hukumonline
Kamis, 05 Juli 2012
Miliki Hak Ingkar, Notaris Wajib Rahasiakan Isi Akta
Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945.
ASh
Dibaca: 4846 Tanggapan: 0
Miliki Hak Ingkar, Notaris Wajib Rahasiakan Isi Akta
Sidang Majelis Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Foto: ilustrasi (Sgp)

Pemerintah berpendapat setiap proses peradilan yang membutuhkan pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait akta (protokol notaris) yang dibuatnya. Meski demikian, notaris karena jabatannya memiliki hak ingkar (verschoningrecht), kewajiban ingkar (verschoningsplicht), dan kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya.

“Keistimewaan itu diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 322 KUHP. Karena itu, setiap notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan undang-undang,” kata Plh Direktur Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Susdiarto saat memberi keterangan dalam sidang pengujian UU Jabatan Notaris yang dimohonkan Kant Kamal di Gedung MK, Kamis (05/7).

Susdiarto menjelaskan jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya. Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Dia menegaskan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mengatur MPD –beranggotakan 3 unsur pemerintah,  3 organisasi notaris, dan 3 akademisi- berfungsi mengawasi pelaksanaan kode etik jabatan notaris yang wewenangnya menerima laporan dan menyelenggarakan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris.

“Jadi kedudukan Majelis Pengawas sebagai penilai apakah permintaan yang disampaikan seseorang atau penyidik, penuntut umum, hakim untuk mengambil minuta akta atau memanggil notaris dapat disetujui atau tidak,” katanya.       

Pasal 66 ayat (1) selengkapnya berbunyi, “Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Karena itu, untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan memanggil notaris untuk kepentingan pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan MPD. Pasal 66 UU Jabatan Notaris diatur lebih teknis dalam Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan atau Surat-Surat yang Diletakan pada Minuta Akta.

“Permenkumham itu juga mengatur tata cara pemanggilan notaris yang diatur dalam Bab IV, Pasal 14-18,” jelasnya.

Atas dasar itu, pemerintah berkesimpulan, persetujuan MPD diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ingkar yang dimiliki notaris dan proses penegakan hukum. Hal ini untuk melindungi notaris dalam melaksanakan tugasnya. “Menerima keterangan pemerintah dan menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan UUD 1945,” pintanya.        

Sebagai informasi tambahan, seorang direktur perusahaan swasta, Kant Kamal memohon pengujian Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur persetujuan MPD terkait pemeriksaan notaris dalam proses hukum. Pasal itu dinilai merugikan pemohon lantaran kasusnya pernah di-SP3 Polda Metro Jaya karena tidak mendapat persetujuan majelis MPD.  

Aturan itu dianggap menghalangi proses penyidikan terhadap perkara keterangan palsu dalam akta otentik yang dilaporkan pemohon.Karena itu, pemohon meminta MK menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.