Korupsi sektor kehutanan selama ini belum banyak diusut. Penegakan hukum belum banyak menjerat pelaku kunci, seperti korporasi. Hal itu merupakan masalah serius, tapi sayang belum banyak yang membahasnya. Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi kejahatan korporasi pada sektor kehutanan yang diselenggarakan Silvagama, ICW, Walhi dan WWF, di Jakarta, Kamis (5/12).
“Pelaku kejahatan kehutanan selalu berupaya untuk bisa memperoleh kayu dan keuntungan sebanyak-banyaknya dari lahan yang seluas-luasnya,” ujarAhli Kehutanan IPB, Togu Manurung.
Togu mengatakan, modus korupsi yang kerap terjadi di sektor kehutanan terkait perizinan hutan. Seringkali izin diurus secara tak prosedural. Diamencontohkan, banyak izin operasi untuk perusahaan pengolah kertas (pulp) telah dberikan sebelum ada kepastian bahwa kayu bukan dari hutan alam. Padahal, iamengingatkan seharusnya izin tersebut diberikan setelah ada jaminan bahwa kayu berasal dari hutan tanaman (HTI), bukan hutan alam.
“Jika korupsi dikategorikan kejahatan extra ordinary, sudah selayaknya kejahatan kehutananmasuk kejahatan very extra ordinary. Jadi, cara-cara memberantasnya harus dengan cara-cara sangat luar biasa pula. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan hutan kita, walaupun sudah begitu banyak yang rusak,” tutur Togu tegas.
Riset ICW menunjukkan, potensi kerugian negara sektor non-pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai sekitar Rp170 triliun. Nilai itu merupakan selisih antara potensi penerimaan negara dari dana reboisasi dengan provisi sumber daya hutan, dikurangi pendapatan negara yang diterima.
Menurut ICW, seharusnya negara memperoleh hampir Rp218 triliun atas pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 8 juta hektar. Namun, data Kementerian Kehutanan memperlihatkan total penerimaan negara dari kedua pos itu hanya Rp47 triliun. Tak hanya itu, ICW juga memperhitungkan kerugian negara akibat operasi 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Riau dengan nilai hampir Rp2 triliun.
Di sisi lain, ICW juga mencatat bahwa telah ada perkara korupsi sektor kehutanan yang ditangani KPK. Sejak KPK berdiri pada akhir tahun 2003 hingga pertengahan 2012 lalu, setidaknya ada tujuh perkara. Dari perkara-perkara itu, tercatat 15 orang pelaku berasal dari lingkungan eksekutif baik mantan kepala daerah atau Kementerian Kehutanan. Ada pula enam orang pelaku yang berasal dari kalangan legislatif, dan lima orang swasta.