Selasa, 02 Januari 2018
Kolom
Belajar dari Polemik Putusan MK Oleh: Fajar Laksono Suroso*)
Jelas terlihat, salah paham terhadap putusan merupakan episentrum persoalan. Fatal akibatnya.
RED
0
Belajar dari Polemik Putusan MK Oleh: Fajar Laksono Suroso*)
Fajar Laksono Suroso. Foto: RES

Separuh akhir bulan Desember ini, polemik di ruang publik atas Putusan 46/PUU-XIV/2016 bergulir sedemikian rupa. Terhadap putusan, setuju atau tidak, itu biasa. Perdebatan menjadi milik publik yang tak mungkin terhindarkan. Yang  disayangkan, ketaksetujuan disertai tudingan dan kecaman yang menjurus pada kebencian. Beberapa waktu sudah terlewat, tudingan miring kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menjauh dan disadari itu terjadi karena salah memaknai putusan MK.

 

Mari kita cermati su’udzon sejumlah publik terhadap putusan MK. Jikalau musababnya kesulitan orang mencerna makna di balik logika dan bahasa hukum dalam putusan, itu mungkin. Untuk itu, mari menepi dari kerumitan bahasa-bahasa hukum di dalamnya. Ada apa dengan Putusan 46/PUU-XIV/2016?

 

Salah Paham

Publik awam tahunya MK menolak permohonan Pemohon. Mengenai alasan mengapa menolak, seringkali orang malas atau tak mau tahu. Bagi publik ini, penolakan MK itu sama artinya dengan MK melegalkan atau menghalalkan zina dan LGBT.

 

Ini poin yang membahayakan. Padahal, yang ditolak MK ialah kehendak Pemohon untuk memperluas makna, bahkan meminta MK membuat rumusan norma hukum pidana yang sama sekali baru dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP.

 

Pemohon minta kepada MK agar pasal perzinahan bukan saja berlaku bagi laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan, melainkan bagi semua laki-laki atau perempuan. Kepada MK, Pemohon juga meminta agar pasal perkosaan tidak hanya menjerat laki-laki yang memperkosa perempuan, melainkan bisa mencakup setiap orang yang melakukan kekerasan seksual, baik itu laki-laki maupun perempuan.

 

Dalam pasal perbuatan cabul, Pemohon minta agar bukan saja perbuatan asusila orang dewasa terhadap anak-anak berjenis kelamin sama yang dapat dipidana, melainkan juga bagi setiap orang yang melakukan asusila itu.

 

Dalam putusan, MK tegas menyatakan bahwa urusan untuk mempidana atau tidak mempidana pelaku kejahatan, dalam hal ini kejahatan kesusilaan, bukan domain MK, melainkan kewenangan eksklusif pembentuk UU. Alasan terkuatnya, terkhusus dalam hukum pidana, kebijakan kriminal merupakan domain UU.

 

Mengubah perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, atau sebaliknya, merupakan kewenangan Pembentuk UU. Tidak boleh MK menjadi atau mengambilalih kewenangan pembentuk UU. MK menolak memerankan diri  sebagai legislator, khusus menyangkut hukum pidana. Jadi, jika dipahami benar, tak ada yang salah dari putusan ini.

 

Dalam putusan ini, MK tak memutus substansi apa-apa, kecuali bicara mengenai siapa yang seharusnya berwenang atau domain lembaga mana yang bias mengaturnya. MK menolak ketika dipaksa-paksa menjadi “mini parliament”,  membuat atau merumuskan norma hukum pidana baru.

 

Di sini, MK tak hanya memutus sengketa, melainkan menjaga dan menjamin tertib hukum berdasarkan UUD 1945. Singkatnya menurut putusan MK, atur dulu soal perluasan delik kejahatan asusila itu melalui UU. Setelahnya, jika ada persoalan silahkan diuji materi, baru MK memutus konstitusional tidaknya pengaturan tersebut.

 

Penyebab Salah Paham

Jelas terlihat, salah paham terhadap putusan merupakan episentrum persoalan. Fatal akibatnya. Mengapa ini terjadi? Saya teringat pesan Confusius, filsuf Tiongkok yang terkenal karena ajaran moral dan kebajikannya. Confusius menyebut 9 hal yang perlu direnungkan oleh orang yang berbudi. Kali ini, saya meminjam 3 hal yang relevan. Apa itu?

 

Pertama kata Confusius, bila melihat, harus melihat dengan jelas. Ada banyak  ilusi dalam hidup. Sesuatu yang nampak buruk, belum tentu benar-benar buruk. Sebaliknya, apa yang kita lihat baik belum tentu sungguh hal yang baik. Maka, hati-hati. Lihatlah dulu dengan jelas dan jeli.

 

Kedua, bila mendengar, harus mendengar dengan jelas. Ada jutaan informasi mengalir ke telinga kita. Dari segala arah datangnya. Jika kurang kewaspadaan, niscaya kita termakan berita itu. Akhirnya, salah paham tak terhindarkan. Ketiga, bila ragu harus bertanya. Bertanya tidak menandakan seseorang kurang pandai, melainkan sungguh-sungguh berniat menemukan kebenaran. Bertanyalah kepada orang yang tepat, jangan asal-asalan. Bertanya kepada orang yang salah, justru menimbulkan masalah baru, gagal paham atau bahkan sesat pikir.

 

Terhadap pesan yang pertama, tudingan dan kecaman kepada Putusan 46/PUU-XIV/2016, apalagi menyatakan MK me-legal-kan zina dan LGBT, sangat mungkin datang dari 2 orang ini.

 

Pertama, orang yang kurang paham, kurang lengkap, atau bahkan sama sekali belum membaca utuh putusan MK. Orang cenderung cukup membaca amar putusan, dilengkapi membaca cuplikan putusan MK di berita online, lalu merasa paham, lantas berani membuat pernyataan ke hadapan publik. Pembacaan putusan secara parsial rentan menghasilkan kekurangtepatan memahami putusan MK. Nyatanya, ini yang yang terjadi.

 

Kedua, orang yang termakan pemberitaan yang memicu tafsir atau kesan keliru. Sebagai contoh, ada berita diberi judul, “4 Hakim Konstitusi Setujui Zina dan LGBT Dipidana”. Apa yang terpikir di pikiran publik? Jika MK hakimnya ada 9, lalu 4 di antaranya setujui zina dan LGBT dipidana, maka 5 hakim tentu menolak. Kalau mayoritas hakim konstitusi menolak, maka MK menolak zina dan LGBT dipidana. Artinya pula, MK melegalkan zina dan LGBT. Setelahnya, mereka ramai-ramai mengecam MK dan putusannya. Padahal, substansi dan arah putusan MK tak begitu.

 

Ada satu lagi sebenarnya, yakni orang yang sejak awal perkara masuk sudah berpendapat bahwa MK harus mengabulkan permohonan Pemohon. Ketika MK memutus lain dari pendapatnya, ia akan terus katakan: pendapatnya yang benar dan MK salah. Ini terbukti, dalam sebuah talkshow di salah satu stasiun TV, seorang dosen mengecam keras putusan MK. Rupanya ia salah satu ahli yang dihadirkan Pemohon di persidangan MK dalam perkara tersebut. Menjadi sangat jelas, kecamannya bermotif kekecewaan karena pendapatnya tak dipilih MK.

 

Mencegah Salah Paham

Dari orang dengan 2  masalah di atas, mari renungkan 3 pesan Confusius. Tiga pesan ini berlaku bukan terbatas pada putusan ini, melainkan semua putusan MK. Agar tak ada lagi salah paham, maka pertama, lihatlah (baca) dulu putusan MK dengan jeli dan hati-hati.

 

Baca pertimbangan hukum yang melahirkan amar putusan, sehingga utuh memahaminya. Ketahui juga hakikat keberadaan MK dan putusannya dalam tata negara kita.  Setelah semua jelas, bolehlah kemudian membuat reaksi, baik dengan lisan, tulisan, atau dengan jempol di-gadget masing-masing.

 

Kedua, bila mendengar, harus mendengar dengan jelas. Seusai putusan diucapkan pada 14 Desember 2017, tepatnya berakhir pukul 12.26 WIB, beragam kabar mengemuka. Banyak yang hanya mendengar kabar lisan bahwa MK menolak permohonan Pemohon, lalu sontak berteriak: MK melegalkan Zina dan LGBT, MK melanggar hukum Tuhan, MK tidak Pancasilais.

 

Orang berbudi tak demikian, melainkan tabayyun dulu. Cari kejelasan tentang sesuatu hingga benderang. Jangan bersikap sampai jelas benar berita yang didengarnya. Ber-tabayyun-lah sehingga bahaya yang dapat menimpa pihak tertentu dapat dicegah. Sudah banyak contoh, tatkala berita didengar tapi tak diricek, melahirkan kesalahpahaman berakibat fatal.

 

Ketiga, bila ragu harus bertanya. Putusan MK berisi bangunan ide dan logika konstitusional dengan bahasa-bahasa hukum yang orang awam agak sulit memahami dengan sekali dua kali baca. Putusan 46/PUU-XIV/2016 sendiri, penuh dengan bahasa hukum yang familiar bagi penstudi hukum, tetapi asing bagi orang awam.

 

Hal inilah yang membuat orang lebih suka bertanya ketimbang membaca. Itu boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi, seperti kata Confusius, bertanyalah kepada orang yang tepat, yang betul-betul paham. Dnegan begitu, jawaban yang dicari diketemukan.  

 

Terkhusus bagi orang yang kecewa karena pendapatnya tak dipakai MK, perlu diingat bahwa MK bisa memutus dengan pertimbangan sendiri, dengan keadilannya sendiri. Hal demikian dijumpai dalam redaksional pada setiap bagian akhir permohonan perkara pengujian UU. Setelah menyampaikan apa yang diminta (petitum), Pemohon menyatakan: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

Kalimat itu memiliki makna filosofis mendalam, yaitu sebagai bentuk penyerahan sepenuhnya kepada MK untuk menjawab persoalan hukum konstitusi yang sedang dialami. Konsekuensi dari penyerahan itu, apapun putusan MK haruslah diterima, dihormati dan ditaati sebagai hukum, betapapun tak sesuai dengan pendapatnya.

 

Sesudah ada putusan MK, tak boleh lagi menyalah-nyalahkan putusan yang sudah menjadi hukum yang berlaku mengikat. Itulah ukuran dan bentuk kedewasaan dalam berhukum. Kultur itu pula yang dibutuhkan bangsa ini untuk menegakkan supremasi hukum.

 

Akhirnya, segala penjelasan terhadap Putusan 46/PUU-XIV/2016 sudah banyak diberikan. Mengutip cuitan Nadirsyah Hosen, penjelasan hanya bermakna bagi mereka yang masih mau saling belajar, membuka hati dan pikiran. Tapi gak ngefek buat mereka yang terlanjur mengidap virus kebencian. Jika virus benci kepada MK sudah bersarang, entah kepada hakimnya, kepada putusannya, atau kepada apapun yang beraroma MK, kemanapun MK melangkah tak akan ada benarnya.

 

*)Fajar Laksono Suroso. Menyelesaikan Studi di Program Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.