hukumonline
Rabu, 30 Desember 2009
Edisi Akhir Tahun 2009:
Banjir Perkara Pailit di Tahun Kerbau
Jumlah perkara pailit tahun 2009 meningkat dibanding tahun 2008. Banyak PR yang harus dibenahi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Salah satunya soal inkonsistensi putusan antara perkara yang satu dengan yang lain.
Mon
Dibaca: 3631 Tanggapan: 0
Banjir Perkara Pailit di Tahun Kerbau
Permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun ini naik dibanding tahun lalu. Foto: Sgp

Angka kepailitan tahun 2009 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meningkat. Sejak dua tahun terakhir kecenderungan perkara kepailitan memang terus naik. Dua tahun lalu, perkara kepailitan hanya 64 perkara. Setahun kemudian menurun menjadi 59 perkara. Dari penelusuran hukumonline, hingga pertengahan Desember tahun ini, jumlah permohonan pailit tercatat 74 perkara.

 

Tren peningkatan perkara pailit di tahun Kerbau ini telah dibaca praktisi hukum kepailitan, Ricardo Simanjuntak,  sejak pertengahan Agustus 2008 lalu. Peningkatan itu ditengarai krisis ekonomi yang membelit dunia akhir tahun 2008. Meski Indonesia tak langsung mengalami krisis, kata Ricardo, tapi hal itu berdampak pada aktivitas ekonomi di Indonesia. Misalnya, penghentian kontrak kerja sama. Maraknya permohonan kepailitan, kata Ricardo, menggambarkan industri Indonesia terpukul.

 

Dari situlah banyak sengketa hukum bermunculan. Kepailitan dipilih sebagai salah satu muara penyelesaian. Ricardo menduga banyak sengketa bisnis yang timbul pascakrisis moneter. Hanya, tidak semuanya masuk jalur kepailitan. Banyak juga yang diselesaikan melalui mediasi, arbitrase dan gugatan perdata biasa. “Ada keengganan juga orang ke Pengadilan Niaga karena akhir-akhir ini kualitasnya cukup mengecewakan,” kata Ricardo saat dihubungi melalui telepon, Senin (28/12) kemarin.

 

Ketika perekonomian tumbuh subur, angka kepailitan memang cenderung menurun. Di awal pemerintahan Presiden SBY, pada 2004, perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 52 perkara. Setahun kemudian turun menjadi 44 perkara. Di tahun 2006 meningkat lagi menjadi 59 perkara.

 

Swandi Halim yang juga praktisi hukum kepailitan memiliki pandangan berbeda. Menurut Swandi, krisis moneter tidak banyak mempengaruhi kepailitan di Indonesia. “Karena utang piutang selalu ada. Di Indonesia gudangnya utang,” katanya.

 

Meningkatnya permohonan pailit ditengarai praktisi hukum kian menguasasi ilmu kepailitan. Kepailitan menjadi upaya hukum populer dibanding gugatan perdata. Proses perdata, kata Swandi, bisa memakan waktu lima hingga 10 tahun. Jika utang piutang perkara berlarut-larut, bunga utang bisa sebanding dengan utang pokok. Bila telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), belum tentu proses eksekusinya berjalan lancar. Jika ada perlawanan eksekusi, proses hukumnya bisa mulai dari nol lagi.

 

Sementara, kata Swandi, proses kepailitan jauh lebih cepat dan efisien. Dengan catatan, debitur masih punya aset. Sekalipun tidak ada aset, paling tidak ada kepastian untuk mengejar utang. “Ya sudah lupakan daripada bertahun berperkara dan tenaga dicurahkan kesana,” ujar Swandi.

 

Ada tiga kelebihan pailit dimata Swandi. Pertama, waktu persidangan lebih cepat. Di tingkat pertama, dalam waktu tiga bulan, majelis hakim sudah harus menjatuhkan putusan. Jika tidak puas, para pihak bisa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan tenggat waktu 60 hari bagi MA untuk menjatuhkan putusan. Selain itu, putusan paillit bersifat serta merta. Ditambah lagi, pailit merupakan sita umum sehingga proses penyitaan lebih efektif.

 

Dunia perbankan yang biasanya ‘anti’ kepailitan, tahun ini mulai ‘pro’ dengan ranah tersebut. Berdasarkan catatan hukumonline, pemohon pailit dari perbankan antara lain Bank Bukopin, Bank OCBC NISP, Bank Danamon, Bank UOB Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Rabobank International Indonesia. Biasanya permohonan pailit diajukan terhadap nasabah.

 

Swandi menyatakan dengan gugat menggugat secara perdata bank dirugikan. Karena selama proses hukum kewajiban pembayaran bunga dihentikan. Debitur justru diuntungkan. “Bagi bank yang penting pertanggung jawaban,” kata Swandi.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, pada 2009 ini, ada beberapa perusahaan yang memailitkan diri sendiri. Yakni,  antara lain PT Fit-U Garment Industry, PT Sejatibina Delta Informatika dan PT Istana Magnoliatama. Permohonan pailit itu umumnya dikabulkan. Bahkan adapula perorangan yang mempailitkan diri sendiri yakni, Agung Askari. Majelis hakim yang diketuai Dasniel juga mengabulkan permohonan Agung.

 

Permohonan pailit lainnya diajukan oleh perusahaan terhadap perusahaan lain. Pemicu sengketa utang piutang beragam mulai dari tunggakan biaya sewa menyewa (PT Bangkir Ragananda vs PT Quantum Futures Internasional), utang obligasi (Crown Capital Global Limited vs TPI), utang sisa kontrak (PT Satyamitra Surya Perkasa vs PT Diamond Cold Storage), tunggakan uang pesangon (Komariah Cs vs PT Langsung Mulus Tekstil Mills) dll.

 

Ada pula perusahaan yang langsung mengajukan permohonan PKPU. Pertama kali diajukan oleh Java Investment Advisory Group Incorporated dan Precise Circle Limited terhadap PT Mobile-8 Telecom Tbk. Namun permohonan itu kandas. Kali kedua, perusahaan itu mengajukan PKPU terhadap PT Davomas Abadi Tbk. PKPU ini berhasil dan berakhir dengan perdamaian. Ketiga, permohonan PKPU diajukan oleh PT Netway Indonesia terhadap dirinya sendiri.

 

Banyak Catatan

Meski kebanjiran kasus, masih banyak catatan terhadap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Salah satunya soal inkonsistensi putusan. Misalnya, penerapan hukum kepailitan terhadap perusahaan going concern. Ricardo mencontohkan perbedaan putusan antara pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan PT Esa Kertas Nusantara. Dalam putusan TPI, meski going concern, perusahaan itu tetap dipailitkan. Di lain putusan, Esa Kertas tidak dipailitkan karena masih going concern.

 

Keseragaman juga terjadi pada penafsiran soal pembuktian keadaan sederhana. Di satu kasus sengketa jumlah utang membuat pembuktian tidak sederhana. Karena harus dibuktikan lebih dulu lewat jalur gugatan perdata. Di sisi lain, ada yang berpendapat  sengketa utang piutang tak menghalangi kepailitan. Bahkan ketepatan termohon pailit juga menjadi ukuran berhasil tidaknya permohonan palit.

 

Ricardo menengarai inkonsistensi putusan disebabkan kualitas hakim Pengadilan Niaga juga tidak beragam. Banyak hakim yang berasal daerah dan minim soal kepailitan duduk sebagai hakim Pengadilan Niaga. Namun begitu sang hakim telah menguasai ilmu kepailitan, hakim itu dipindahkan ke daerah lain. Di MA juga masalah senada juga timbul. “Sumber daya hakim harus diperbaiki,” kata Ricardo.

 

Pentingnya peranan hakim pengawas membuat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di erah kepemimpinan Andriani Nurdin mengeluarkan buku panduan hakim pengawas. Pembuatan buku itu digagas berasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

 

Selain soal hakim, Ricardo menyoroti waktu persidangan pailit yang kerap molor di MA. “Tak semua perkara bisa diputus cepat seperti perkara TPI. Ukurannya pentingnya apa, hingga MA sendiri langsung mengumumkan putusan,” katanya. Seharusnya, MA bersikap sama terhadap semua kasus. “Kenapa harus memilih. Menimbulkan pertanyaan pada orang. Hukum itu soal kepastian,” imbuh Ricardo.

 

Ricardo menilai belum ada perubahan yang signifikan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. “Ambisi kita, Pengadilan Niaga menjadi pilot project pembersihan dan lokomotif pembaruan, tapi sekarang transparansi tidak ada. Tapi larut dengan kinerja pengadilan secara keseluruhan. Sekarang tidak tahu lagi lokomotif pembaruan?” kata Ricardo.

 

Tak jarang proses kepailitan juga ricuh karena usulan penggantian kurator atau batasan kewenangan kurator. Yang paling mencolok dalam perkara pailit TPI. TPI bersama beberapa kreditur lain mengusulkan pergantian kurator lantaran dinilai tidak independen dan mencampuri urusan operasional manajemen perusahaan. Masalahnya, proses verifikasi belum berlangsung sehingga sulit untuk diambil suara untuk penggantian kurator. Majelis hakim akhirnya menampik permohonan itu. Kurator TPI tak jadi diganti.

 

Persoalan yang juga menarik di 2009 adalah permohonan uji materi terjadap UU No. 37/2004. Permohonan itu diajukan dua kurator, Tafrizal Hasan Gewang dan Royandi Haikal. Keduanya menganggap ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar konstitusi. Pasal itu dinilai membatasi ruang gerak karena kurator hanya boleh menangani tiga perkara kepailitan.

 

Sebagai suatu profesi yang sama dengan profesi lain seperti advokat, penilai, akuntan publik, dan konsultan hukum pasar modal. Seharusnya, kurator tidak diperlakukan diskriminatif. Dalam sidang pleno, majelis meminta pemohon untuk mengelaborasi lebih lanjut diskriminasi yang dirasakan pemohon. Yang  jelas, Mahkamah Konstitusi hari ini akan mengetuk palu atas permohonan dua kurator tersebut.

 

Prediksi 2010

Ricardo memprediksikan tahun depan permohonan perkara kepailitan akan turun. “Tahun 2010 akan kembali normal, karena aktivitas 2009 dari kuartal kedua masuk normal hingga akhir tahun ini,” kata Ricardo. Jika terjadi penambahan, lebih disebabkan sengketa pada 2008. Misalnya, utang yang direstrukturisasi pada 2008 tapi jatuh tempo dan belum diselesaikan.

 

Swandi Halim memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, pada 2010 proses kepailitan akan meningkat. “Orang akan jemu dengan proses gugatan perdata,” katanya.

 

Yang pasti ke depan, turun atau tidaknya perkara kepailitan, tidak menjadi masalah. Yang penting, kata Ricardo, UU Kepailitan dan Pengadilan Niaga harus bisa memastikan bisa jadi tempat yang adil dan baik bagi pelaku usaha. “Ini akan berhubungan dengen kepercayaan pelaku bisnis Indonesia dan luar,” kata Ricardo.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.