Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar perbankan BUMN menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkait masalah pembiayaaan. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK, Irwan Lubis, mengatakan salah satu caranya bisa dengan mengakuisisi BPD, dengan tujuan agar pembiayaan di daerah-daerah dapat lebih fokus.
"Bank BUMN kalau bisa ambil saham BPD. Walau tidak mayoritas, sekitar 20-30 persen," kata Irwan dalam sebuah seminar bertajuk 'Konsolidasi Perbankan Menghadapi MEA 2020' di Jakarta, Selasa (26/8).
Menurutnya, dengan cara akuisisi ini perbankan BUMN bisa memberikan pelajaran kepada BPD dalam mengelola bank. Selain itu, keberadaan bank BUMN di BPD juga dapat mengurangi intervensi politik daerah yang kerap dialami oleh BPD. Serta, menambah permodalan dan cakupan bisnis hingga ke pelosok daerah.
"Sangat baik berikan pelajaran (kepada BPD) dalam kelola bank dan mengurangi kebisingan intervensi politik," kata Irwan.
Cara-cara ini, lanjut Irwan, dipercaya dapat memperkuat perbankan Indonesia dan kompetitif dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2020 mendatang. "Permodalan cukup kuat tapi harus bisa pikirkan bagaimana source of funding (sumber pendanaan) ke depan untuk biayai pertumbuhan kredit," katanya.
Komisaris Independen Bank Mutiara Eko B Supriyanto mengatakan, likuiditas dan permodalan menjadi tantangan bagi perbankan dalam negeri dalam menghadapi MEA 2020. Atas dasar itu, konsolidasi antar bank menjadi jalan terbaik dalam menghadapi pasar bebas tersebut. Meski begitu, konsolidasi tak akan terjadi jika tak ada dukungan semua pihak termasuk politik.
"Sepanjang politik masuk ke perbankan saya rasa konsolidasi tidak akan terjadi," ujar Eko.
Menurutnya, dengan adanya konsolidasi perbankan, maka akan tercapai struktur perbankan yang kokoh dan sehat. Bahkan, perbankan juga bisa lebih bermanfaat, aman dan efisien, serta nasabah perbankan yang nyaman dan aman. Bukan hanya itu, otoritas pembuat aturan dan pengawas juga bisa bekerja secara efektif.
Mengenai perbankan BUMN masuk ke BPD bisa menjadi tantangan tersendiri bagi bank tersebut. Eko sepakat, BPD perlu diiringi dalam menjalankan roda bisnisnya. Namun di sisi lain, masuknya bank BUMN ke BPD memerlukan strategi yang baik. "BPD perlu diasuh, dulu pernah terjadi separuh koneksi BNI, separuh koneksi mandiri. Dikerjai sama serikat pekerjanya," katanya.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, terdapat empat komponen yang mendasari kekokohan perbankan berkaitan modal dan aset. Pertama, pertumbuhan aset hanya boleh sebatas pertumbuhan modal tingkat minimal 10 persen. Kedua, keuntungan merupakan sumber utama dalam pemupukan modal melalui laba ditahan.
Ketiga, tingkat pertumbuhan aset khususnya pertumbuhan kredit juga dibatasi oleh ketersediaan sumber dana likuiditas yang berarti akan dibatasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dan terakhir, pertumbuhan aset yang berkualitas akan ditentukan dari analisa kredit produksi atau kualitas kredit.
"Tambahan modal perlu untuk bank BUMN di tahun 2015 (dalam menghadapi MEA, red)," kata Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini.
Menurutnya, konsolidasi perbankan akan terjadi dengan sendirinya apalagi berkaitan dengan kebutuhan modal. Dari kajian Perbanas, lanjut Aviliani, perlu ada bank-bank khusus dalam menjalankan roda bisnisnya.
"Tidak semua bank harus universal. Misal ada bank khusus hanya untuk motor dan mobil, tapi sudah antisipasi risiko. Dengan demikian konsolidasi akan terjadi dengan sendirinya, karena kebutuhan modal membuat mau tidak mau bank berkonsolidasi," katanya.
Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Gatot M Suwondho menilai, terkadang BPD memiliki banyak uang namun pengetahuan dalam menjalankan roda bisnis bank minim. Atas dasar itu, dana yang banyak tersebut tak terlalu bermanfaat bagi keuntungan bisnis. Selama ini, BNI kerap menggandeng BPD jika berkaitan dengan pembiayaan atau sindikasi.
"BPD kadang-kadang banyak duit, tapi expertise-nya tidak ada. Larinya ke konsumer, PNS, pensiunan. Makanya kita ajak sindikasi. Hope fully bisa berkembang, mereka tidak punya infrastruktur," tutup Gatot.
"Bank BUMN kalau bisa ambil saham BPD. Walau tidak mayoritas, sekitar 20-30 persen," kata Irwan dalam sebuah seminar bertajuk 'Konsolidasi Perbankan Menghadapi MEA 2020' di Jakarta, Selasa (26/8).
Menurutnya, dengan cara akuisisi ini perbankan BUMN bisa memberikan pelajaran kepada BPD dalam mengelola bank. Selain itu, keberadaan bank BUMN di BPD juga dapat mengurangi intervensi politik daerah yang kerap dialami oleh BPD. Serta, menambah permodalan dan cakupan bisnis hingga ke pelosok daerah.
"Sangat baik berikan pelajaran (kepada BPD) dalam kelola bank dan mengurangi kebisingan intervensi politik," kata Irwan.
Cara-cara ini, lanjut Irwan, dipercaya dapat memperkuat perbankan Indonesia dan kompetitif dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2020 mendatang. "Permodalan cukup kuat tapi harus bisa pikirkan bagaimana source of funding (sumber pendanaan) ke depan untuk biayai pertumbuhan kredit," katanya.
Komisaris Independen Bank Mutiara Eko B Supriyanto mengatakan, likuiditas dan permodalan menjadi tantangan bagi perbankan dalam negeri dalam menghadapi MEA 2020. Atas dasar itu, konsolidasi antar bank menjadi jalan terbaik dalam menghadapi pasar bebas tersebut. Meski begitu, konsolidasi tak akan terjadi jika tak ada dukungan semua pihak termasuk politik.
"Sepanjang politik masuk ke perbankan saya rasa konsolidasi tidak akan terjadi," ujar Eko.
Menurutnya, dengan adanya konsolidasi perbankan, maka akan tercapai struktur perbankan yang kokoh dan sehat. Bahkan, perbankan juga bisa lebih bermanfaat, aman dan efisien, serta nasabah perbankan yang nyaman dan aman. Bukan hanya itu, otoritas pembuat aturan dan pengawas juga bisa bekerja secara efektif.
Mengenai perbankan BUMN masuk ke BPD bisa menjadi tantangan tersendiri bagi bank tersebut. Eko sepakat, BPD perlu diiringi dalam menjalankan roda bisnisnya. Namun di sisi lain, masuknya bank BUMN ke BPD memerlukan strategi yang baik. "BPD perlu diasuh, dulu pernah terjadi separuh koneksi BNI, separuh koneksi mandiri. Dikerjai sama serikat pekerjanya," katanya.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, terdapat empat komponen yang mendasari kekokohan perbankan berkaitan modal dan aset. Pertama, pertumbuhan aset hanya boleh sebatas pertumbuhan modal tingkat minimal 10 persen. Kedua, keuntungan merupakan sumber utama dalam pemupukan modal melalui laba ditahan.
Ketiga, tingkat pertumbuhan aset khususnya pertumbuhan kredit juga dibatasi oleh ketersediaan sumber dana likuiditas yang berarti akan dibatasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dan terakhir, pertumbuhan aset yang berkualitas akan ditentukan dari analisa kredit produksi atau kualitas kredit.
"Tambahan modal perlu untuk bank BUMN di tahun 2015 (dalam menghadapi MEA, red)," kata Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini.
Menurutnya, konsolidasi perbankan akan terjadi dengan sendirinya apalagi berkaitan dengan kebutuhan modal. Dari kajian Perbanas, lanjut Aviliani, perlu ada bank-bank khusus dalam menjalankan roda bisnisnya.
"Tidak semua bank harus universal. Misal ada bank khusus hanya untuk motor dan mobil, tapi sudah antisipasi risiko. Dengan demikian konsolidasi akan terjadi dengan sendirinya, karena kebutuhan modal membuat mau tidak mau bank berkonsolidasi," katanya.
Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Gatot M Suwondho menilai, terkadang BPD memiliki banyak uang namun pengetahuan dalam menjalankan roda bisnis bank minim. Atas dasar itu, dana yang banyak tersebut tak terlalu bermanfaat bagi keuntungan bisnis. Selama ini, BNI kerap menggandeng BPD jika berkaitan dengan pembiayaan atau sindikasi.
"BPD kadang-kadang banyak duit, tapi expertise-nya tidak ada. Larinya ke konsumer, PNS, pensiunan. Makanya kita ajak sindikasi. Hope fully bisa berkembang, mereka tidak punya infrastruktur," tutup Gatot.