hukumonline
Senin, 14 April 2003
Standard Chartered Bank Digugat Karyawannya Rp165 Miliar
Mys
Dibaca: 1304 Tanggapan: 0

Jika salah ambil keputusan, karyawan yang di-PHK bisa saja melayangkan gugatan. Sikap itu pula yang ditunjukkan oleh 18 karyawan Standard Chartered Bank. Mereka (Adi Supriyanto Cs) menggugat bank tempat mereka bekerja ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mereka menganggap bank asing tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Sidang perdana gugatan ini sudah dimulai Senin (07/04).

 

Para karyawan bukanlah orang yang baru bekerja atau buruh kontrak di Standard Chartered Bank (SCB), melainkan rata-rata sudah bekerja bertahun-tahun. Bahkan Molana Lanumihardja (penggugat VIII) misalnya, sebelum diberhentikan berkedudukan sebagai manager. Rekannya, Agustiar M.K (selaku penggugat IV) malah sudah bekerja di SCB selama 25 tahun.

 

Susanty, kuasa hukum para penggugat, mengatakan bahwa ihwal PHK yang menimpa kliennya bermula dari surat yang dikeluarkan bagian human resource development SCB pada 25 Juli 2002. Surat tersebut berisi undangan kepada pengurus Serikat Pekerja SCB Indonesia untuk mengadakan pertemuan esok hari (26/07). "Tetapi dalam surat tidak diterangkan apa maksud pertemuan," timpal Puji Rahayu, sejawat Susanty yang juga kuasa hukum penggugat.

 

Ternyata, pertemuan tersebut  membicarakan program PHK. Manajemen SCB menjelaskan bahwa bagi karyawan yang terkena program tadi diminta untuk menandatangani surat PHK yang draftnya sudah disiapkan tergugat. SCB memberi batas waktu enam hari sejak 26 Juli 2002 kepada karyawan untuk menentukan sikap. Ada 38 karyawan yang terkena program PHK.

 

Pihak Serikat Pekerja (SP) SCB menolak karena menganggap SP tidak pernah diajak untuk merundingkan program PHK terhadap ke-38 karyawan. Namun, penolakan SP tidak membuat manajemen SCB berubah. Dalam dua surat berturut-turut pada 29 dan 31 Juli, manajemen SCB menyatakan tetap melakukan PHK dan akan membayar hak-hak karyawan. Sebaliknya, SP tetap ngotot menolak PHK, termasuk peliburan bagi karyawan.

 

Dalam perjalanan kasus ini, sebagian karyawan akhirnya menerima pesangon yang ditawarkan perusahaan. Sehingga, tinggal 18 orang lagi yang terus berjuang. Mereka meminta agar pengadilan menghukum tergugat membayar ganti rugi senilai Rp165 miliar. SCB juga diminta agar meminta maaf kepada penggugat.

 

Melanggar aturan?

Menurut Susanty, kuasa hukum penggugat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Jakarta, kliennya mengajukan gugatan karena proses PHK yang dilakukan SCB tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kliennya tidak diajak berunding membicarakan PHK.

 

Dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara SCB dan SP, bab XIII tentang PHK, tegas disebutkan bahwa sedapat mungkin PHK dihindari. Kalaupun terpaksa dilakukan, maka harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Men/2000, mestinya SCB terlebih dahulu memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan efisiensi sebelum PHK terjadi.

 

Tindakan SCB yang mem-PHK penggugat hanya dalam tenggang waktu 26-31 Juli 2002 dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang No. 22/1957. Wet ini menyebutkan, PHK harus diberitahukan tujuh hari sebelumnya. Nyatanya, urai Susanty, tergugat melanggar ketentuan tersebut.

 

Selain itu, tergugat dianggap tidak konsisten. Surat pemberitahuan dan klarifikasi dari manajemen SCB tertanggal 29 Januari 2002 tegas menyebut bahwa terhitung 1 Februari 2002 hak-hak karyawan ditangguhkan pembayarannya sampai ada keputusan P4P yang berkekuatan hukum tetap. Isi surat ini bertentangan dengan surat terdahulu yang menjamin pembayaran hak-hak karyawan.

 

Tetapi, dalil-dalil penggugat itu dibantah Kemalsyah Siregar, kuasa hukum SCB. Menurut Siregar, kliennya sudah memenuhi prosedur baku sebelum mengeluarkan surat PHK. Serikat karyawan sudah diberitahu atas adanya langkah efisiensi perusahaan yang bermuara pada PHK dan sudah ada pertemuan bipartit di Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Kebetulan, efisiensi itu menimpa divisi di mana para penggugat bekerja. "Tempat mereka bekerja ditutup," kata Siregar kepada hukumonline.

 

Pihak SCB, lanjut Siregar, juga sudah meminta izin untuk melakukan PHK terhadap para penggugat, sebagaimana diperintahkan undang-undang. Soal pembayaran hak-hak karyawan, menurut putra mantan hakim agung Bismar Siregar itu, kliennya masih menunggu putusan dari P4P.  Itu sebabnya, dia menilai aneh jika para karyawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Meskipun demikian, klien kami tetap siap menghadapi gugatan mereka," kata Siregar.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.