Selasa, 23 January 2018
Outsourcing Berkadilan:
Ike Farida dan Konsep Outsourcing Berkeadilan
Pekerja alih daya atau outsourcing menjadi salah satu problem ketenagakerjaan yang sering mendapat perhatian. Kalangan buruh selalu mengangkat isu ini setiap memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei.
1
Ike Farida dan Konsep Outsourcing Berkeadilan

Di kalangan akademisi, Ike Farida telah mengangkat isu outsourcing menjadi isu penting. Advokat cum akademisi ini mengangkat secara khusus masalah outsourcing di Indonesia dan perbandingannya dengan sejumlah negara lewat sebuah disertasi yang berhasil dipertahankan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Desember lalu. Advokat kelahiran 1 Januari ini memperoleh cumlaude untuk disertasinya, Membangun Sistem Outsourcing yang Berkeadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

Outsourcing yang berkeadilan adalah kata kunci konsep outsourcing yang ingin dikembangkan oleh Ike Farida. Pertanyaannya, apakah konsep dan regulasi mengenai outsourcing saat ini tidak berkadilan? Seperti apa konsep outsourcing berkeadilan itu? Mengapa buruh masih cenderung menolak outsourcing? Apakah pengusaha juga sudah merasakan keadilan dengan konsep outsourcing pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut Ike Farida? Ada banyak pertanyaan yang bisa diajukan untuk lebih memahami persoalan outsourcing dalam ketenagakerjaan di Indonesia.

Melalui karya disertasi, Ike Farida telah mengungkapkan bagaimana sebenarnya hukum Indonesia mengatur outsourcing dan langkah apa yang perlu ditempuh agar para pihak mendapatkan keadilan. Di satu sisi, outsourcing sangat dibutuhkan dunia kerja; dan di sisi lain ada problem keadilan dalam penerapannya.

Managing partner Farida Law Office itu menjawab sejumlah pertanyaan hukumonline dalam kesempatan wawancara di kantornya. Dosen non-residence pada Hitotsubashi University Jepang ini mengungkapkan persoalan regulasi tentang outsourcing. Berikut petikannya:

Salah satu kesimpulan disertasi anda adalah pengaturan dan praktik outsourcing di Indonesia belum memberikan rasa keadilan bagi para pelakunya. Regulasi apa yang belum memberikan rasa keadilan itu?

Yang sekarang ada itu adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Outsourcing diatur hanya di tiga pasal yakni pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66. Di tiga pasal itu kemudian dimajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materiil, dan kemudian hasilnya dikatakan bahwa outsourhing itu boleh dilaksanakan di Indonesia, itu tidak melanggar HAM dan tidak melanggar UUD 1945. Namun (kalau ada) outsourcing yang dilakukan secara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dilindungi, ada tambahan yang harus dilakukan oleh pengusaha.

Outsourcing itu menurut Pasal 64 ada dua macam, satu adalah pemborongan pekerjaan dan satu adalah penyediaan jasa pekerja. Kemudian uraian dari pasal ini diatur dalam pasal 65 dan 66. Kalau kita kembali melihat, hubungan kerja yang ada di Indonesia adalah hubungan kerja secara permanen atau secara PKWT. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak kalau orang Indonesia katakan.

Kontrak ini diatur dalam Pasal 59. Saya harus sampaikan ini karena ini dasarnya. Di pasal 59 ini ada syarat kalau orang mau kerja atau mau direkrut sebagai pekerja kontrak, beda dengan pekerja permanen. Yang permanen enak, dalam artian merasa sudah dilindungi kalau suatu saat diputus hak-hak kerjanya, dia punya hak-hak diatur di dalam pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan. Pesangon, kalau dia lebih dari tiga tahun, dapat peghargaan masa kerja, kalau dia diputus masa kerjanya sepihak oleh perusahaan dia dapat pesangon dan seterusnya.

Kalau kontrak, tidak. Kontrak, ketika dia dikontrak itu wajibnya hanya dua tahun plus setahun. Kalau sudah dua tahun kemudian perpanjangan lagi setahun itu tidak boleh lagi dikontrak, harus dipermanenkan, itu yang umum. Tapi ada juga yang kontrak maksimum lima tahun katanya, outsourcing masuk ke yang mana? Outsourcing masuk ke dalam yang maksimal tiga tahun. Syarat-syaratnya juga ada, dia tidak boleh melakukan pekerjaan yang utama. Pekerjaan yang utama itu contoh misalnya di penerbangan maka seseorang tidak boleh direkrut secara outsourcing untuk pekerjaan pilot. Pilot harus pekerja permanen atau kontrak. Kalau mereka mau outsource katering itu boleh, Pasal 59 mengatur mengenai itu.

Dalam Pasal 65 dan 66 dikatakan bahwa kedua jenis outsourcing ini boleh dilakukan secara PWKT asal memenuhi Pasal 59. Outsourcing ini kan sebenarnya bukan hubungan kerja secara langsung. Misalnya di perusahaan A, bekerja sama dengan PT ABC yakni perusahaan outsourcing, tapi kemudian pekerjanya dari PT ABC. Apa yang harus dilakukan setelah putusan MK lahir? Yang PKWT tadi enggak boleh cuma tiga tahun lho, tapi harus dilindungi oleh TUPE. TUPE itu (singkatan dari) transfer of undertaking protection of employment, itu perlindungan pengalihan pekerja. Ketika Perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan outsourcing A dan ada si B di situ kemudian hubungan kerja habis dengan PT A, kata putusan MK si B tadi tetap harus kerja di PT A meskipun PT A ganti perusahaan outsourhing di PT B. Berapa tahun? Ikuti Pasal 59 kata MK.

Kalau dulu PT A dengan outsourcing A kerjasama habis, ya sudah. Pekerjanya juga sudah habis dengan perusahaan outsourcing B pekerja baru lagi. Kalau sekarang itu enggak boleh, pekerja masih harus dipakai, tetap harus dipake pekerja di PT A. itu kata MK kalau yang PKWT. Terus kemudian MK bilang yang PKWT itu namanya TUPE, dilindungi hak-haknya.

Setelah lahirnya putusan MK No 27 tahun 2012, lahirlah Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Di dalam Permenaker itu banyak hal yang janggal. Kalau saya bisa sampaikan kejanggalannya apa, pertama bunyinya kok beda dengan MK. MK bilang perlindungan TUPE untuk PKWT yang pemborongan pekerjaan dan PPJP tapi Permen bilang pemborongan pekerjaan enggak masuk, PPJP (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) saja. Nah ini keliru. Kedua, adalah tidak adil di situ dikatakan bahwa ketika suatu saat PT A sudah tidak mau pakai outsourcing, pada saat itu si pekerja tadi harus dinayar pesangonnya, haknya. Tapi di Permen tidak dtulis siapa yang wajib bayar, apakah perusahan outsourcing, atau PT A.

Ada dua pendapat, pesangon itu perusahaan outsourcing yang bayar karena dia yang merekrut. Tapi masalahnya, si pekerja kerja di perusahaan A sudah 3 tahun, ganti perusahaan outsourcing 1 tahun, kemudian ganti lagi perusahaan outsourcing 3 tahun sampai akhirnya si pekerja sudah kerja selama lima belas tahun di perusahaan A tapi di perusahaan outsourcing ini baru satu tahun. Perusahaan outsourcing yang terakhir tadi, keberatan. Terus kemudian kalau gitu ya PT A saja yang bayar. Di sini timbul saling lempar tanggung jawab. Kalau perusahaan-perusahaan besar melakukan dengan baik TUPE. Masalahnya adalah perusahan-perusahaan menengah dan kecil, TUPE ini belum dapat diterapkan seluruhnya oleh perusahaan yang ada di Indonesia.

Anda juga menyebutkan bahwa regulasi yang ada lebih memberatkan pengusaha. Regulasi yang mana yang Anda maksud?

Bagi perusahaan outsourcing, banyak ketidakadilan, salah satunya dalam UU No. 13 Tahun 2013 mengatakan apa saja jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing. Kata Undang-Undang apa saja selama pekerjaan itu adalah pekerjaan penumpang. MK tidak bilang apa-apa mengenai itu. Tapi kemudian Permenaker No. 19 Tahun 2012 bilang hanya lima pekerjaan yaitu catering, sopir, kemudian sekuriti, seperti itu. Itu permen yang bilang. Kemudian  perbankan bilang oh kita beda ya, mereka keluarkan Peraturan Bank Indonesia, dan diganti diganti dengan Peraturan OJK. Lebih dari lima pekerjaan yang bisa di outsource, kalau tak salah ada 19. Kementerian ESDM juga bukan lima, ada 15 kalau tidak salah. Nah masalahnya ketika ada permasalahan di Kementerian ESDM Depnaker mau membantu menyelesaikan, Depnaker kan bilangnya harusnya lima, bukan lima belas, itu menjadi tidak adil juga. Ini bukan saja tidak adil tapi tidak ada kepastian hukum.

Saya menyarankan outsourcing ini diatur di kelas UU, bukan dikelas Permen. Karena Permen itu tidak adil, terus tata cara pembuatannya keliru tidak sesuai dgn UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh MK Pemerintah harus mengubah Undang-Undang, kelasnya Undang-undang, bukan Peraturan Menteri (Permen) karena Permen terlalu di bawah, secara hierarki dia di bawah dan tidak kuat. Kalau Undang-undang merupakan cantolan.

Sekarang ini masih dalam posisi keadaan yang  belum bisa dikatakan adil baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Pekerja selesai ada keberlangsungan kerja, lalu kemudian haknya siapa yang bayar TUPE masih saling lempar. Di lapangan TUPE belum berjalan di semua perusahaan di sebagian kecil. Alasan dikeluarkan Permen masih banyak keliru secara perundang-undangan. Tidak adil. Tadinya tidak ada pembatasan mengenai pekerjaan yang outsourcing di Undang-Undang, kok  di Permen dibatasi padahal MK tidak melarang. Tidak adil dan belum adil bagi semua. Hak dan kewajiban belum seimbang antara pekerja, pengusaha dan perusahaan outsourcing.

Apakah outsourcing di Indonesia masih lemah daya laku dan implementasinya?

Saya lihat setelah lahirnya putusan MK ada permasalahan yang terselesaikan buat pekerja, kalau di outsource, pekerja kesannya sudah seperti hantu yang mereka tidak mau temui, sudah ingin sesuatu yang dihindari. Karena outsourcing itu punya konsep di masyarakat Indonesia untuk masyarakat kelas rendah, diskriminasi, upah rendah, tidak ada jaminan kelangsungan kerja, tidak ada kesempatan karir. Saya maunya kalau bisa permanen. Padahal di negara-negara maju yang saya teliti, Jerman, Jepang, Amerika dan Inggris itu outsourcing menjadi pilihan. Mereka ingin outsourcing malah karena upah tinggi, jaminan ada, kelangsungan kerja, karena upah tinggi bisa memilih.

Dalam disertasi Anda menggagas sebuah sistem outsourcing yang berkeadilan bagi para pemangku kepentingan. Seperti apa sistem outsourcing yang berkeadilan?

Kalau di Indonesia outsourcing kebanyakan untuk kerah biru, belum sampe ke kerah putih. Oleh karenanya disertasi saya kemaren itu bagaimana caranya membangun sistem outsourcing. Karena ini harus dibangun karena kalau tidak Indonesia tertinggal. Jangankan dari dunia internasional, dari negara Asia kita tertinggal. Filipina saja  mereka sudah punya sistem bahkan membatasi uang fee untuk perusahan outsourcing dari perusahaan user minimum sekian persen. Nah adilnya adalah buat pekerja sudah mendapatkan satu solusi bahwa dia bisa bekerja terus, tidak adilnya buat pengusaha outsourcing kok tadi punya bidang usaha banyak jenis pekerjaannya sekarang dibatasi cuma lima. Itu tidak adil buat perusahaan outsourcing.

Idealnya sistem outsourcing harus balance antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini pekerja harus diberikan kesempatan yang sama dengan pekerja yang lain, upah yang sama, kesempatan karir yang sama. Seharusnya dia tidak boleh lebih rendah. Rambu-rambu aturan hukum yang jelas dan pasti, aturan setingkat Undang-Undang, dan pengawasan dari Kemenaker, harus ada sosialisasi yang cukup.

Selain itu di Indonesia ini harusnya ada aturan tentang paruh waktu atau part time. Kalau di luar negeri ketika mendekati jam makan siang karyawan ditambah, dia tidak bekerja satu hari delapan jam tapi sehari cuma tiga jam. Ini di Indonesia tidak ada. Di Indonesia hanya ada pekerja bulanan dan harian sehingga pengusaha restoran misalnya ketika dia mau meng-hire pekerja lebih banyak pada jam makan siang dan makan malam dibenturkan dengan aturan pekerja bulanan. Padahal kalau di Indonesia ada aturan tentang kerja paruh waktu makin banyak orang yang bisa kerja, pengangguran ditekan. Berkeadilan. Adil untuk semua, menjamin hak pekerja dengan yang lain, ketika permanen punya hak untuk karir bisa naik ke atas, pekerja outsourcing juga punya karir karena juga punya kemampuan, kesempatan dan upah tidak boleh terlalu jauh.

Tapi konsep saya kalau misalnya sampai pemerintah mengeluarkan aturan tentang outsourcing, bagaimana tetap tunduk pada Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2013 yaitu si pekerja outsourcing hanya tiga tahun saja, setelah tiga tahun dia harus dipermanenkan. Tidak boleh di PKWT-kan, itu konsep saya. Namun, agar pekerja juga tidak manja, ketika terjadi pengalihan jangan cuma hak yang dialihkan, misalnya si A di perusahaan outsourcing mendapatkan SP2, ketika berpindah perusahaan outsourcing maka SP2 juga dilanjutkan. Nah sekarang itu tidak ada aturan itu. Ini salah satu konsep saya.

Lalu bagaimana dengan utang? Punya utang di perusahaan lama terus dialihkan bagaimana? Apakah utang juga dialihkan atau harus dilunasi? Terus tentang perjanjian kerja, kalau konsep saya perjanjian kerja yang sudah ditandatangani dilanjutkan hingga habis masa waktu, kemudian baru perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing yang baru dialihkan. Kalau misalnya ada penolakan dari pekerja, maka tidak lagi dilindungi oleh TUPE dan sebaliknya. Jadi harus ada aturan yang lengkap, sekarang itu tidak ada.

Anda begitu konsen dengan kelangsungan pekerja (TUPE). Apakah itu yang menjadi problem utama dalam praktik outsourcing di Indonesia saat ini?

Sebenarnya kalau TUPE tidak lahir, masalah ini seperti telor dan ayam. Sekarang ini pengawasan di Kemnaker ibarat satu banding tiga ratus petugas pengawasannya. Jadi petugas pengawas sangat sedikit dan nampaknya minat untuk jadi petugas pengawasan berkurang. Intinya kalau tidak ada TUPE asalkan pengawasan dan kepatuhan tinggi itu tidak masalah namun yang ada adalah UU tidak dijalankan karena sanksi lemah kemudian pengawasan lemah sampai lahirnya TUPE. TUPE menyelesaikan masalah tentang kelangsungan kerja tetapi menimbulkan masalah lain ketidakadilan siapa yang bertanggung jawab membayar TUPE.

Bagaimana dengan pengawasan DPR?

Kalau dilihat DPR sampai sekarang belum maksimal dari 2003 sampai sekarang. Saya menaruh harapan besar kepada DPR karena sekarang Komisi IX juga cukup aktif, mudah-mudahan UU tentang outsourcing ini masuk Prolegnas. Dan itu harus dari inisiatif DPR mengingat DPR adalah wakil rakyat.

Outsourcing dan Liberalisasai Sumber Daya Manusia
 - slamet wijiono,SE, MS.i
26.01.18 15:58
Ibu Ike Farida,,,,apakah outsourcing merupakan salah satu bentuk liberalisasi SDM, karena sistem outsourcing itu berasal dari negara negara barat?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.