Sabtu, 10 Oktober 2015
Prof Melda Kamil Ariadno: Menuju Kejayaan Indonesia Menjadi Negara Poros Maritim Dunia
Ada lima tantangan yang mesti dihadapi Indonesia.
CR19
0
Prof Melda Kamil Ariadno: Menuju Kejayaan Indonesia Menjadi Negara Poros Maritim Dunia
Prof. Melda Kamil Ariadno. Foto: Facebook

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Luas lautnya pun hampir dua kali lebih luas dibandingkan luas daratannya. Tak hanya itu, sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari laut pun juga sangat luar biasa. Belum lagi, pelayaran internasional juga menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai persimpangan urat nadi perdagangan dunia.

Seluruh potensi itu dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, Jokowi merancang gagasan untuk mewujudkan Indonesia menjadi “Poros Maritim Dunia”. Melalui “Lima Grand Design”, Jokowi fokus untuk membangun kembali budaya maritim, membangun kedaulatan pangan laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama di bidang kelautan dan membangun pertahanan maritim.

Prof Melda Kamil Ariadno mengapresiasi cita-cita Jokowi yang berusaha mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, Melda menyadari bahwa dalam mewujudkan ini membawa konsekuensi yang tidak sedikit mengingat sektor laut telah cukup lama diabaikan oleh sebagian besar rezim pemerintah Indonesia pada masa sebelumnya.

“Presiden Joko Widodo memberikan presentasi yang menarik dalam forum KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar, 13 November 2014 yang lalu. Pesan yang disampaikan kepada peserta KTT sangat jelas bahwa Indonesia ingin mewujudkan tujuan idealnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu menjadi poros maritim dunia (maritime fulcrum),” katanya saat berpidato dalam upacara pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar dalam Bidang Hukum Internasional, di FH UI, Sabtu (3/10).

Dalam pidatonya, Melda memaparkan potensi-potensi yang dimiliki Indonesia dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Cita-cita Jokowi, katanya pada dasarnya bukan hal yang sulit untuk diwujudkan. Namun, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa Indonesia saat ini belumlah menjadi negara maritim, apalagi menjadi poros maritim dunia. “Kelima agenda (grand design) merupakan agenda yang besar dan membutuhkan kesiapan yang matang dari Indonesia untuk mewujudkannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan lima grand design itu, Melda melihat ada sejumlah tantangan yang mesti diselesaikan oleh Indonesia. Pertama, membudayakan kembali budaya maritim. Belakangan ini, masyarakat kurang peduli terhadap wawasan bahari yang ada. Sehingga, perlu ditumbuhkan kembali kesadaran mengenai konsepsi negara kepulauan mulai sejak dini.

Selain itu, ke depan Indonesia juga memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan dalam dunia maritim. Antara lain, terkait keahlian di bidang kelautan mulai dari yang besifat teknis, teknologi, sampai ahli strategi dan juga hukum laut internasional. “Mewajibkan pemahaman mengenai hukum laut setidaknya pada level universitas dan pejabat Pemerintahan khususnya di bidang yang terkait laut,” sarannya.

Tantangan selanjutnya, yakni membangun kedaulatan pangan laut. Menurut Melda, mewujudkan kedaulatan pangan laut mesti dimulai dengan mendukung nelayan untuk meningkatkan kualitas tangkapannya. Caranya, dengan mengintervensi dalam proses pasca tangkap sekaligus pada tahap memproduksi berbagai produk hasil ikan yang digemari masyarakat khususnya yang hidup jauh dari laut.

“Mengembangkan Indonesia tidak hanya menjadi produsen ikan segar, ikan beku, ikan olahan tetapi juga ikan kaleng terbesar di dunia,” usulnya.

Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan infrastruktur. Dikatakan Melda, pembangunan dan pengembangan selama ini masih terfokus pada wilayah Barat Indonesia. Menurutnya, Indonesia mesti mencontoh Amerika Serikat yang melakukan pengembangan di semua penjuru di wilayahnya. Tak hanya itu, melihat cukup banyak pulau-pulau yang berada di perbatasan Indonesia dan rentan terhadap pengaruh dari negara tetangga.

Ke depan, ia usul agar dibangun dan dikembangkan pelabuhan berskala internasional yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. “Di Indonesia sebagian besar pelabuhan internasional terletak di Jawa (Tj. Priok, Tj. Perak, Tj. Emas). Mengapa tidak mengembangkan pelabunan internasional di Barat Sumatera, di Barat dan Timur Kalimantan, Utara Sulawesi, Utara Papua, Selatan Jawa dan Selatan Bali, NTT dan NTB?” katanya.

Berikutnya tantangan terkait konektivitas maritim. Ke depan, Indonesia mesti menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dari Timur ke Barat. Hal ini sebenarnya diakomodir oleh Pasal 53 ayat (12) 1982 UNCLOS (the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea). Sehingga, kata Melda, Indonesia mesti berani mengambil langkah terhadap jalur Timur ke Barat yang sejak dulu sudah merupakan jalur pelayaran internasional agar kapal-kapal asing juga dapat berlayar di sana dengan “the right of archipelagic sea lanes passage”.

“Menetapkan ALKI Timur-Barat agar mencegah pemakaian jalur tersebut secara sepihak oleh kapal asing karena memanfaatkan status partially adopted,” sarannya.

Tak hanya itu, dia berharap, agar kapal-kapal Indonesia bisa melayani pengiriman barang (international trade) dari dan ke luar Indonesia. Sebab, beberapa waktu belakangan, kapal Indonesia seringkali hanya menjadi ’feeder’ untuk kapal-kapal asing di Singapura dan tidak pernah mengangkut barang-barang kiriman secara sendiri ke negara tujuan atau sebaliknya.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Melda, adalah kepastian yang menyatakan bahwa perairan Indonesia layak untuk dilalui. Menurutnya, laut Indonesia mesti dijaga 24 jam sehari dan 365 hari setahun di setiap sudutnya agar keselamatan dan keamanan pelayaran bisa terjamin. “Mengamankan laut dari segala bentuk ancaman termasuk melengkapi fasilitas alat bantu navigasi dan patroli keselamatan di laut,” paparnya.

Dalam pidatonya itu, istri dari Aru Ariadno ini memaparkan bahwa laut menyimpan energi besar selain dari segi perikanan. Akan tetapi, memang Indonesia ke depan mesti menjadileading actor di bidang perikanan khususnya di kawasan Asia Pasifik. Salah satu langkah yang mesti diambil adalah dengan meratifikasi 1993 FAO Complience Agreement dan 2009 Port State Measures Agreement. Dengan meratifikasi dua perjanjian itu, paling tidak Indonesia akan bisa mencegah praktik illegal fishing atau Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Yang terakhir, dalam pidatonya Melda menjelaskan mengenai tantangan dalam membangun kekuatan pertahanan maritim di Indonesia. Hal penting yang mesti dilakukan adalah dengan menjaga setiap jengkal baik di wilayah kedaulatan Indonesia (perairan kedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial) maupun di wilayah yurisdiksi Indonesia (zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen).

Sehingga, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kata Melda, laut mesti dikontrol secara nyata oleh pemerintah baik TNI Angkatan Laut dan intansi terkait lainnya, seperti Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). “Memastikan tidak dilanggarnya batas negara yang sudah definitif oleh negara tetangga,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.