Selasa, 23 November 2010
Pengadilan Lepaskan Alter dari Segala Tuntutan
Penuntut umum berpandangan majelis hakim tidak mempertimbangkan barang bukti atas perubahan identitas jenis kelamin.
Rfq
Dibaca: 3166 Tanggapan: 0
Pengadilan Lepaskan Alter dari Segala Tuntutan
Akhirnya Alterina Hofan dapat menghirup udara bebas setelah pengadilan membebaskan dari segala tuntutan. Foto: Sgp

Akhirnya, terdakwa dalam kasus dugaan pemalsuan identitas Alterina Hofan dapat menghirup udara bebas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan perbuatan Alter terbukti dalam dakwaan pertama dan kedua. Namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana. Karenanya, pengadilan menyatakan melepas Alter dari segala tuntutan. Majelis hakim dipimpin Sudarwin memerintahkan untuk memulihkan nama, harkat dan martabatnya. “Melepaskan dari segala tuntutan atau onslag,” ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/11).

 

Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim di luar dugaan penuntut umum. Pasalnya penuntut umum dalam requisitornya menuntut Alter dengan hukuman lima tahun mendekam di balik jeruji. Sebelumnya, Alter diboyong ke muka persidangan oleh penuntut umum dengan menjerat dengan dakwaan kumulatif yakni Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2), juga Pasal 263 ayat (2) KUHP.

 

Duduk di kursi pesakitan, mengenakan celana panjang hitam, Alterina tampak serius mendengarkan majelis hakim menguraikan pertimbangan hukumnya. Dalam uraian unsur dakwaan pertama, yakni barang siapa, dengan sengaja, dengan maksud menggunakan akta seolah keterangannya benar, dan pengunaannya menimbulkan kerugian. Dalam pertimbangannya, hakim yakin Alter lahir dalam keadaan berjenis kelamin perempuan di Jayapura.

 

Setelah beranjak dewasa, terdapat perubahan fisik yang tidak normal pada jenis kelamin Alterina. Pada 2005, Alter meminta kepada ibu kandungnya Catherine agar mengubah identitas pada akta lahir di Kantor Catatan Sipil Jayapura. Lalu, pada Desember 2006 terbitlah akta lahir yang berjenis kelamin laki-laki. “Dengan demikian terdakwa telah memasukan data identitas laki-laki termasuk ketentuan surat akta otentik,” ujarnya.

 

Perubahan tersebut dilakukan Alter lantaran terdapat perubahan fisik, mengarah ke pria. Setelah itu, Alter sempat melakukan operasi payudara agar menjadi lelaki tulen. Meskipun pada persidangan penuntut umum mengajukan bukti hasil test DNA yang menyatakan Alter berjenis kelamin perempuan, namun ahli forensik Munim Idris melakukan pemeriksaan luar yang menyatakan Alter adalah laki-laki. Kendati begitu, demi mencari kebenaran materil majelis hakim melihat Alterina secara fisik.

 

Pada bagian lain, pernikahan yang dilakukan Alter dengan Jane Devianty pada September 2008 di Las Vegas Amerika Serikat. Kemudiain setelah di Jakarta Alter membuat laporan ke PN Jakarta Pusat. Setelah itu Alter membuat kartu keluarga yang isinya Alter menjadi kepala keluarga dan Jane sebagai anggota keluarga. Meski begitu, majelis berpandangan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan pertama.

 

Lantas pada dakwaan kedua, majelis dalam pertimbangannya berpandangan pernikahan yang dilakukan Alter dengan Jane tanpa diketahui oleh kedua orang tua Jane. Karena itulah ibu Jane yakni Maria Grace tak terima lantaran masih mengirim uang dengan mentransfer ke rekening Jane yang sepengetahuannya masih menyelesaikan sekolah di Amerika Serikat. Grace, kata anggota majelis hakim Ida Bagus Dwiyantara, mengaku terinjak harga dirinya dengan Alter yang mengawini putrinya. Dengan begitu, majelis hakim berpandangan perbuatan Alter telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua. “Tetapi masih dipertanyakan apakah perbuatan tersebut pidana,” katanya.

 

Putusun majelis merujuk pada yuridis, filosofis dan sosiologis. Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam melakukan perubahan jenis kelamin diwajibkan melaporkan ke pengadilan negeri dan selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Meskipun Alter melaporkan setelah adanya pengaduan setelah mencuat kasusnya.

 

Dalam aspek sosiologis, majelis berpandangan terdapat permasalahan fisik pada diri Alter. Karena itulah, Alter mengajukan koreksi pada akta kelahiran menjadi laki-laki. Kemudian dari aspek social justice majelis hakim merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia bahwa perbuatan Alter harus dilindungi lantaran demi kepentingan fisiknya. Dengan demikian majelis berpandangan perbuatan Alter dengan mengubah jenis kelamin bukan lantaran keinginan menikahi Jane. Tetapi lebih pada adanya perubahan pada fisiknya.  “Oleh karenanya terdakwa dilepas dari segala tuntuan hukuman  maka ongkos perkara dibebankan pada negara,” ujarnya.

 

Ditemui usai sidang, penuntut umum Sutikno menyayangkan putusan tersebut. Menurut dia majelis hakim hanya mempertimbangkan fisiknya semata. Namun begitu kata dia, majelis hakim tidak mempertimbangkan barang bukti perihal perubahan identitas jenis kelamin. “Yang kami permasalahakan formilnya,” katanya.

 

Kendati begitu, kemungkinan untuk mengajukan kasasi penuntut umum terbuka lebar. Hanya saja dia belum menentukan sikap. Yang pasti begitu penuntut umum menerima salinan putusan secara lengkap akan segera dipelajari untuk menentukan sikap apakah kasasi atau tidak. Menurut dia penuntut umum diberikan waktu selama empat belas hari menentukan sikap kasasi. “Kita tunggu putusan lengkap, baru kita ajukan,” ujarnya.

 

Putusan yang obyektif

Alter yang sedari awal mendengarkan dengan serius, pun pecah rasa kegembiraan. Usai persidangan, Alter memeluk Jane. Dia menilai putusan majelis hakim sudah obyektif. “Saya berterimakasih kepada Tuhan, istri saya yang selalu mendampingi saya dalam keadaan apapun dan saya berterima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan putusan yang obyektif dan adil,” katanya.

 

Koordinator tim penasihat hukum Alterina, Jou Hasyim, menilai  pertimbangan putusan majelis hakim sangat memenuhi rasa keadilan. Menurut dia, hakim tidak hanya profesional, tetapi didukung data dan fakta selama persidangan. Dalam terori hukum, jelas dia aspek sosiologis dikaitkan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. “Menarik sekali dari pertimbangan sosiologis dan social justice dan didukung dengan data, putusaun tersebut memenuhi nilai-nilai keadilan bagi terdakwa,” tukasnya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.