hukumonline
Kamis, 29 November 2012
Permenaker Outsourcing ‘Diskriminatif’
Ada pembedaan perlindungan antara pekerja outsourcing di perusahaan pemborongan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja
ADY TD ACHMAD
Dibaca: 6985 Tanggapan: 2
Permenaker Outsourcing ‘Diskriminatif’
Permenaker Outsourcing dinilai diskriminatif. Foto: ilustrasi (Sgp)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Permen Outsourcing) dinilai diskriminatif. Soalnya peraturan itu terkesan hanya melindungi pekerja outsourcing yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja ketimbang perusahaan pemborong pekerjaan.

Permen Outsourcing ini pada akhirnya juga dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam Putusan MK itu disebutkan bahwa harus ada pengalihan perlindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan pemborongan atau penyedia jasa pekerja.  

Demikian disampaikan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (Tripnas) dari unsur pekerja sekaligus anggota Dewan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Sahat Butar-Butar dalam sebuah seminar yang diselenggarakan KSPI di Jakarta, Kamis (29/11).

Istilah outsourcing dalam praktik digunakan untuk menyebut praktik penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain seperti diatur dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memborongkan pekerjaan atau dengan penyediaan jasa pekerja.

Dari 36 pasal yang diatur dalam Permen Outsourcing, Butar menilai porsi pengaturan penyedia jasa pekerja lebih banyak ketimbang pemborongan pekerjaan. Misalkan soal pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing. Permen hanya membatasi jenis pekerjaan untuk penyedia jasa pekerja. Sementara untuk pemborongan pekerjaan tak dibatasi jenis pekerjaannya.

Padahal, lanjut Butar, UU Ketenagakerjaan tidak membedakan apakah itu penyedia jasa atau pemborongan, yang penting outsourcing tak boleh dilakukan di pekerjaan pokok perusahaan (core business).

“Di situ (Permenakertrans Outsourcing,-red) yang kita lihat perlindungan terhadap pekerja lebih rendah,” kata dia kepada hukumonline usai mengikuti seminar yang digelar KSPI di Jakarta, Kamis (29/11).

Selain itu, Butar mempersoalkan mengapa hanya perusahaan penyedia jasa saja yang harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT). Sedangkan untuk perusahaan pemborongan tidak wajib berbentuk PT. Untuk mengingatkan, dalam hukum keperdataan, ada tiga bentuk badan hukum, yaitu PT, koperasi dan yayasan.

Dengan longgarnya aturan itu, Butar khawatir perusahaan penyedia jasa pekerja mengakali Permen Outsourcing itu dengan cara beralih ke perusahaan penerima pemborongan pekerjaan.

Dikaitkan dengan UU Ketenagakerjaan, Butar mengatakan tak ada mandat untuk membedakan bentuk badan hukum antara perusahaan penyedia jasa pekerja dan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan.

“Harusnya perlindungannya sama (antara pekerja di perusahaan penyedia jasa pekerja dan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan,-red),” tuturnya.

Butar mengaku serikat pekerja sudah mengingatkan hal itu kepada pemerintah di LKS Tripnas ketika membahas rancangan Permen Outsourcing. Sayangnya, usulan itu tak digubris dan pemerintah bersikukuh untuk menerbitkan regulasi itu.

Dihubungi terpisah, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans, Sahat Sinurat, membantah ada diskriminasi bagi pekerja di perusahaan penyedia jasa dan pekerja di perusahaan pemborongan. Ia memastikan perlindungan kepada para pekerja itu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait bentuk badan hukum, Sahat menjelaskan selama ini praktik pelaksanaan outsourcing khususnya bagi perusahaan penyedia jasa pekerja yang lebih banyak disalahgunakan. Misalnya, perusahaan penyedia jasa pekerja mempekerjakan jenis pekerjaan yang mestinya hanya boleh digunakan untuk pemborongan pekerjaan. Oleh karenanya, untuk memaksimalkan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja dalam melindungi pekerja, maka badan hukum perusahan itu harus berbentuk PT.

Atas dasar itu, Sahat menekankan agar pekerja yang bekerja di perusahaan penerima pemborongan pekerjaan tidak perlu khawatir akan haknya. “Tetap terlindungi sesuai hukum ketenagakerjaan,” tegasnya kepada hukumonline lewat telepon, Kamis (29/11).

Masih bercelah
Pada kesempatan seminar, Ketua Majelis KSPI, Sjaiful DP, mengingatkan pekerja harus jeli menyoroti regulasi yang mengatur tentang outsourcing itu. Karena masih terdapat sejumlah peraturan yang berpotensi besar merugikan pekerja. Misalnya, pasal 3, 4 dan 5 yang mengatur soal alur kegiatan proses pelaksanaan, dibuat oleh asosiasi sektor usaha mengacu peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu dimaksudkan agar dapat diketahui mana yang tergolong kegiatan utama (core) dan penunjang (non core) serta dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan.

Menurut Sjaiful, ketentuan itu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana asosiasi sektor usaha dibentuk dan peraturan perundang-undangan mana yang digunakan sebagai acuan. Dia berpendapat pada pelaksanannya nanti akan terjadi multitafsir antar pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

Selain itu Sjaiful tak yakin dinas ketenagakerjaan mampu meneliti lebih jauh alur kegiatan itu. Pasalnya, Sjaiful melihat kapasitas petugas ketenagakerjan di daerah minim dan alur kegiatan itu sangat banyak. Bahkan serikat pekerja pun menurutnya akan kesulitan untuk memantau pelaksanaan alur produksi itu. "Menimbulkan multitfsir," katanya.

Sjaiful menekankan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan harus menyosialisasikan Permen Outsourcing itu sampai ke daerah untuk mengurangi multitafsir tersebut.

Sementara Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi Apindo, Hasanuddin Rachman, mengatakan Apindo secara tegas menolak Permenakertrans Outsourcing. Pasalnya, peraturan itu dinilai melanggar UU Ketenagakerjaan, khususnya soal pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing. Kemudian, terkait mekanisme pembahasan rancangan Permenakertrans itu di LKS Tripnas, menurutnya belum ada kesepakatan antar pihak di LKS Tripnas atas peraturan itu. “Dengan demikian sikap kita menolak,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, bahkan mengatakan sejumlah perusahaan outsourcing yang tergabung dalam sebuah asosiasi berencana mengajukan upaya hukum atas Permen Outsourcing. “Judicial review ke Mahkamah Agung mempersoalkan Permenakertrans Outsourcing,” ucapnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (29/11).

Share:
tanggapan
PEKERJA OUTSOURCING BAGAIKAN SAPI PERAHAdji 01.05.13 11:07
Sangatlah dirugikan, pekerja outsouching tidak mendapatkan apa2 dari 30% pemotongan penghasilan pekerja outsourcing sebagai Management Fee untuk perusahaan dimana kita bernaung (outsourcing). setiap bulan penghasilan kita dipotong 30%, tetapi kita tdk mendapatkan fasilitas apapun dari perusahaan outsourcing, istilah permanent outsourcing menjadi rancu....kenaikan salary, penempatan ditempat kerja semua tergantung pekerja itu sendiri, loyalitas kerja kita pada perusahaan dimana kita bekerja jangan diragukan lagi...sudah ada yg bertahun2 kerja tetap statusnya hanya permanent outsourcing tanpa ada fasilitas yg lain...sementara pekerja tetap yg bukan outsourcing mendapatkan berbagai macam fasilitas guna peningkatan kinerja dan kesejahteraan....SEMENTARA KAMI YG OUTSOURCING tidak mendapatkan apa2 selain Gaji yg sdh ditentukan......Ibarat Pekerja Outsourcing itu adalah SAPI PERAH....seharusnya Perusahaan Outsourcing juga melihat karyawannya..meskipun tdk langsung tetapi anda akui sebagai karyawan tetap dan sudah mendapatkan fee dari karyawan tersebut.....JADI TOLONG PERHATIKAN KAMI, KAMI SDH MEMBERIKAN KEUNTUNGAN UNTUK ANDA...TETAPI APA YG KAMI DAPAT DARI ANDA SEBAGAI PENGUSAHA OUTSOURCING......JANGANLAH KAMI SELALU DIPERAH...TETAPI PERHATIKAN KESEJAHTERAAN KAMI JUGA......
PERMENAKER N0 19 TAHUN 2012IWAN KURNIAWAN 26.01.13 00:32
Dalam UU 13 tahun 2003 pasal 35 (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.