Siapa bilang mahasiswa yang memilih program hukum tata negara (HTN) adalah para mahasiswa ‘buangan’? Pameo ini yang ingin didobrak oleh para mahasiswa program kekhususan HTN di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung. Mereka pun membentuk sebuah komunitas informal yang bernama PAKTA Padjadjaran. Singkatan dari Pusat Kajian Tata Negara Universitas Padjadjaran.

Layaknya mahasiswa-mahasiswa hukum yang lain, kegiatan yang mereka lakukan adalah menggelar diskusi-diskusi mengenai persoalan HTN yang aktual. Sebagai komunitas informal, diskusi pun bisa digelar di mana saja. Bisa meminjam ruangan, di lorong-lorong kampus atau pun di tongkrongan.

Anggota aktif PAKTA memang belum terlalu banyak. Jumlahnya masih sekitar 25 orang. Uniknya, komunitas ini menyebut kepengurusannya dengan nama-nama yang keren. Pimpinan PAKTA disebut Direktur Eksekutif. Jabatan ini dipegang oleh Ezra Halleluyah Awang. “Kami memang meniru Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif,” ujar mahasiswa angkatan 2006 ini kepada hukumonline di Kampus Unpad, Senin (22/3).

Ezra menuturkan, PAKTA dibentuk pada Oktober 2009 usai lomba debat di Mahkamah Konstitusi (MK). “Para mahasiswa yang menjadi delegasi Unpad untuk mengikuti lomba itu sepakat untuk membuat sebuah wadah diskusi secara permanen,” tambahnya.

Tak hanya sekedar diskusi, beberapa anggota PAKTA bahkan sempat dilibatkan oleh dosen mereka dalam penelitian-penelitian. Gawean-gawean ini tentu saja menambah uang saku mereka. “Ya lumayanlah, mas,” ujar Direktur of Law Center PAKTA, Wicaksana Dramanda, mahasiswa angkatan 2007.

Salah satu keberhasilan PAKTA adalah dengan mengirim ‘kadernya’ ke Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Di lembaga mahasiswa itulah ide-ide seputar pengembangan HTN digelontorkan. Buktinya, sudah dua tahun berturut-turut Padjadjaran Law Fair memilih tema-tema lomba bernuansa HTN. Nama Profesor HTN asal Unpad, Prof. Sri Soemantri pun diabadikan sebagai tema besar acara yang rutin digelar setiap tahun ini. “Tribute to Prof Sri Soemantri”. Acara yang digelar dalam Padjadjaran Law Fair pun sangat ‘berbau’ HTN. Ada lomba debat tentang isu ketatanegaraan, ada pula perlombaan legislative drafting.   

Kegiatan-kegiatan PAKTA didukung sepenuhnya oleh para pengajar di Unpad. Apalagi, sistem perkuliahan program HTN di Unpad sangat ketat. “Diskusi-diskusi yang mereka lakukan sangat bermanfaat dari segi keilmuan. Di Unpad, ada kebijakan mata kuliah di program kekhususan HTN tidak boleh diambil di semester pendek,” tutur seorang staf pengajar HTN, Bilal Dewansyah.

Indra Perwira, pengajar senior HTN Unpad, juga menyambut baik kegiatan mahasiswanya ini. “Hampir setiap minggu mereka diskusi informal. Ini bagus untuk membangun semangat akademis,” tuturnya. Ia juga mengatakan dari tahun ke tahun peminat program HTN selalu meningkat.

“Secara kuantitas, jumlah mahasiswa yang berminat dengan PK HTN juga cukup tinggi. Saat ini dalam satu kelas saya bisa mengajar sampai 40-50 mahasiswa,” ujarnya.

Dukungan dari para dosen ini tentu modal yang cukup untuk PAKTA agar berkiprah lebih serius lagi. Seperti harapan para pengurus PAKTA agar komunitas ini diakui secara formal oleh fakultas. Minimal berada di bawah BEM. “Kalau diakui sebagai organisasi formal di kampus, kami bisa meminjam ruangan agar bisa berdiskusi lebih serius lagi,” harap Wicaksana.