hukumonline
Jumat, 25 Mei 2012
Granat akan Gugat Keppres Grasi Corby ke PTUN
Kritik terhadap pemberian grasi itu datang dari berbagai kalangan. Pemerintah bergeming.
Rfq
Dibaca: 1990 Tanggapan: 0
Granat akan Gugat Keppres Grasi Corby ke PTUN
Ketua Umum DPP Granat, Henry Yosodiningrat (kanan). Foto: Sgp

Kecaman terhadap pemberian grasi kepada Schapelle Corby terus muncul. Malah, Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) menyiapkan langkah hukum untuk menggugat keputusan presiden pemberian grasi. Ketua Umum DPP Granat, Henry Yosodiningrat, mengatakan Granat menyiapkan gugatan ke PTUN dan minta Keppres No. 22/G/2012 dibatalkan.

Surat gugatannya sudah mulai disusun. “Saya akan menggugat presiden melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Objek yang menjadi gugatan adalah keputusan presiden yang secara hukum individual, final, dan mengikat.

Henry beralasan keputusan presiden memberikan grasi kepada terpidana narkotika bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat. Narkotika sudah menjadi musuh bersama masyarakat. Ada rasa keadilan masyarakat yang dilanggar. Bahkan pemerintah pun selalu mendengungkan semangat pemberantasan narkotika.

Maka, ironis sekali, pemerintah malah melanggar komitmen pemberian tindakan tegas kepada pelaku tindak pidana narkotika. “Presiden danMenkumham di berbagai kesempatan mengatakan melakukan pengetatan pemberian remisi, khususnya terhadap tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime,yang tergolong the most serious crime. Jadi untuk menegakan kehormatan Indonesia di mata dunia, saya tuntut batalkan,” tukas advokat senior itu.

Anggota komisi hukum DPR Ahmad Yani sependapat dengan Henry. Keppres pemberian grasi bukan saja bertentangan dengan apa yang didengung-dengungkan pemerintah sendiri, tetapi juga terasa janggal dan paradoks. Secara hukum, grasi memang  hak presiden yang dijamin konstitusi. Tetapi jika pemberian grasi bertentangan dengan spirit yang selama ini dikampanyekan presiden, kebijakan itu menjadi kontradiktif.  “Ini ada yang kontradiktif, ada yang paradoks,” kata Yani (24/5).

Pemerintah sudah mengambil kebijakan moratorium pemberian keringanan kepada terpidana, apalagi kasus narkoba. Sebab, narkoba sudah sangat membahayakan masyarakat. Itu sebabnya, pemerintah mengambil kebijakan ketat terhadap pelaku kasus narkotika.

”Pada waktu yang bersamaan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengeluarkan kebijakan moratorium dengan alasan tindak pidana narkoba sudah sangat membahayakan. Ditambah langkah Wamenkumham Denny Indrayana dalam melakukan inspeksi mendadak yang sempat menimbulkan kegaduhan dimana-mana,“katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpendapat  semestinya pemberian grasi sebanding dengan terpidana dengan kasus yang sama. Dengan kata lain pemberian grasi mengendepankan asas persamaan setiap warga negara di mata  hukum. “Kalau presiden memberikan, asasnya harus equal juga. Maka mereka yang terpidana di Rutan Cipinang, Lapas Salemba harus dibebaskan.A da warga negara kita yang kena kasus ganja mereka juga harus dibebaskan. Saya tidak menentang hak prerogratif presiden, tapi bertentangan dengan semangat pemerintah sendiri atau moratorium narkotika, terorisme dan korupsi,” tandasnya.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menegaskan motif pemberian grasi tergolong membingungkan. Dia beralasan  pemberian grasi tidak disertai alasan dalam hubungan bilateral kedua negara yang bersifat timbal balik. “Harusnya didahului dengan ikatan perjanjian saling menguntungkan atau untuk pertukaran kepentingan yang tepat antar kedua belah pihak. Sehingga tidak menunjukan kebingunan maupun kelemahan Ri terhadpa grasi tersebut,” ujarnya dalam siaran persnya.

Menurut dia sikap pemerintah SBY akan semakin membuat ketidakberdayaan RI dalam memberantas kejahatan internasional di bidang narkotika dan sejenisnya.“Itu karena kita selalu mudah membungkuk pada tekanan pihak tertentu, yang kemudian membuat sikap politik ataupun penegakan hukum jadi kacau-balau serta sekadar dijadikan olok-olokan berbagai pihak,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Corby yang dijuluki Ratu Mariyuana tersebut dijatuhi hukuman 20 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. Perempuan berusia 34 tahun itu dinyatakan terbukti menyelundupkan ganja seberat empat kilogram ke Indonesia melalui Bandara Udara Ngurah Rai, Bali pada 8 Oktober 2004 silam.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.