hukumonline
Kamis, 21 Maret 2013
Melihat Gereja Sebagai Badan Hukum
Mencoba memberikan pemahaman tentang dasar-dasar hukum gereja sebagai badan hukum yang diakui Pemerintah.
MYS
Dibaca: 4302 Tanggapan: 4
Melihat Gereja Sebagai Badan Hukum
Foto: SGP

Victorianus M.H. Randa Puang sering menerima pertanyaan dari jemaat dan klien. Apakah gereja berstatus badan hukum?  Pernyataan sederhana ini acap pula diajukan saat ada pengurusan surat-surat tanah gereja. Ia akhirnya menyadari banyak orang kurang paham status gereja sebagai badan hukum.

Berangkat dari pertanyaan dan kesadaran itulah, Victorianus tertarik menuliskan sebuah karya saat mengikuti program pendidikan magister kenotariatan di Universitas Sumatera Utara, Medan. Jadilah hasil karya itu kini hadir di hadapan pembaca: Tinjauan Yuridis Gereja Sebagai Badan Hukum Mempunyai Hak Milik atas Tanah.

Dari latar belakang pendidikan, Victorianus adalah orang yang tepat menulis karya ini. Menambatkan pendidikan sarjana hukumdari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Victorianus lantas menempuh pendidikan teologi hingga memperoleh gelar Magister Theologia. Pernah menjalankan pelayanan pastoral di Jerman dan Keuskupan Agung Medan, Victorianus kemudian menempuh pendidikan magister notariat. Ia bahkan kemudian terjun menjalankan profesi notaris dan dosen.

Latar belakang keilmuan itulah yang coba digabungkan penulis dalam buku setebal 331 halaman ini. Pada bagian awal buku, kita disajikan pengetahuan tentang gereja dengan segala makna dan perkembangannya. Gereja (bahasa Portugis: Igreja) bisa disebut sebagai bangunan Allah (hal. 12). Ia bukan hanya bermakna liturgis, tetapi juga bisa berarti jemaat setempat atau seluruh persekutuan kaum beriman (hal. 2).

Melihat posisi gereja dari perspektif hukum tak bisa lepas dari kriteria dan syarat badan hukum. Juga bagaimana hukum positif menempatkan aset-aset gereja. Dalam doktrin, status badan hukum bisa diperoleh jika memenuhi syarat: (i) ada harta kekayaan yang terpisah atau dipisahkan dari kekayaan anggotanya; (ii) ada tujuan tertentu; (iii) punya hak dan kewajiban sendiri; dan (iv) punya organisasi sebagaimana tercermin dalam AD/ART (hal. 44-45).

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban (Pembaca disarankan untuk membaca lebih lanjut buku Chidir Ali, Badan Hukum. Bandung: Alumni, 1991). Status gereja sebagai badan hukum dapat ditelusuri ke zaman sebelum Indonesia merdeka. Staatblad 1927 No. 156, 157, dan 532 menempatkan gereja sebagai badan hukum. “Kerken of Kerkgenootschappen alsmede hunne zelfstandige onderdelen bezitten van rechteswege rechtspersoonlijkheid. Penulis buku mengartikan van rechtswege dalam kalimat itu sebagai ‘otomatis’. Simpulannya, gereja adalah badan hukum otomatis (hal. 201).

Judul

Tinjauan Yuridis Gereja Sebagai Badan Hukum Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Penulis

Victorianus M.H. Randa Puang

Penerbit

PT Sofmedia, Medan

Cet-1

2012

Jumlah halaman

331, termasuk daftar pustaka dan lampiran

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, timbul pertanyaan: bisakah gereja mempunyai hak milik, misalnya atas tanah tempat gereja berdiri? Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tegas menyebutkan hanya warga negara Indonesia yang boleh mempunyai hak milik. Tetapi Pasal 49 Undang-Undang yang sama memberi perlindungan terhadap hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial. “Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.

Surat Keputusan (SK) Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 1/Dd-AT/Agr/67 memberi pijakan hukum hak kepemilikan tanah oleh gereja Katholik, dan SK No. 22/HK/1969 bagi gereja Protestan. Dengan demikian, pengakuan secara legal terhadap gereja sebagai badan hukum dengan segala hak dan kewajibannya sudah lama ada.

Lepas dari kemungkinan kelemahannya, buku ini telah berhasil menggabungkan kajian gerejawi dengan hukum pertanahan dan badan hukum. Meskipun buku ini tak menceritakan hambatan dan masalah-masalah hukum yang dihadapi di lapangan dalam status gereja sebagai badan hukum, karya Victorianus adalah sebuah upaya deskripsi yang layak untuk diapresiasi.

Bagaimanapun, seperti kata Uskup Agung Medan Mgr Anicetus B. Sinaga dalam Kata Sambutan, ‘buku ini masih mengundang studi lebih lanjut’. Anda berminat melakukannya?

Share:
tanggapan
minta info bukumalthus sitorus 22.07.14 07:35
buku ini menarik. Mohon info dimana dapat membelin nya dan mophon info hp penulisnya
UU dan peraturan mengenai gereja lannie kesuma 22.02.14 10:30
Maaf, saya baru pertama kalii membuka hukumonline, nampaknya info yg disajikan kurang lengkap... belum mencukupi kebutuhan... selamat berjuang, hukum itu mengikuti arus kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat, ya apa ya...??? salam sukses
Lembaga Gereja Boleh Membuka Sekolah?Poltak Sianturi 13.06.13 12:06
Karena Gereja adalah Badan Hukum, apakah boleh Gereja secara langsung membuka sekolah-sekolah, Panti Asuhan, dll. (Selayaknya unit Usaha Yayasan?). Mohon tanggapan bapak/ibu. Terima kasih.
greja sebagai badan hukumrini 03.06.13 14:51
saya membimbing beberqpa skripsi ttg tanah-2 gereja..jk hendak memilikinya greja hrs sbg badan hukum..jika ada ketentuan ttg gereja otomatis sbg badan hukum...dalam pengalaman kok tidak sesuai dg prakterk ya..jadi harus mengajukan sbg badan hukum yg dpt memiliki hak milik ats tanah spt sinode gkj

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.