hukumonline
Jumat, 17 Agustus 2012
CSR Tidak Lagi Wajib
Oleh: Miko Kamal, Phd*)
Konsep mandatory CSR Indonesia masih rancu; meninggalkan debat dan masih terbuka ruang bagi perseroan-perseroan untuk menghindari kewajiban CSR mereka.
Dibaca: 14414 Tanggapan: 10

 

Penantian panjang itu berujung juga. Setelah hampir lima tahun menunggu, tepat pada tanggal 4 April 2012, Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 (PP No. 47/2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 74 ayat (4), PP No. 47/2012 merupakan amanat langsung dari Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007).

Kekosongan hampir lima tahun itu sering dijadikan pembenar oleh beberapa perseroan untuk mengingkari pelaksanaan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan sosial. Makanya, wajar bila harapan banyak orang kepada PP No. 47/2012 meluap tinggi demi melihat jalannya dengan baik program TJSL sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan.

Pasal 74 UU No. 40/2007 bukanlah aturan formal pertama yang memperkenalkan konsep TJSL yang di Indonesia pemakaian istilahnya sering dipertukarkan dengan corporate social responsibility (CSR). Sekitar tiga bulan sebelum UU No. 40/2007 lahir, Pemerintah telah memperkenalkan konsep CSR melalui Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007). Pasal 15 huruf b UU No. 25/2007 menyatakan bahwa 'setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab perusahaan'. 

Tidak lagi mandatory
Salah satu perdebatan hebat yang mengawali lahirnya konsep formal CSR Indonesia adalah tentang apakah CSR sebagai kewajiban (mandatory) atau kesukarelaan (voluntary) sebuah perseroan. Pemenang formal pertarungan itu adalah para pendukung CSR sebagai kewajiban perseroan, yang terbukti dengan kehadiran rumusan rancak Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40/2007.

Tak puas dengan itu, pada tahun 2009 beberapa orang memohonkan uji materiil terhadap Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 15 April 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian, CSR tetap merupakan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Namun demikian, itu bukan berarti konsep mandatory CSR Indonesia sudah benar-benar beres. Konsep mandatory CSR Indonesia masih rancu; meninggalkan debat dan masih terbuka ruang bagi perseroan-perseroan untuk menghindari kewajiban CSR mereka. Kerancuan konsep mandatory itu dapat ditelusuri di dalam Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40/2007.

Amanat Pasal 74 ayat (1) amat jelas bahwa CSR wajib hukumnya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ayat tersebut dikuatkan oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa sebagai wujud konkret kewajiban CSR, perseroan harus memasukkan dana CSR di dalam anggaran perseroan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Sayangnya, ayat (1) dan (2) dirancukan oleh ayat (3) yang menyatakan bahwa 'Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Ayat (3) bukanlah kelanjutan atau penguatan konsep mandatory yang mengatur tentang kewajiban perseroan menganggarkan dana CSR sebagai biaya sebagaimana yang diamanatkan oleh ayat (2). Akan tetapi, ayat ini mengatur tentang kewajiban lain, yaitu kewajiban perseroan untuk mematuhi aturan tentang tanggung jawab perseroan sebagaimana yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Misalnya, sebuah perseroan pertambangan dalam aktivitasnya meninggalkan kerusakan pada lingkungan yakni terlanggarnya baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan tambang dalam operasinya, maka kewajiban hukum atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada perseroan tersebut adalah sanksi yang termaktub di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Idealnya, PP No. 47/2012 hadir untuk menjawab atau memperjelas kerancuan konsep mandatory CSR dan memperkuat konsep yang tersurat di dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007 dan sudah pula dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Alih-alih memperbaiki kerancuan dan memperkuat konsep mandatory, PP No. 47/2012 justru membuat konsep mandatory CSR Indonesia menjadi semakin tak jelas. Kenyataannya, tak satupun kalimat di dalam PP No. 47/2012 yang memerintahkan perseroan untuk memasukkan dana CSR dalam anggaran biaya perseroan. PP No. 47/2012 memberikan sepenuhnya otonomi penganggaran itu kepada internal perseroan.

Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 47/2012, TJSL atau CSR dilaksanakan oleh direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maknanya, Pasal 4 ayat (1) ini menyerahkan sepenuhnya apakah menjadikan TJSL atau CSR wajib atau tidak kepada internal perusahaan (dewan komisaris atau RUPS). Pasal ini juga melucuti sama sekali kuasa negara untuk memaksa perseroan yang tidak memasukkan mata anggaran CSR di dalam daftar biayanya.

Makna kehadiran PP No. 47/2012 sebenarnya adalah, CSR atau TJSL tidak lagi wajib bagi perseroan di Indonesia dan dalam praktiknya kelak aturan baru ini akan berpotensi menjadi alat pembenar tambahan bagi pengelola dan pemilik korporasi-korporasi yang selama ini enggan menjalankan kewajiban sosial mereka.

*Penulis adalah seorang advokat dan staf pengajar pada Program Magister Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 

Share:
tanggapan
CSR untuk kegiatan Eksplorasifernan 23.08.14 10:22
apakah perusahan migas dan minerba pada tahap eksplorasi wajib mengejluarkan dana CSR (pd prakteknya sesuai UU mereka bisa menjual 1 kali pd ekslorasi). apa pendapat anda jika di pemerintah daerah membentuk Perda CSR. trimkasih
CSR untuk eksplorasi dan apakah perlu perda?fernan 23.08.14 09:52
bagaimana untuk perusahaan migas dan minerba yang masih kegiatan Eksplorasi, apakah bisa dikenakan CSR?. apakah untuk menertibkan di Kabupaten/Kota bisa dan efektif jika mengeluarkan perda.trims
CSR adalah Kewajiban PTRiki .R 03.07.14 10:53
Kewajiban persereoan untuk melakukan CSR tertuang jelas pada pasal 2 dan pasal 3. Pelaksanaan CSR dilakukan dengan perencanaan tahunan oleh perseroan itu, hanya besaran CSR saja yang perlu disetujui oleh RUPS sesuai dengan kemampuan keuangan dan potensi resiko persereoan itu.
Instrepretasi Bpk, apakah 'pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bagian CSR?madi aja 18.08.13 11:23
dalam pasal 108 UU nomor 04/2009 disebutkan scra umum bahwa adanya kewajiban perusahaan untuk menyusun program pemberdayaan dan pengembangan masyrakat, yg hrs di konsultasikan kpd Pemrintah dan masyrkat. pertnyaanya, apa bunyi psl dimaksud interpretasinya sama dg CSR? atau hnya mrpkan bagian CSR?
Bentuk Baku CSRDede Yusuf 06.02.13 16:20
Mungkin dikarenakan belum adanya kesepakatan baku secara nasional (Indonesia) terkait CSR itu sendiri, sementara di antara Para pemegang saham dan msyarakat sendiri tidak adanya kesamaan persepsi terkait dunia makna CSR itu sendiri. Perusahaan yaa bilang CSR itu ya "ini" sementara masyarakat bilangnnya "itu". Coba kita searching atau analisa sama", ada berapa ratus pemahaman ttg CSR itu sendiri. Lhaa dari perusahaannya sendiri juga nda pernah mau terbuka masalah berapa profit yang di dapat per periode?, berapa jumlah total produksinya?. Dalam hal ini Pemerintah kehilangan peran sebagai penjembatannya..
CSR itu sama dengan TJSLMandala 30.01.13 13:52
Menurut pendapat saya bahwa konsep UU PT yang mengatur mengenai TJSL adalah dimaksud untuk perwujudan CSR.... Karena itu jelas bahwa ayat 3 tersebut mengatur mengenai akibat hukum apabila tidak melakukan kegiatan CSR. Hanya saja kerancuan UU PT mengenai CSR adalah : 1. Hanya mengatur mengenai TJSL utk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. 2. Tidak mengatur dengan jelas, sanksi apa yang akan dikenakan akibat melanggar Pasal 74 ayat 1, bahkan PP sebagai Peraturan Pelaksana ayat tersebut tidak menjelaskan sanksi yang dikenakan, justru penghargaan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 8 ayat 2 PP RI Nomor 47 Tahun 2012 tersebut. Terimakasih
CSR Tidal Lagi Wajibmiko kamal 31.10.12 13:32
PP tidak memuat sanksi, semuanya tergantung kepada kemauan baik RUPS atau komisaris perusahaan. Seharusnya PP memuat sanksi yang dapat ditimpakan kepada perusahaan yang tidak menganggarkan dana csr.
CSR Tidak Lagi Wajibmeuthia 09.10.12 07:46
ada sanksi yang jelaskah kalau perusahaan tidak tidak memasukkan mata anggaran CSR di dalam daftar biayanya?
csr jd "tdk wajib" by miko kamalmuhammad yuswan 04.10.12 13:40
aneh tapi nyata, satu lg aturan pemerintah yg tdk pro pd rakyatnya..!
CSR Tidak Lagi Wajib Oleh: Miko Kamal, Phd*)rizal j maris 14.09.12 13:22
Menurut DR Kamal bagaimana sebaiknya ini PP itu sehinga tidk menghilangkan sufat mandatory csr indonesia

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.