DPR Sepakat Bahas RAPBN 2014
Utama

DPR Sepakat Bahas RAPBN 2014

Sejumlah masukan dilayangkan tiap fraksi kepada pemerintah.

FATHAN QORIB
Bacaan 2 Menit
Rapat Paripurna DPR, 23 Mei 2013 menyepakati pembahasan RAPBN 2014. Foto: SGP
Rapat Paripurna DPR, 23 Mei 2013 menyepakati pembahasan RAPBN 2014. Foto: SGP

Seluruh fraksi yang ada di DPR sepakat untuk membahas RAPBN 2014. Hal tersebut terungkap dari sidang paripurna DPR yang mengagendakan pandangan dari tiap fraksi, Kamis (23/5). Meskipun sembilan fraksi yang ada di DPR menyepakati pembahasan, namun, terdapat sejumlah masukan indikator-indikator dalam RAPBN 2014 yang harus segera dibenahi pemerintah.

Misalnya saja fraksi dari Partai Gerindra. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis berharap ada dua indikator keberhasilan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi yang harus disinggung pemerintah. Kedua indikator tersebut adalah indeks penyerapan tenaga kerja dan indeks kemiskinan.

Ia mengatakan, meski sejak beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi berada di atas angka enam persen, namun dinilai tak mampu mengatasi masalah kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu pula, kedua indikator ini penting untuk memantau pergerakan tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.

"Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, maka harus mampu menyerap 600 ribu tenaga kerja dan menghapus jumlah orang miskin sebanyak 600 ribu jiwa," tutur Fary.

Juru Bicara Fraksi PDIP Sayed Muhammad Mulyadi menyasar belanja negara dalam RAPBN 2014 yang mengalami kenaikan sebesar 18,75 persen dari APBN 2013. Ia berharap, dalam RAPBN 2014 belanja negara ini bisa lebih ditekankan lagi. Sehingga alokasi dapat disubsidikan ke dalam program pengentasan kemiskinan.

Dari catatan fraksinya, tiap tahun daya serap belanja pegawai pemerintah semakin muluk. Bahkan, belanja gaji pegawai per orang mencapai Rp45 juta per tahunnya. Sedangkan program pengentasan kemiskinan hanya sebesar Rp2 juta tiap orang per tahunnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan terkait dengan kesejahteraan rakyat.

“Ditinjau dari sudut belanja negara pemerintah diharapkan tingkatkan kesejahteran dengan cara bersentuhan riil dengan rakyat, seperti pengentasan kemiskinan dan ciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Alokasi belanja pegawai yang besar sangat bebani APBN,” tutur Sayed.

Halaman Selanjutnya:
Tags: