Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mencari nahkoda baru. Siapapun yang terpilih sebagai Direktur Jenderal nanti, tantangan yang akan dia hadapi dipastikan tidaklah mudah. Salah satu tantangan itu adalah mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.
Pengamat Perpajakan Darussalam mengatakan persoalan pajak bukan persoalan sederhana yang hanya menyangkut antara DJP dan Wajib Pajak. DJP, menurut Darussalam, adalah lembaga yang bertugas mengumpulkan ‘pundi-pundi uang’ tanpa menjual produk layaknya perusahaan BUMN.
“DJP ini tidak sama dengan yang lain dalam hal mengumpulkan uang. Karena DJP tidak jual produk, makanya harus banyak memahami teknis perpajakan,” kata Darussalam dalam acara diskusi di Kantor Kementerian Koordinator dan Perekonomian, Selasa (23/12).
Dikatakan Darussalam, selama ini target pajak tidak tercapai sesuai APBN, salah satunya disebabkan oleh Dirjen Pajak yang tidak memahami soal perpajakan. Situasi ini pada akhirnya akan menimbulkan sengketa perpajakan. Lihat saja, berapa banyak sengketa pajak yang menumpuk di Pengadilan Pajak.
“Kalau tidak memahami soal perpajakan, apa yang terjadi? Pajak enggak capai target. Jangan-jangan DJP dipimpin oleh orang yang tidak paham pajak,” ujarnya.
Pencapaian target pajak tentu menjadi tantangan bagi Dirjen Pajak yang akan datang. Saat ini proses seleksi Dirjen Pajak masih berjalan. Untuk itu Darussalam berharap agar pemimpin DJP mendatang berasal dari internal DJP. Kalaupun dari eksternal, Darussalam mensyaratkan kandidatnya harus memiliki pemahaman di bidang perpajakan.
Selain itu, Dirjen Pajak terpilih diharapkan dapat membenahi kondisi internal DJP. Kondisi dimaksud adalah kapasitas DJP saat ini berbanding terbalik dengan potensi pajak yang sangat besar. Jika tak ada perbaikan kapasitas, Darussalam sangsi target pajak akan tercapai.
“Kapasitas yang sekarang tidak bisa menggali potensi pajak di luar. Tanpa diiringi perbaikan kapasitas kelembagaan, saya sangsi target pajak akan tercapai,” jelasnya.
Rony Bako, Pengamat Perpajakan, berpendapat siapapun yang nanti akan terpilih manjadi Dirjen Pajak, pencapaian target pajak dipastikan akan terganggu karena sisi penerimaan harus menyesuaikan dengan sisi pengeluaran, bukan sebaliknya.
“Siapapun Dirjen Pajaknya, kalau APBN digabung seperti sekarang, pasti akan terganggu di sisi penerimaan,” kata Rony.
Sementara itu, sistem APBN yang dipisah antara penerimaan dan pengeluarkan tidak mengganggu sisi penerimaan karena tak ada APBN Perubahan. Anggaran pengeluaran yang sudah diatur akan dipakai hingga masa anggaran selesai sehingga sisi penerimaan menjadi tak terganggu. Sistem ini pernah digunakan oleh Indonesia dari tahun 1946-1967.
“Jadi sistem APBN sekarang ini tidak saling melengkapi. Jika letak persoalannya di sana, berani nggakmengubah sistem APBN sekarang?” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kemenkeu tengah melakukan proses seleksi calon Dirjen Pajak. Total terdapat 11 kandidat yang telah dikantongi Kemenkeu. Ke-11 nama itu telah diserahkan Kemenkeu ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditelusuri rekam jejaknya.
Sebelas nama kandidat Dirjen Pajak adalah Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak), Dadang Suwarna (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak), Wahyu Karya Tumakaka (Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak), Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak), dan Muhammad Haniv (Kakanwil Banten).
Selanjutnya, Sigit Priadi Pramudito (Kakanwil Wajib Pajak Besar), Edi Slamet Irianto (Kakanwil Jawa Tengah), Ken Dwijugiasteadi (Kakanwil Jawa Timur I), Rida Handanu (Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia), Suryo Utomo (Pelaksana pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak), dan Puspita Wulandari (Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan).
Pengamat Perpajakan Darussalam mengatakan persoalan pajak bukan persoalan sederhana yang hanya menyangkut antara DJP dan Wajib Pajak. DJP, menurut Darussalam, adalah lembaga yang bertugas mengumpulkan ‘pundi-pundi uang’ tanpa menjual produk layaknya perusahaan BUMN.
“DJP ini tidak sama dengan yang lain dalam hal mengumpulkan uang. Karena DJP tidak jual produk, makanya harus banyak memahami teknis perpajakan,” kata Darussalam dalam acara diskusi di Kantor Kementerian Koordinator dan Perekonomian, Selasa (23/12).
Dikatakan Darussalam, selama ini target pajak tidak tercapai sesuai APBN, salah satunya disebabkan oleh Dirjen Pajak yang tidak memahami soal perpajakan. Situasi ini pada akhirnya akan menimbulkan sengketa perpajakan. Lihat saja, berapa banyak sengketa pajak yang menumpuk di Pengadilan Pajak.
“Kalau tidak memahami soal perpajakan, apa yang terjadi? Pajak enggak capai target. Jangan-jangan DJP dipimpin oleh orang yang tidak paham pajak,” ujarnya.
Pencapaian target pajak tentu menjadi tantangan bagi Dirjen Pajak yang akan datang. Saat ini proses seleksi Dirjen Pajak masih berjalan. Untuk itu Darussalam berharap agar pemimpin DJP mendatang berasal dari internal DJP. Kalaupun dari eksternal, Darussalam mensyaratkan kandidatnya harus memiliki pemahaman di bidang perpajakan.
Selain itu, Dirjen Pajak terpilih diharapkan dapat membenahi kondisi internal DJP. Kondisi dimaksud adalah kapasitas DJP saat ini berbanding terbalik dengan potensi pajak yang sangat besar. Jika tak ada perbaikan kapasitas, Darussalam sangsi target pajak akan tercapai.
“Kapasitas yang sekarang tidak bisa menggali potensi pajak di luar. Tanpa diiringi perbaikan kapasitas kelembagaan, saya sangsi target pajak akan tercapai,” jelasnya.
Rony Bako, Pengamat Perpajakan, berpendapat siapapun yang nanti akan terpilih manjadi Dirjen Pajak, pencapaian target pajak dipastikan akan terganggu karena sisi penerimaan harus menyesuaikan dengan sisi pengeluaran, bukan sebaliknya.
“Siapapun Dirjen Pajaknya, kalau APBN digabung seperti sekarang, pasti akan terganggu di sisi penerimaan,” kata Rony.
Sementara itu, sistem APBN yang dipisah antara penerimaan dan pengeluarkan tidak mengganggu sisi penerimaan karena tak ada APBN Perubahan. Anggaran pengeluaran yang sudah diatur akan dipakai hingga masa anggaran selesai sehingga sisi penerimaan menjadi tak terganggu. Sistem ini pernah digunakan oleh Indonesia dari tahun 1946-1967.
“Jadi sistem APBN sekarang ini tidak saling melengkapi. Jika letak persoalannya di sana, berani nggakmengubah sistem APBN sekarang?” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kemenkeu tengah melakukan proses seleksi calon Dirjen Pajak. Total terdapat 11 kandidat yang telah dikantongi Kemenkeu. Ke-11 nama itu telah diserahkan Kemenkeu ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditelusuri rekam jejaknya.
Sebelas nama kandidat Dirjen Pajak adalah Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak), Dadang Suwarna (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak), Wahyu Karya Tumakaka (Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak), Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak), dan Muhammad Haniv (Kakanwil Banten).
Selanjutnya, Sigit Priadi Pramudito (Kakanwil Wajib Pajak Besar), Edi Slamet Irianto (Kakanwil Jawa Tengah), Ken Dwijugiasteadi (Kakanwil Jawa Timur I), Rida Handanu (Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia), Suryo Utomo (Pelaksana pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak), dan Puspita Wulandari (Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan).