KPK meminta keterangan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang terkait penyelidikan kasus pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat. "Hari ini KPK meminta keterangan Munadi Herlambang terkait penyelidikan Hambalang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan di kantornya, Kamis (19/4).
Johan mengaku tak tahu secara detail peran Munadi dalam proyek senilai Rp1,52 triliun itu. Tapi yang pasti, pihaknya tengah mencari dua alat bukti yang cukup agar bisa menaikkan kasus ke tingkat penyidikan. Dari informasi yang diperoleh hukumonline, Munadi diketahui sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT MSons Capital. Perusahaan milik Munadi tersebut memiliki saham di PT Dutasari Citralaras yang dipimpin Machfud Suroso. PT Dutasari adalah salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek tersebut.
Kasus ini pertama kali diungkapkan oleh terdakwa suap wisma atlet, M Nazaruddin. Beberapa kali, Nazar menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto terlibat dalam pengurusan sertifikat tanah Hambalang yang bermasalah. Bahkan, Nazaruddin sendiri mengaku pernah melaporkan soal pengurusan sertifikat tanah Hambalang kepada Menpora Andi Mallarangeng di depan Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin serta Anggota Komisi X, Angelina Sondakh di kantor Kemenpora.
Info Hukum