Selasa, 14 November 2017
Status Tersangka Setnov Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Karena UU MD3, proses pengambilan keputusan tidak mengharuskan komposisi pimpinan DPR lengkap dengan 5 orang.
Rofiq Hidayat
Dibaca: 969 Tanggapan: 0
Status Tersangka Setnov Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Gedung DPR. Foto: RES

Untuk kedua kalinya, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Tentu, sebagian pihak menganggap penetapan tersangka terhadap orang nomor satu di lembaga perwakilan pusat itu sebagai catatan buruk lembaga dan secara tidak langsung mengganggu atau mempengaruhi kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).    

 

Namun, anggapan itu ditepis Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dia menilai penetapan tersangka Setya Novanto tidak ada kaitannya dengan kinerja kelembagaan DPR. Kasus yang membelit Setya Novanto menjadi urusan dan tanggung jawab pribadinya, bukan lembaga. Karena itu, pimpinan DPR mempersilakan aparat penegak hukum menangani dan memprosesnya secara adil dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

 

Agus menerangkan meski pengambilan keputusan pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Namun, ketika ada salah satu unsur pimpinan DPR yang berhalangan, tidak berpengaruh dan menghambat proses pengambilan keputusan di DPR. Termasuk, proses pengambilan keputusan di masing-masing alat kelengkapan DPR. Artinya, fungsi DPR seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan tetap berjalan seperti biasa.

 

“Meski pucuk pimpinan DPR tersandung kasus hukum, tidak berarti DPR ‘lumpuh’. Sebab, masih dapat diwakilkan empat pimpinan DPR yang lain, sehingga masih memenuhi kuorum sesuai batasan yang dikehendaki UU,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa (14/11). (Baca Juga: Setya Novanto Kembali Jadi Tersangka, KPK: Siap Hadapi Perlawanan Hukum)

 

Menurutnya, pergantian unsur pimpinan DPR bisa dilakukan sepanjang pejabat pimpinan DPR berhalangan tetap (sakit, meninggal dunia, red)  atau dijatuhi pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, usulan penggantian unsur pimpinan DPR kewenangan masing-masing fraksi. “Semuanya tetap diserahkan kepada fraksi yang bersangkutan,” ujar politisi Demokrat itu.

 

Wakil Ketua DPR lain, Fahri Hamzah menuturkan sistem kerja di parlemen sudah baku. Karena itu, status hukum Setya Novanto sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kinerja DPR secara keseluruhan. Apalagi, DPR diisi oleh 560 anggota dewan yang memiliki tugas masing-masing di alat kelengkapan dewan. “Kalau kinerja sih enggak ya, karena sistem kerja DPR ini relatif sudah baku,” ujarnya.

 

Namun begitu, DPR terus melakukan perbaikan melalui tim reformasi yang sedang bekerja untuk untuk menutup beberapa celah agar kinerja DPR terus menjadi lebih baik. “Kami dalam tim reformasi sedang menilik beberapa ‘lubang’ (masalah-masalah sistem kelembagaan) yang di masa depan harus ‘ditutup’. Insya Allah sambil berjalan,” ujarnya. (Baca Juga: Pertimbangan Hakim Batalkan Status Tersangka Setya Novanto)

 

Tidak mengurangi kewenangan DPR

Terpisah, Direktur Riset dan Inovasi Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK) Rizky Argama berpendapat merujuk UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tugas pimpinan DPR tidak mengharuskan komposisi pimpinan lengkap dengan 5 orang.

 

Apalagi, DPR pernah mengalami komposisi kepemimpinan sebanyak 4 orang ketika Setya Novanto mengundurkan diri pada pertengahan 2015 lantaran terseret kasus pelanggaran etik “papa minta saham”. Kemudian, Ade Komarudin yang diangkat menjadi pimpinan DPR pada pertengahan Januari 2017.  

 

“Sekitar beberapa bulan pimpinan DPR bekerja hanya dengan 4 orang tanpa ketua definitif. Hal itu memang dimungkinkan oleh UU MD3. Artinya, tidak ada posisi ketua dalam komposisi pimpinan DPR sama sekali tidak mengurangi atau mengganggu kewenangan DPR ataupun kewenangan pimpinan DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya,” tegasnya. (Baca Juga: Mangkir Lagi, Setnov Potensi Bisa Dijemput Paksa)

 

Dalam beberapa bulan terakhir, nama Ketua DPR Setya Novanto menjadi sorotan publik pasca disebut-sebut terlibat dugaan kasus korupsi proyek e-KTP. Karena itu, awalnya KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Belum juga disidangkan, Hakim Tunggal Cepi Iskandar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Setya Novanto pada akhir September lalu. Alasannya, proses penyelidikan/penyidikan kasus ini tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Seolah tak puas, sekitar 1,5 bulan kemudian, KPK kembali menetapkan Ketua Umum Partai Golkar ini sebagai tersangka pada Jum’at (10/11) untuk kasus yang sama.     

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.