Informasi tentang adanya tes keperawanan dalam proses rekrutmen polisi wanita di linhkungan Polri tengah hangat diperbincangkan oleh publik. Terkait hal ini, Polri tegas menyatakan informasi tersebut tidak benar karena bersumber dari sebuah situs internet dengan url www.infopendaftaranpolri.com.
Pihak Polri menegaskan www.infopendaftaranpolri.com adalah situs palsu, karena situs resmi Polri terkait informasi penerimaan calon anggota Polri adalah www.penerimaan.polri.go.id. Makanya, Polri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai keberadaan situs internet palsu itu.
"Mohon jangan ditanggapi karena infonya menyesatkan," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto, di Jakarta, Jumat.
Dijelaskannya pada situs palsu tersebut mencantumkan logo Humas Polri pada sisi kanan atas. Selain itu, dicantumkan juga adanya tes keperawanan dalam tes kesehatan bagi wanita calon polisi atau dikenal polwan. Ia menengarai situs palsu tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya isu tes keperawanan yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini.
"Salah satu poin yang tertulis di situs itu, soal adanya tes keperawanan. Mungkin ini jadi rujukan bagi beberapa pihak tentang adanya tes keperawanan. Padahal Polri nggak secara khusus melakukan tes keperawanan," kata Agus.
Sebelumnya Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen dr. Arthur Tampi menjelaskan pemeriksaan obstetri dan ginekologi merupakan bagian dari tes kesehatan yang harus dijalani oleh wanita calon polisi. Ia pun menegaskan tidak ada wanita calon polisi yang tidak lulus karena selaput daranya sudah tidak utuh.
"Hymen (selaput dara) yang nggak utuh, memang nilainya kurang tapi masih lulus," kata Arthur terkait polemik tes keperawanan dalam seleksi kesehatan untuk rekrutmen wanita calon polisi.
Dalam tes kesehatan itu, para peserta dites untuk memastikan bahwa mereka mampu mengikuti pendidikan kepolisian dengan baik. Tes kesehatan tersebut merupakan bagian dari seleksi penerimaan calon anggota Polri yang merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa calon perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan obstetri dan ginekologi.
Dalam tes kesehatan itu, para peserta dites untuk memastikan bahwa mereka mampu mengikuti pendidikan kepolisian dengan baik. Arthur menjelaskan dalam tes kesehatan, itu dilakukan pemeriksaan fisik dan kejiwaan para peserta. Ada gradasi nilai mulai dari baik, cukup hingga tak memenuhi syarat dalam tes tersebut.
"Misalnya mata, mata normal nilainya baik. Tapi kalau satu mata minus setengah, nilainya cukup. Kalau dua-duanya minus setengah, nilainya kurang. Jika minus diatas itu, maka tidak memenuhi syarat," kata dia.
Sementara untuk menilai kondisi psikologis peserta dilakukan menggunakan tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). MMPI ini merupakan tes psikologi yang digunakan untuk mendiagnosa gangguan jiwa seseorang.
Dia menjelaskan pemeriksaan alat kelamin peserta laki-laki dan perempuan dilakukan untuk mengetahui kesempurnaan organ kelamin atau apakah terdapat kelainan bawaan dan cacat pada kelamin peserta. Menurut dia, buah zakar diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat kelainan misalnya varikokel (varises pada testis) dan hernia.
"Kalau ada kelainan varikokel, dia (peserta) kan nggak mungkin bisa mengikuti proses pendidikan karena akan sulit berjalan. Ada hernia tidak, kalau iya, nanti pas latihan, dia akan turun berok," katanya.
Sementara pemeriksaan alat kelamin perempuan diantaranya untuk mengetahui adanya kelainan atresia hymenalis.
"Kalau selaput daranya nggak ada bolongnya, dia nggak bisa haid. Darah haid tertampung di rongga rahim, dengan kelainan seperti ini bagaimana bisa mengikuti pendidikan? Selain itu juga dilihat apakah dia hermafrodit (kelamin ganda)," katanya.
Arthur menegaskan dalam memeriksa alat kelamin calon polwan dilakukan oleh dokter-dokter perempuan dengan metode pemeriksaan inspeksi (melihat). "Sama sekali tidak menyentuh selaput dara. Paling hymen hanya dibersihkan dengan kasa steril yang dibasahi cairan desinfektan untuk diamati kondisi hymen-nya," katanya.
Pihak Polri menegaskan www.infopendaftaranpolri.com adalah situs palsu, karena situs resmi Polri terkait informasi penerimaan calon anggota Polri adalah www.penerimaan.polri.go.id. Makanya, Polri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai keberadaan situs internet palsu itu.
"Mohon jangan ditanggapi karena infonya menyesatkan," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto, di Jakarta, Jumat.
Dijelaskannya pada situs palsu tersebut mencantumkan logo Humas Polri pada sisi kanan atas. Selain itu, dicantumkan juga adanya tes keperawanan dalam tes kesehatan bagi wanita calon polisi atau dikenal polwan. Ia menengarai situs palsu tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya isu tes keperawanan yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini.
"Salah satu poin yang tertulis di situs itu, soal adanya tes keperawanan. Mungkin ini jadi rujukan bagi beberapa pihak tentang adanya tes keperawanan. Padahal Polri nggak secara khusus melakukan tes keperawanan," kata Agus.
Sebelumnya Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen dr. Arthur Tampi menjelaskan pemeriksaan obstetri dan ginekologi merupakan bagian dari tes kesehatan yang harus dijalani oleh wanita calon polisi. Ia pun menegaskan tidak ada wanita calon polisi yang tidak lulus karena selaput daranya sudah tidak utuh.
"Hymen (selaput dara) yang nggak utuh, memang nilainya kurang tapi masih lulus," kata Arthur terkait polemik tes keperawanan dalam seleksi kesehatan untuk rekrutmen wanita calon polisi.
Dalam tes kesehatan itu, para peserta dites untuk memastikan bahwa mereka mampu mengikuti pendidikan kepolisian dengan baik. Tes kesehatan tersebut merupakan bagian dari seleksi penerimaan calon anggota Polri yang merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa calon perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan obstetri dan ginekologi.
Dalam tes kesehatan itu, para peserta dites untuk memastikan bahwa mereka mampu mengikuti pendidikan kepolisian dengan baik. Arthur menjelaskan dalam tes kesehatan, itu dilakukan pemeriksaan fisik dan kejiwaan para peserta. Ada gradasi nilai mulai dari baik, cukup hingga tak memenuhi syarat dalam tes tersebut.
"Misalnya mata, mata normal nilainya baik. Tapi kalau satu mata minus setengah, nilainya cukup. Kalau dua-duanya minus setengah, nilainya kurang. Jika minus diatas itu, maka tidak memenuhi syarat," kata dia.
Sementara untuk menilai kondisi psikologis peserta dilakukan menggunakan tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). MMPI ini merupakan tes psikologi yang digunakan untuk mendiagnosa gangguan jiwa seseorang.
Dia menjelaskan pemeriksaan alat kelamin peserta laki-laki dan perempuan dilakukan untuk mengetahui kesempurnaan organ kelamin atau apakah terdapat kelainan bawaan dan cacat pada kelamin peserta. Menurut dia, buah zakar diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat kelainan misalnya varikokel (varises pada testis) dan hernia.
"Kalau ada kelainan varikokel, dia (peserta) kan nggak mungkin bisa mengikuti proses pendidikan karena akan sulit berjalan. Ada hernia tidak, kalau iya, nanti pas latihan, dia akan turun berok," katanya.
Sementara pemeriksaan alat kelamin perempuan diantaranya untuk mengetahui adanya kelainan atresia hymenalis.
"Kalau selaput daranya nggak ada bolongnya, dia nggak bisa haid. Darah haid tertampung di rongga rahim, dengan kelainan seperti ini bagaimana bisa mengikuti pendidikan? Selain itu juga dilihat apakah dia hermafrodit (kelamin ganda)," katanya.
Arthur menegaskan dalam memeriksa alat kelamin calon polwan dilakukan oleh dokter-dokter perempuan dengan metode pemeriksaan inspeksi (melihat). "Sama sekali tidak menyentuh selaput dara. Paling hymen hanya dibersihkan dengan kasa steril yang dibasahi cairan desinfektan untuk diamati kondisi hymen-nya," katanya.