Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso dikabarkan bakal dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Mendengar berita tersebut, beberapa anggota Komisi III DPR justru menyatakan penolakan. Mereka justru menilai kinerja Buwas selama ini sudah baik dan pro pemberantasan korupsi.
“Tentunya langkah pencopotan ini akan dilihat sebagai kebijakan yang tidak pro dengan pemberantasan korupsi,” ujar anggota Komisi III Aboe bakar Alhabsy di Gedung DPR, Rabu (2/9).
Menurutnya, langkah Bareskrim membongkar skandal dugaan korupsi di Pelindo II dan Pertamina membawa angin segar bagi masyarakat. Ia menilai dengan terbongkarnya skandal terebut, kepercayaan publik kepada Polri berangsur membaik. Semestinya, kata Aboe, sekalipun benar pencopotan tersebut, Buwas mendapat apresiasi. Publik pun dapat menilai sepak terjang jenderal polisi bintang tiga itu.
“Tentunya harus diakui itu hasil kerja dari Kabareskrim. Apa yang telah Pak Buwas lakukan tersebut sangat sejalan dengan reformasi Polri dan semangat pemberantasan korupsi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Anggota Komisi III lainnya, Bambang Soesatyo menyesalkan adanya informasi pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim. Dia menilai kinerja Buwas sepanjang menjabat sebagai Kabareskrim terbilang bagus. Menurutnya, Buwas sedang berupaya mengembalikan nama baik institusi Korps Bhayangkara.
“Jadi kalau hanya alasannya tidak boleh membuat kegaduhan, sama saja pemerintah menganjurkan boleh melakukan korupsi asal jangan membuat gaduh. Menjadi pertanyaan sekarang ada agenda apa, dan apa yang dilindungi istana dengan gebrakan Buwas. Apakah terkait dengan kasus Pelindo atau hal lain?,” ujarnya.
Politisi Parta Golkar itu berpandangan, jika terkait dengan kasus Pelindo yang ditangani Bareskrim, hal tersebut ada upaya melindungi kejahatan yang sedang dibongkar Buwas. Beredar rumor Buwas bakal ditempatkan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Kalau jabatan itu sama saja mencopot dan membuang Buwas. Buwas itu bertugas memulihkan nama baik Polri dan berhasil mensejajarkan dengan KPK,” katanya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wenny Waraow berpandangan kinerja Buwas sudah on the track. Menurutnya, kerja Buwas membongkar sejumlah kasus besar seperti dwelling time di Pelindo dan Pertamina mesti didukung. Sebaliknya, jika kerja tersebut dinilai mengganggu roda perekonomian salah besar. “Harusnya diberi award bukannya dicopot,” katanya.
Anggota Komisi III lainnya, Masinton Pasaribu mengatakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak pencopotan tersebut. Masinton mengatakan, fraksinya menilai Buwas sudah menampakan kinerja yang bagus, lugas dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, fraksi partai berkepala banteng itu menolak adanya dugaan intervensi terhadap penegakan hukum yang sedang digarap Buwas.
“Fraksi PDIP menolak intervensi terhadap penegakan hukum yang sedang bekerja membongkar skandal kasus korupsi di berbagai instansi, entah pemerintah atau BUMN,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wenny Waraow menambahkan, kinerja Buwas sudah on the track. Menurutnya, kerja Buwas membongkar sejumlah kasus besar seperti dwelling time di Pelindo II dan Pertamina mesti didukung. Sebaliknya, jika kerja tersebut dinilai menganggu roda perekonomian adalah salah besar. “Harusnya diberi award bukannya dicopot,” katanya.
Politisi PDIP itu mengatakan, beberapa kasus yang sedang disidik dan diungkap Bareskrim Polri seperti kasus TPPI, penimbunan daging sapi, Pelindo hingga skandal korupsi di tubuh Pertamina. Menurutnya upaya Bareskrim mesti didukung masyarakat. Sebaliknya, proses hukum yang dilakukan Bareskrim tidak boleh sekalipun diintervensi oleh pihak penguasa, atau pun kekuatan mana pun.
“Ini preseden buruk kepada penegakan hukum ke depan. Buwas mendukung pemerintah indonesia yang bersih,” pungkasnya.
Budi Waseso sendiri mengaku belum mengetahui kabar terkait pencopotannya atau pemutasian dirinya dari jabatan Kabareskrim. "Belum tahu (isu itu). Informasi dari siapa itu?" kata Buwas yang menjabat Kabareskrim sejak awal 2015.
Dia mengatakan sampai saat ini dirinya masih melaksanakan tugas seperti biasa dan tidak terpengaruh adanya isu tersebut. Jika memang dirinya akan dicopot dari jabatan Kabareskrim, maka pasti ada pemberitahuan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dia juga merasa tak pernah membuat kegaduhan ekonomi seperti yang dikabarkan.
“Saya ini prajurit Bhayangkara, ini adalah amanah yang harus saya kerjakan sebaik mungkin,” katanya.
“Tentunya langkah pencopotan ini akan dilihat sebagai kebijakan yang tidak pro dengan pemberantasan korupsi,” ujar anggota Komisi III Aboe bakar Alhabsy di Gedung DPR, Rabu (2/9).
Menurutnya, langkah Bareskrim membongkar skandal dugaan korupsi di Pelindo II dan Pertamina membawa angin segar bagi masyarakat. Ia menilai dengan terbongkarnya skandal terebut, kepercayaan publik kepada Polri berangsur membaik. Semestinya, kata Aboe, sekalipun benar pencopotan tersebut, Buwas mendapat apresiasi. Publik pun dapat menilai sepak terjang jenderal polisi bintang tiga itu.
“Tentunya harus diakui itu hasil kerja dari Kabareskrim. Apa yang telah Pak Buwas lakukan tersebut sangat sejalan dengan reformasi Polri dan semangat pemberantasan korupsi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Anggota Komisi III lainnya, Bambang Soesatyo menyesalkan adanya informasi pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim. Dia menilai kinerja Buwas sepanjang menjabat sebagai Kabareskrim terbilang bagus. Menurutnya, Buwas sedang berupaya mengembalikan nama baik institusi Korps Bhayangkara.
“Jadi kalau hanya alasannya tidak boleh membuat kegaduhan, sama saja pemerintah menganjurkan boleh melakukan korupsi asal jangan membuat gaduh. Menjadi pertanyaan sekarang ada agenda apa, dan apa yang dilindungi istana dengan gebrakan Buwas. Apakah terkait dengan kasus Pelindo atau hal lain?,” ujarnya.
Politisi Parta Golkar itu berpandangan, jika terkait dengan kasus Pelindo yang ditangani Bareskrim, hal tersebut ada upaya melindungi kejahatan yang sedang dibongkar Buwas. Beredar rumor Buwas bakal ditempatkan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Kalau jabatan itu sama saja mencopot dan membuang Buwas. Buwas itu bertugas memulihkan nama baik Polri dan berhasil mensejajarkan dengan KPK,” katanya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wenny Waraow berpandangan kinerja Buwas sudah on the track. Menurutnya, kerja Buwas membongkar sejumlah kasus besar seperti dwelling time di Pelindo dan Pertamina mesti didukung. Sebaliknya, jika kerja tersebut dinilai mengganggu roda perekonomian salah besar. “Harusnya diberi award bukannya dicopot,” katanya.
Anggota Komisi III lainnya, Masinton Pasaribu mengatakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak pencopotan tersebut. Masinton mengatakan, fraksinya menilai Buwas sudah menampakan kinerja yang bagus, lugas dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, fraksi partai berkepala banteng itu menolak adanya dugaan intervensi terhadap penegakan hukum yang sedang digarap Buwas.
“Fraksi PDIP menolak intervensi terhadap penegakan hukum yang sedang bekerja membongkar skandal kasus korupsi di berbagai instansi, entah pemerintah atau BUMN,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wenny Waraow menambahkan, kinerja Buwas sudah on the track. Menurutnya, kerja Buwas membongkar sejumlah kasus besar seperti dwelling time di Pelindo II dan Pertamina mesti didukung. Sebaliknya, jika kerja tersebut dinilai menganggu roda perekonomian adalah salah besar. “Harusnya diberi award bukannya dicopot,” katanya.
Politisi PDIP itu mengatakan, beberapa kasus yang sedang disidik dan diungkap Bareskrim Polri seperti kasus TPPI, penimbunan daging sapi, Pelindo hingga skandal korupsi di tubuh Pertamina. Menurutnya upaya Bareskrim mesti didukung masyarakat. Sebaliknya, proses hukum yang dilakukan Bareskrim tidak boleh sekalipun diintervensi oleh pihak penguasa, atau pun kekuatan mana pun.
“Ini preseden buruk kepada penegakan hukum ke depan. Buwas mendukung pemerintah indonesia yang bersih,” pungkasnya.
Budi Waseso sendiri mengaku belum mengetahui kabar terkait pencopotannya atau pemutasian dirinya dari jabatan Kabareskrim. "Belum tahu (isu itu). Informasi dari siapa itu?" kata Buwas yang menjabat Kabareskrim sejak awal 2015.
Dia mengatakan sampai saat ini dirinya masih melaksanakan tugas seperti biasa dan tidak terpengaruh adanya isu tersebut. Jika memang dirinya akan dicopot dari jabatan Kabareskrim, maka pasti ada pemberitahuan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dia juga merasa tak pernah membuat kegaduhan ekonomi seperti yang dikabarkan.
“Saya ini prajurit Bhayangkara, ini adalah amanah yang harus saya kerjakan sebaik mungkin,” katanya.