupa. Dalam perkara terdakwa Henry Salim alias Asin (putusan No. 2016 K/Pid/2006) MA menyatakan permohonan kasasi JPU atas vonis bebas tidak dapat diterima. Jaksa mengajukan kasasi setelah PN Palembang membebaskan Henry Salim dari dakwaan melanggar UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. JPU beralasan hakim salah menerapkan hukum pembuktian.

 

Tetapi, dalam putusan yang diucapkan pada 14 Februari 2007 silam, majelis hakim agung –Iskandar Kamil, Djoko Sarwoko, dan Bahauddin Qaudry—menilai JPU tidak dapat membuktikan putusan bebas judex facti merupakan pembebasan yang tidak murni. Sifat tidak murni dari putusan tidak digambarkan pemohon kasasi secara jelas melalui argumentasi. Selain itu, berdasarkan wewenang pengawasannya, MA juga tidak melihat hakim PN Palembang yang menjatuhkan putusan bebas telah melampaui wewenang mereka. Karena itu, kata majelis, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

 

Kini, putusan Muchdi, menjadi satu lagi contoh dimana jaksa mengajukan kasasi atas vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Para pihak tentu saja harap-harap menunggu dengan perasaan campur aduk: bebas, dihukum, tidak dapat diterima, atau kemungkinan lain. Kuncinya kini ada di tangan MA.

Share:
tanggapan
air mengalirkoidin shi 30.06.11 11:13
Majelis PN jaksel memutus dengan baik menguras tenaga pikiran hargailah, JPU mengajukan Kasasi juga tidak masalah karena itu haknya.......... MA juga punya dasar pegangan SKMK tahun 1983 lihat saja apa putusan MA, tentunya tidak harus melihat yurisprudensi. yang menjadi permasalahan buat aku pribadi bagaimana menyakinkan masyarakat non praktisi hukum menerima, memahami putusan bebas tidak murni.... thank's............
Yurisprudensi...atau..Kepentingan... ???Rusmin Subagus 23.05.09 19:48
Hemat saya, bahwa apakah vonnis bebas dapat dikasasi atau tidak, sama dgn pertanyaan, apakah masalah perkara perdata yg sdh berkekuan hukum tetap pd tingkat pertama, dapat lagi diajukan upaya hukum banding ..???. Dlm kasus Muchdi Pr, Tentu Kepaniteraan PN Jaksel tidak cukup alasan hukum untuk menolak permohonan kasasi phk JPU, oleh karena dpt-tdknya permohonan kasasi oleh pihak JPU, adalah kewenangan Mahkamah Agung R.I. Bahwa menurut pendapat selain JPU tsb, kasasi JPU melanggar/menabrak Pasal 244 KUHAP adalah masuk rana perdebatan, oleh karena yg sependapat dgn JPU, pasti berargumen bahwa pd kenyataannya sdh ada perkara pidana dgn vonnis bebas--murni atau tdk murni--telah diperiksa di Mahkamah Agung R.I.. Selain alasan tsb, tentu dgn alasan yg lebih yuridis argument yakni Yurisprudensi...?. Hemat sy bahwa yurisprudensi dalam masalah ini lebih bernuasa kepentingan dr pd penegakan hukum ansich. Mengapa tidak..?. Bukankah Surat Keputusan Meneteri Kehakiman no. M.14-PW.07.03 thn 1983 yg mengatur mengenai tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, dan nyata-nyata telah including, vonis bebas murni atau tdk murni dpt di kasasi. Dan NYATA-NYATA bhw 5 hari setelah keluarnya surat tsb, MA pun menerima permohonan kasasi JPU dalam perkara NATALEGAWA yg nota bene tlah divonnis bebas pula. Tentu dgn kenyataan ini, dgn akal pikir yang sehat dpt disimpulkan bahwa srt keputusan menteri kehakiman tersebut lahir krena kepentingan perkara NATALEGAWA, yg kemudian dijadikan yurisprudensi dalam perkara vonnis bebas. Hakim Agung dapat sj tdk menggunakan yurisprudensi tsb, tergantung KEPENTINGAN...???
Jaksapun kasasi dengan Pidana ringanfrans 09.03.09 21:19
Contoh pelanggaran KUHAP 244, Saya to depoint saja, ada kasus diToraja dalam hal ini pidana ringan PID/R yang dimintakan banding dan diputus bebas oleh PT Makassar. Namun putusan PT Makassar dikasasi KeJari Makale yang nota bene tidak pernah hadir dipersidangan dan di buatkan KASASI dan diterima dan diputuskan oleh MA dengan membatalkan putusan PT MAKASSAR. Menurut saya ini pelanggaran UU KUHAP 244 dan UU N0. 5 thn 2004. Gimana mungkin pidana ringan saja diurusi MA dengan memutar balikkan Fakta, yang paling aneh putusan MA menggunakan disket data Jaksa yang diprint ulang di MA, ada data diluar berkaspunperkara dijadikan putusan MA bahkan redaksi Putusan MA itu tidak menggambarkan prosedure yang sebenarnya. Selamat membela rakyat bagi penegak HUKUM.
susunya belum basi .........devile advocate 12.02.09 10:52
saya pikir kita harus konsisten menjalankan UU c.q. KUHAP di dalam Pasal 244 sudah jelas PUTUSAN BEBAS TIDAK DAPAT DIAJUKAN KASASI,DAN MA BUKAN PANUTAN dalam penegakkan hukuM, sehingga ketika MA melakukan manuver-manuver yang MENABRAK peraturan/UU yang sudah ada dengan putusan2nya (yurisprudensi), maassaaa.... kita ikut-ikuttan salah dengan MA (MA tidak selalu benar) dan saya SEPAKAT DENGAN BUNG RONNY BAHWA "YURISPRUDENSI TIDAK MENGIKAT HAKIM (KITA TIDAK MENGANUT SISTEM HUKUM COMMON LAW ATAU PRAGMATIG YURISPRUDENCE) DAN itu HANYA DIGUNAKAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HUKUM" sekedar mengingatkan sumber hukum formil (mohon koreksi kalau salah): 1. Undang-Undang (UU); 2. Kebiasaan; 3. Traktat / Konvensi2; 4. Yurisprudensi. disitu jelas bahwa yang PERTAMA DAN terutama adalah UU dalam masalah yang kita bahas c.q Pasal 244 KUHAP, nahhhhh... jadi pengajuan kasasi terhadap putusan BEBAS sudah duatur di pasal tersebut, oleh karena itu jangan di BOMBARDIRR (emangnya perang....he..hhe), jadi kesimpulannya THD MASALAH YANG KITA BAHAS: 1. JAKSA HARUS TELITI DAN CERMAT DALAM DAKWAAANYA, SEHINGGA YANG BERSALAH DIHUKUM JANGAAANNN SAMPE BEBASSSS ATAU LEPASSS; 2. HAKIM HARUS CERMAT DAN TELITI JUGA KARENA KITA MENCARI KEBENARAN MATERIIIIIIL; cukup kaliiii yeee. banyak bangettt KOMENTAR GWA. TERIMA KASIH atas diskusinya yaaaaa.
@devile advokatarsil 11.02.09 05:26
bung devile, saya bukan jaksa, bukan hakim & bukan advokat. dan dalam comment saya saya BELUM melakukan penilaian mengenai apakah yurisprudensi dimaksud tepat atau tidak. Yang ingin saya katakan adalah tidak tepat jika melihat permasalahan ini berdasarkan pada pasal 244 KUHAP semata, karena MA dalam praktek justru telah memperluas pengertian bebas yg ada dlm psl tsb. dan Apa pertimbangan MA tentang kasasi atas putusan bebas anda dapat melihatnya dari putusan2 yang saya sebutkan; dari putusan2 tsb anda dpt melihat bahwa MA telah memiliki format baku atas pertanyaan hukum ini. Jadi jika sekarang kita mempermasalahkan isu ini semata dari pasal 244 maka sudah ketinggalan jaman bung, dan hanya akan jadi bahan tertawaan hakim maupun jaksa. Kalau mau memprmaslhkan yurisprdnsi ini, kaitkan dg pasal 259 KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum, bukan 244. salam.
ide das recht....damianus herman renjaan., S.H. 10.02.09 23:06
berbicra maslah ini maka tidak akan habisnya, karena masing-masing akan mempertahankan argumennya..problem solvingnya adalah bagaimana menentukan suatu pilihan hukum yang tepat..apakah vonis tersebut dapat diajukan kasasi ke MA atau tidak? apakah dasar hukumnya tepat atau tidak.. tentnya maka perlu adanya analisa "pra judicial review" terhadnya..sebenarnya menjadi menarik untuk diperdebatkan adalah siapa yang berwenang memerisa yudicial review ini..jika kita kaji sebenarnya maka secara Yuridis bukan MK yang berwenag mengadilinya, mengapa? ini adalah pertentangan antara UU dengan aturan yang berada di bawahnya...ok, semua orang boleh berbicara lex superior derogat legi inferiori yang pada intinya memposisikan UU sebagai aturan yang harus dijalankan atau diutamakan..namun jika melihat kedalam lagi maka tentunya untuk mempunyai suatu legal power yang kuat maka melalui suatu judicial review..namun permasalahnya yang punya wewenang masalah ini jelas MA (pasal 24A UUD 1945 hasil amandemen) pertentangannya antara aturan dibawah UU (kepmen dan yurisprudensi)dengan UU dalam hal ini KUHP..namun permasalahannya sangat lucu MA menguji putusan lembaga MA sendiri..dibawa ke MK jelas gak bisa...Ini bukan pertentangan antara UU dengan UUD tapi sekali lagi antara UU dengan aturan dibawahnya...tapi coba aja diajukan Judicial review ke MA jika ditolak maka jelas jawabannya mungkin 'mereka' perlu belajar asas hkum lagi ( LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI ) buat pengacara mukhdi jangan takut ajukan Judicial Review ke MA.. u pasti menang...viva justitia...
@ susu murniarsil 09.02.09 13:41
Kasasi atas putusan bebas adalah kasasi atas putusan TK I atau Banding dimana dalam putusannya Majelis Hakim secara GRAMATIKAL menyatakan Terdakwa diputus Bebas (vrijspraak), bukan Lepas. Kasasi ini memang tidak mendasarkan pada pasal 244 KUHAP, namun mendasarkan pada yurisprudensi MA dalam Kasus Natalegawa yang kini diakui MA telah menjadi Yurisprudensi Tetap. Contoh putusan Bebas yang dikasasi oleh JPU, diterima dan dikabulkan oleh MA antara lain: No. 1565 K/Pid/2004, No. 847 K/Pid/2004, No. 1219 K/Pid/2004, No. 1235 K/Pid/2005 dll. (lihat putusan tsb di www.putusan.net). @ Devile Advokat, JPU sudah belajar kok, anda aja mungkin yang bacanya cuman KUHAP doang. hehehe.
susu murni ha...ha...ha..devile advocate 09.02.09 08:31
Di dalam hukum pidana khususnya hukum acara (KUHAP) tidak mengenal istilah Bebas Murni atau Bebas tidak murni, hal tersebut hanya terdapat di dalam praktek hukum acara pidana, PUTUSAN BEBAS YANG DIMAKSUD DI DALAM KUHAP YAITU PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN SEDANGKAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI SAMA DENGAN PUTUSAN LEPAS YAITU BAHWA TERDAKWA TERBUTKI MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN AKAN TETAPI PERBUATAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA (pUTUASAN LEPAS ATAU BEBAS TIDAK MURNI. Dalam kasus a quo dinyatakan bahwa “Menyatakan terdakwa H. Muchdi Purwoprandjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara gramatikal kalimat putusan tersebut mengandung bahwa PUTUSAN TERSEBUT adalah PUTUSAN BEBAS MURNI, sehingga berdasarkan Pasal 224 KUHAP tidak dapat diajukan kasasi, MAKANYA LAIN KALI JAKSA KALAU MAU NUNTUT BELAJAR DULU DOOONKK DAN HAKIM KALAU MEMERIKSA PERKARA YANG BENAAAARRRRRR DOOOONK SU[PAYA TIDAK MELUKAI RASA KEADILAN MASYARAKAT AAAARRGGGGGGHHHH MAZZZZAM MANA INI.
walah walah, kembali ke bangku kuliah aja pak!syahril parlindungan marbun,SH 04.02.09 10:54
aduh, kok pada bingung ya, mana putusan bebas murni mana putusan bebas tidak murni. Dalam teori kita para Sarjana Hukum di Kampus, ada dua pengertian tentang putusan bebas. Dimana putusan BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN itu adalah Bebas Murni, kalau LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN berarti bebas tidak murni. Nah, yang LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN inilah yang bisa di Kasasi... Aduh, gemana nih para Jaksa kita? masih kurang kali kuliah hukum Pidana-nya. Mungkin bisa tanya ibu Nayla,SH, guru Hukum Pidana senior di UI. hehehe... Ayo dong pak Menteri, masa SK anda lebih kuat daripada KUHAP?? wah teori darimana dan diajarkan Universitas mana tuh? Kalau mau demi kepentingan umum, ya jangan dengan SK dong, tapi dengan cara lain, misalnya dengan Pidana lainnya, kok malah membuat SK yang mengobrak-abrik KUHAP? Aduuuuuhhhh, malu deh almamater-nya... Eh iya, SK berarti produk TUN kan ya? Nah, ayo pengacara Muchdi, lakukan upaya hukum TUN dong.... sip dah!!!
.....stefanus luminto 02.02.09 16:40
Sepakat opini Sdr.Johanes Dipa, benar bahwa penyimpangan terhadap KUHAP adalah tidak tepat adanya, karena menciderai kepastian hukum yang mana akan berujung kepada keadilan yang subyektif.
First Previous 1 2 3 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.