hukumonline
Rabu, 01 Agustus 2012
YLKI Minta Pemerintah Tegas Atasi Produk Ilegal
Diperlukan strategi terstruktur mengatasi peredaran produk pangan ilegal.
ANT
Dibaca: 1509 Tanggapan: 0

Pemerintah diminta memberikan sanksi tegas kepada importir maupun ritel dalam menertibkan peredaran produk makanan ilegal tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mempunyai strategi terstruktur dalam mengatasinya. Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Husna Zahir, di Jakarta, Rabu (1/8).


"Strategi terstruktur yaitu ketika sebuah toko diinspeksi ditemukan berkali-kali produk ilegal tanpa izin BPOM, harus diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara, jangan hanya menyita barangnya saja," ujar Husna.


Selain itu, pemerintah harus mencegah masuknya produk ilegal tanpa izin edar itu masuk ke Indonesia. Untuk itu, pengawasan di tiap pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan dan bandara harus diperketat.


Husna mengatakan, pihak Bea Cukai harus lebih ketat memeriksa dokumen kelengkapan barang impor tersebut. Salah satunya, barang tersebut harus sudah memiliki izin edar dari BPOM untuk memastikan keamanan makanan tersebut.


“Untuk produk ilegal, agak susah menindak importir karena tidak diketahui. Namun hal ini bisa diantisipasi dengan pemeriksaan di toko tempat penjualan,” katanya.


Husna meminta masyarakat untuk memperhatikan nomor registrasi produk makanan ketika membeli. Hal ini penting untuk mengetahui ada atau tidaknya ijin dari BPOM.


Menurutnya, konsumen harus tahu bahwa sebuah produk ilegal itu tidak ada pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu. Jika hal ini terjadi, sambungnya, konsumen tidak bisa menuntut kepada siapapun terkait produk yang dibelinya itu.


"Pentingnya legal karena pemerintah yang beri izin edar dan dia yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu serta importirnya jelas," ujar Husna.


Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan, hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp360 juta pada pihak yang memasukkan pangan kemasan impor tanpa disertai label yang ditetapkan pemerintah.


Dalam PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dinyatakan pangan olahan yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin dari BPOM. Sedangkan PP itu sebutkan sanksi administratif bagi pelanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga denda maksimal Rp50 juta.


Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menemukan ribuan produk pangan impor yang dilapisi bahan formalin. Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut, Kemendag menjalin kerja sama dengan penegak hukum, seperti kepolisian, Bea dan Cukai, serta BPOM.

"Kami juga menemukan adanya penggunaan bahan pestisida yang tidak diperbolehkan di Indonesia pada beberapa produk pangan," ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.


Gita mengatakan, sejauh ini sudah diambil langkah-langkah terkait banyaknya pelanggaran produk pangan impor yang dilapisi formalin maupun pestisida. Selain itu, kata dia, impor produk pangan, seperti buah maupun sayuran juga mulai dibatasi setelah ditemukan adanya banyak pelanggaran.


Dengan adanya pembatasan impor produk pangan tersebut, diharapkan produk serupa dari dalam negeri bisa lebih laku. "Mudah-mudahan, kesempatan ini dimanfaatkan dengan meningkatkan produksi di bidang pangan, sehingga pasokannya juga memadai," katanya.


Atas temuan tersebut, masyarakat diminta lebih waspada dan hati-hati karena buah impor disebut-sebut mengandung bahan pengawet dan formalin. Masyarakat yang ingin memastikan buah yang dibeli bebas formalin, bisa memanfaatkan test kit formalin untuk mendeteksinya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.